Tiap Anak Bisa Dapat Rp 1,5 Juta

    OPEN YOUR MIND. ANAK sehat dan sejahtera adalah harapan semua orangtua. Namun, tidak semua anak mendapatkannya karena faktor kemiskinan atau menjadi yatim piatu ditinggal ayah bundanya. Lembaga-lembaga sosial macam panti asuhan tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan anak-anak malang itu. Sebab, lembaga- lembaga itu bisa berjalan tentu berkat sokongan dari donatur. Sementara donatur pun terbatas jumlahnya.
    Namun, kini ada secercah harapan bagi anak-anak kurang mampu itu, khususnya yang berusia di bawah lima tahun. Ada bantuan dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalsel. Tapi, tentu saja ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi lembaga-lembaga sosial yang menampung anak kurang mampu atau yatim piatu tersebut.
    Salah satu lembaga yang menerima bantuan itu adalah tempat penitipan anak Isnan Mulia yang berlokasi di Banjarmasin Tengah.  Ada beberapa anak usia di bawah lima tahun yang mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Kalsel.
    Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial  Provinsi Kalsel, Sarbaini membenarkan adanya bantuan bagi anak balita yang ditampung oleh lembaga kesejahteraan sosial. Bantuan disalurkan melalui program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA).
    Diterangkannya, hal itu juga diatur dalam Keputusan Menteri Sosial RI No 44/ HUK/2011 tanggal 11 April 2011, tentang Penyelengaraan Bantuan Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial. "Tujuannya memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dalam rangka, meningkatkan gizi, pendidikan anak," kata Sarbaini.
    Menurut Sarbaini, bantuan tidak bisa diberikan tiap individu. Bantuan diberikan secara kelompok anak dalam naungan lembaga sosial anak, komunitas, panti asuhan, tempat bermain anak, kelompok bermain, serta taman bermain anak. "Penerimanya khusus anak yang kurang mampu. Baik itu lembaga yang dinaungi oleh panti asuhan atau non panti asuhan, bisa mengajukan. Namun, ada beberapa syarat dan prosdur," ujarnya.
    Prosedur bagi lembaga yang ingin mengajukan permohonan bantuan, lanjut Sarbaini, pertama harus mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Sosial. Permohonan harus persetujuan dinas sosial kabupaten dan kota serta dinas sosial provinsi.
    "Pada proposal pengajuan permohonan itu, harus jelas dan tertuang tentang latar belakang, rekomendasi, isi proposal, alasan, kelembagaan, program kerja sementara, indikator, pembiayaan, dan lampiran lampiran. Tak lupa juga harus menjelaskan berapa anak yang telah ditampung lembaga bersangkutan," ucap Sarbaini.
      Bukan hanya itu, pemohon harus melampirkan beberapa peryaratan di antaranya melampirkan fotokopi akta notaris, fotokopi izin operasional lembaga, rekening bank, NPWP dan surat rekomendasi dari dinas sosial setempat.
    Sarbaini mengatakan, harus ada pula surat pernyataan bermaterai 6.000 rupiah. Isinya pernyataan kesanggupan dari lembaga untuk mengembangkan anak balita yang ditampungnya. Dilampiri biodata SDM kelembagaan, serta dokumen penujang lainnya yang memperkuat keabsahan lembaga. "Dana dianggarkan setiap tahun sekali. Mereka akan mendapatkan Rp 1.500.000 per anak," sebut Sarbaini.
    Adapun biaya pengurusan melalui Dinas Provinsi, sambungnya tidak dikenakan biaya. "Ini kan untuk kesejahteran anak. Syukur bila lembaga antusian dan banyak yang mengelola tentang hal ini, sehingga bisa secara kompetitif dilakukan sekelsi," ungkapnya. (mtb)

Dua Orang Melapor

    KABID Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Sarbaini mengatakan, program PKSA pada 2010 dilaksanakan di empat kabupaten dan kota. Penerimanya adalah Panti Insan Mulia Banjarmasin, Budi Mulia Banjarbaru, Insan Kamli (Kabupaten Banjar) dan Harapan Mulia (Batola).
    "Tahun ini ada 70 anak yang menjadi sasaran bantuan di tiap kabupatennya. Bantuan sebesar Rp 1,5 juta tiap anak usia balita untuk satu tahun. Dana itu berupa tabungan yang diperuntukkan kesejahteraan mereka," ujar Sarbaini.
    Meskipun demikian, yang menjadi kendala selama ini adalah terkait dinas sosial setempat yang masih minim mengajukan lembaga yang memerlukan bantuan tersebut. "Tahun ini baru dua kabupaten yang mengajukan, yakni Banjarbaru dan Balangan," katanya.
    Sarbaini berharap,  dinas sosial setempat merangsang perkembangan dan perbaikan lembaga sosial. "Kendala lain adalah keterbatasan dana yang untuk pendataan secara oparasional di daerah-daerah,' ungkap sarbaini. (mtb)


---------------------------------------------------------------
Pengajuan Bantuan Kesejahteraan Anak:
- Lembaga pengembangan anak membuat proposal
- Meminta persetujuan ke dinas sosial setempat, dan disetujui dinas
  sosial provinsi
- Dinas Sosial menyelurkan ke Kementerian Sosial

Persyaratan:
- Mempunyai akte pendirian (akta notaris, SK, atau keterangan dari
  pemerintah setempat hasil kesepakatan bersama)
- Susunan kepengurusan minimal terdiri dari ketua, sekertaris,
  bendahara, dan seksi seksi sesuai dengan kebutuhan
- Mempunyai program kegitan dibidang usaha kesejahteraan Sosial
  (UKS)
- Mempunyai modal berupa dana, benda tetap atau bergerak untuk
  keperluan organisasi
- Mempunyai administrasi kegiatan
- Punya sasaran kerja
- Sejarah berdirinya organisasi sosial.
- Sasaran anak minimal lima tahun ke bawah
- Lama pengajuan satu tahun
- Bantuan melalui tabungan anak sebesar Rp 1.500.000
-------------------------------------------------------
Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalsel
Open Your Mind