Berdasarkan data di Lembaga Pengaduan Anak (LPA) di Kalsel, yang menangani anak korban kekerasan, pada 2010 jumlahnya 30 kasus. Dari data itu, pelanggara tertinggi terkait pelecehan seksual sebanyak 22 kasus, atau 73,30 persen.
Sedangkan pada 2011 ini, berdasarkan data yang dihimpun Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalsel, terdapat sembilan kasus terkait kekerasan anak dan perempuan.
Ketua, P2TP2A Provinsi Kalimantan Selatan, Hj Djauhar Manikam Muchlis Gafuri mengatakan, bagi warga yang punya masalah yang berkaitan dengan perempuan dan anak, bisa langsung mendatangi kantor pelayanan P2TP2A di Jalan Belitung Darat Nomor 45 Banjarmasin. P2TP2A, katanya, adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang ada di Kalsel secara gratis.
Sedang tujuan didirikannya P2TP2A pada 2010 lalu, adalah untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan korban kekerasan, serta memberikan kotribusi terhadap pemberdayaan perempuan anak dalam rangka terwujudnya kesejahteraan dan keadilan gender.
Adapun landasan hukumnya, mengacu pada SK Gubernur Provinsi Kasel Nomor 188.44/KUM/2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Kasel.
Dari ketentuan yang ada, sambungnya, P2TP2A yang ada di Kalsel mempunyai beberapa peranan atau aspek pelayanan. "Ada lima cakupan yang kami layani, pertama mengenai pelayanan Informasi, Konsultan Psikologis dan Hukum, pendampingan dan advokasi, pelayanan medis dan rumah aman atau shelter dengan rujukan," terangnya.
Bagi keluarga yang mempunyai masalah, sambungnya, bisa langsung mendatangi kantor P2TP2A bagian penerimaan informasi, kemudian melakukan regitrasi. Selanjutnya, sambungnya, ketua P2TP2A akan mengarahkan langsung ke manajer kasus. "Nah, manajer kasus tersebut nantinya mengarahkan harus ditangani ke bagian pelayanan mana," katanya.
Diterangkannya, ada empat pelayanan yang akan diarahkan manajer kasus. Yakni pelayanan hukum, pelayanan medis, pelayanan psikologis, serta pelayanan rumah aman. "Bila itu harus ditangani secara cepat, semisal ada kekerasan yang harus diobati untuk divisum, maka sang manajer kasus akan mengarahkan ke pelayanan medis dulu," ungkapnya.
Namun bila, pelapor langsung ke bagian pelayanan hukum, maka manajer kasus akan mengarahkan ke pelayanan umum. Hal itu juga berlaku untuk pelayanan psikologi, dan pelayanan rumah aman.
Selanjutnya, dari salah satu pintu pelayanan tadi, sambungnya, akan dibuat perjanjian kesepakatan antara pelapor dan pihak P2TP2A. "Perjanjian itu, dilakukan untuk menegaskan agar tidak melakukan tindakan pengunduran atau pencabutan aduan. Itu untuk menegaskan, bila mau dilanjutkan, maka harus buat kesepakatan itu," tegasnya. (mtb)
Terkendala Ahli Teknis
"Saat ini masih ada 13 kota yang memilik P2TP2A, dan sebagian masih dalam proses penggarapan dan penyusunan kepenghurusan, seperti di Kotabaru," ungkapnya.
Selama ini, P2TP2A merasakan kekurangan tenaga teknis guna mengisi atau membantu menangani pengaduan dari masyarakat. "Dari banyaknya pengaduan masyarakat ke P2TP2A, baik di tingkat Provinsi Kalsel atau kota, terkadang membuat petugas kewalahan. Kami masih memerlukan tenaga teknis tambahan yang bersedia membantu," katanya.
"Sementara ini di Provinsi Kalsel hanya ada satu pengacara, dan dua psikolog, yang benar-benar membantu keberadaan kami dan untuk pengembangan kami di daerah-daerah," paparnya.
Oleh karena itu, sambungnya, perlu adanya sosialisasi keberadaan P2TP2A untuk melebarkan sayap tersebut. "Makanya kali ini kami mengundang juga beberapa sektor yang ada di masyarakat, termasuk sekolah dan guru BP. Karena mereka juga berperan penting untuk tindakan preventif kepada anak di sekolah," katanya.
Adapun mengenai jenis pelayanan yang diberikan, pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait pun rumah sakit. "Kami selama ini memperjuangkan mereka untuk memberi pelayanan di rumah sakit. Misalnya, dengan cara memberikan bantuan jamkesmas, jamkesda, dan MoU dengan beberapa RS yang ada, mulai dari RS Ulin Banjarmasin, RS Ansari saleh, RS Sambang Lihum, RS Bhayangkara, puskesmas-puskesmas, se-Kota atau Kalsel," terangnya.
Bukan hanya itu, P2TP2A juga harus bermitra dengan kepolisian daerah, kalsel, (unit PPA), dan Polres wilayah Polda Kalsel. (mtb)
-------------------------------------------
Pengaduan ke (P2TP2A).
Alur :
- Penerimaan
- Regitrasi
- Pengarahan ketua (P2TP2A)
- Manager kasus
- Penanganan pelayanan, hukum, medis, psikologis, rumah aman
- Perjanjian kesepakatan
- Pelaksanaan kesepakatan
- Penanganan selesai
Laporan tak dipungut biaya
Sumber: P2TP2A Provinsi Kalsel
Open Your Mind
{ 6 komentar... read them below or add one }
perlu juga di sosialisasikan di pos yandu ditunggu coment bactnya di link artikenya ini
Pokoknya ada kekerasan kepada siapapun kita harus lapor ke RT/RW setempat atau Polisi, mana yang lebih dekat dan lebih cepat reaksinya. :)
Sudah diterapkan di tempat saya tinggal sekarang bos. Alhamdulillah jarang ada macam-macam. :)
Asaz: Betul bro, sosialisasi ke mana2..
I2-Harmony: Mantap bos, keep to faith kekerasan..
Pa nomor hp sagan meadukan kekerasan ada lah ??
krim ke FB lun lah :)
Makasih
STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN!!
Kita sebagai masyarakat harus memantau lingkungan sekitar untuk melindungi anak2 ini
Post a Comment