Ingat, Jamsostek Kasih Pinjaman Lho!

    OPEN YOUR MIND. PT Jamsostek mengimbau pekerja untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman uang muka perumahan (PUMP) yang berbunga rendah. Saat ini alokasi dana yang disediakan belum dimanfaatkan secara maksimal.
    Menurut Dirut PT Jamsostek Elvyn G Masassya tahun ini pihaknya mengalokasikan dana Rp 200 miliar untuk 4.000 pekerja. Jamsostek menawarkan kepada pekerja untuk memanfaatkkan pinjaman hingga Rp 50 juta dan berbunga tiga persen.
    Jamsostek saat ini telah menandatangani kerja sama dengan Kemenpera dan Kemenakertrans untuk mempercepat penyediaan rumah bagi pekerja. Ketiga instansi tersebut telah membentuk Keputusan Bersama tentang Pembentukan tim Percepatan Penyediaan Perumahan bagi Pekerja/buruh. Penandatanganan dilakukan Dirut PT Jamsostek Elvyn, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Irianto Simbolon dan Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera Pangihutan Marpaung beberapa waktu lalu.
    Berdasarkan kesepakatan tersebut, Kemenpera bertugas mengkoordinasikan pengadaan rumah, Kemenakertrans melakukan sosialisasi pengadaan rumah kepada buruh, sementara Jamsostek menyediakan pinjaman uang muka perumahan (PUMP). Hingga 2012, total dana bantuan uang muka rumah pekerja yang sudah disalurkan ke pekerja sekitar Rp 830 miliar.
    Di samping PUMP, BUMN yang akan berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2013 itu juga membangun ruman susun sewa untuk pekerja. Tahun lalu, Jamsostek menyalurkan Rp 207.9 miliar untuk pengadaan 1.987 rumah susun sewa dan Rp 932 miliar lebih untuk 90.256 item pinjaman bergulir.

    Adapun syarat mendapatkan PUMP sebetulnya relatif mudah. Syarat utamanya, peserta aktif minimal selama satu tahun dan belum memiliki rumah. Pekerja bisa memilih pengembang mana saja yang menjadi anggota REI dan dimana saja di seluruh Indonesia.
    PUMP adalah salah satu program dari Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi peserta Jamsostek memiliki rumah melalui KPR melalui perbankan.
    Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) yang disediakan oleh PT Jamsostek akan diberikan kepada tenaga kerja yang telah memenuhi persyaratan dengan jumlah maksimal sebesar Rp 20.000.000 untuk penyaluran lewat perbankan dan Rp 15.000.000 untuk penyaluran biasa. Tingkat suku bunga yang dikenakan oleh PUMP sangat ringan, yaitu sebesar 3 persen (tiga persen) pertahun dan berlaku flat.
    Jangka waktu PUMP ini diberikan maksimal 5 tahun. Namun, fasilitas ini diberikan hanya untuk tipe rumah yang mendapat dukungan PUMP-Jamsostek maksimal sampai rumah sederhana.
    Adapun persyaratan perusahaan penjamin atau perusahaan tempat anggota Jamsostek bekerja antara lain, perusahaan telah berdiri minimal satu tahun dan masa aktif mengikuti tertib administrasi kepesertaan program Jamsostek dan koperasi karyawan telah mendapatkan surat kuasa dari perusahaan untuk pengurusan PUMP (koperasi karyawan telah berdiri minimal satu tahun dan pejabat penanggung jawab pengurusan PUMP pada Perusahaan minimal adalah Manajer Personalia/ SDM.
    Tingkat suku bunga yang dikenakan oleh PUMP sangat ringan, yaitu sebesar 3 persen (tiga persen) pertahun, yang diberlakukan flat. Jangka waktu PUMP maksimal 5 tahun dan tipe rumah yang mendapat dukungan PUMP-Jamsostek maksimal sampai dengan rumah sederhana (RS/T36).

    Bagi peserta Jamsostek yang tertarik, PT Jamsostek akan memberikan fasilitas PUMP kepada tenaga kerja yang memenuhi syarat berikuti:

- Belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari tenaga kerja Jamsostek.

- Telah terdaftar menjadi peserta Jamsostek minimal satu tahun.

- Mendapatkan rekomendasi dari perusahaan tempat bekerja dengan upah yang dilaporkan maksimal sebesar Rp 4.500.000 dan bersedia dipotong gajinya untuk pembayaran angsuran PUMP kepada PT Jamsostek.

- Peserta Jamsostek yang ingin mendapat PUMP juga harus setuju dan sepakat untuk membeli rumah yang ditawarkan oleh pengembang (setuju dengan lokasi rumah, tipe rumah, harga rumah, besarnya uang muka KPR, jangka waktu maupun suku bunga KPR-nya).

- Dinyatakan lulus seleksi KPR oleh Bank Pemberi KPR dengan bukti diterbitkan SP3K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit) dan pembayaran angsuran dilaksanakan secara kolektif oleh Perusahaan penanggung Jawab pengurusan PUMP.

- Sedangkan untuk pengembang, Jamsostek mensyaratkan perusahaan harus terdaftar sebagai anggota REI atau APERSI/ KOPPERSI (Koperasi Pengembangan Rumah Sederhana Indonesia) atau Perum Perumnas dan telah memiliki lahan siap bangun dan mendapatkan izin prinsip dari Instansi yang berwenang (lahan tidak bermasalah) dan mendapat dukungan dari Bank Pemberi KPR. (*)

Sumber: kompas, antara
Open Your Mind

More about → Ingat, Jamsostek Kasih Pinjaman Lho!

Bisa Pinjam Uang ke Jamsostek

More about → Bisa Pinjam Uang ke Jamsostek

Suami-Istri Cukup Satu Kartu

    OPEN YOUR MIND. PAJAK merupakan kewajiban yang dikenakan kepada perorangan atau badan hukum oleh suatu negara. Pajak bukanlah sumbangan sukarela dari warga kepada negara, tetapi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.
    Bagi setiap warga negara indonesia yang baik, tentu dengan kesadaran sendiri memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). NPWP dianggap penting bagi warga, mengingat sebagai bukti penghasilan. Contoh, ketika orang yang mau mengambil rumah dengan sistem Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Mereka tentu melampirkan nomor tersebut.
    "Iya, harus ada NPWP bila kita ingin mengambil rumah dengan sistem KPR," kata salah satu warga, Rohim, yang pernah mengurusi KPR di salah satu bank.
    Lalu bagaimana cara memiliki NPWP? Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin Budi Wiyanto mengatakan, memiliki NPWP diharapkan menjadi kesadaran yang tumbuh dari hati nurani setiap individu. Dengan aturan pajak yang jelas dan transparan, wajib pajak secara sadar dan penuh hati melaksanakan kewajibannya.
    "Kita mengimbau bagi warga banua yang belum memiliki NPWP, segera membuatnya. Persyaratan dan cara mengurusnya sangatlah mudah," kata Budi.
    Dijelaskan Budi, wajib pajak (WP) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WP tersebut. WP harus mengisi formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak secara lengkap dan jelas. Selanjutnya WP menyerahkan formulir yang telah diisi secara lengkap dan jelas serta ditandatangani WP atau kuasanya kepada Petugas Pendaftaran Wajib Pajak.
    WP menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang ditandatangani oleh petugas pendaftaran setelah Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dilengkapi. Jangka waktu penyelesaian permohan pendaftaran NPWP paling lama satu hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
    Pengisian alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha pada formulir didasarkan pada kenyataan, atau menurut keadaan sebenarnya, tidak pada pertimbangan yang bersifat formal.
    Bagi setiap WP, sambung Budi, juga harus melakukan kewajiban lain yakni menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Caranya pun bisa dilakukan dengan mengisi formulir ke kantor pajak di mana pun Anda berada.
    Namun, sambungnya, yang perlu juga diketahui, bagi Anda yang berstatus suami istri tidak perlu memiliki dua NPWP dua buah (dua kali pendaftaran).  "Cukup satu kartu. Namun, nanti dilaporkan dengan nomor seri berbeda. Itu yang belum diketahui oleh mayarakat. Terkadang masing masing buat kartu NPWP sendiri, padahal tak perlu," ujarnya.
    Adapun membayar pajak bagi yang suami istri, sambung Budi, cukup hanya satu saja. "Jadi tak perlu lagi membayar dua," katanya.
    Pendaftaran NPWP tidak dipungut biaya alias gratis. Proses mendapatkan NPWP sebenarnya mudah, murah dan sederhana.  "Sebenarnya ada ketentuan Wajib Pajak melampirkan kartu tanda penduduk dan surat keterangan lainnya. Namun, itu sifatnya tidak mengikat. Terpenting, pemohon mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap sesuai dengan kenyataan," lanjut Budi.
    Pihaknya memberikan pelayan sebaik dan semudah mungkin. Artinya, meskipun tanpa melampirkan identitas, pihaknya akan tetap melayani pemohon NPWP. Persyaratan untuk pembuatan NPWP yang sifatnya tidak mengikat, yakni untuk wajib pajak pribadi status pegawai/karyawan. Syaratnya fotokopi KTP atau identitas lainnya dan surat keterangan bekerja dari kantornya.
    Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha wiraswasta, persyaratnnya yakni fotokopi KTP atau identitas lainnya. Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang, serta surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang.
    Wajib pajak untuk badan, persyaratannya yakni fotokopi KTP atau identitas lainnya. Surat keterangan tempat tinggal dari salah seorang pengurus aktif dari instansi yang berwenang. Fotokopi akta pendirian serta surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang.
    Sementara untuk wajib pajak bendahara pemerintah, persyaratannya yakni fotokopi KTP atau identitas lainya dan fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara pemerintah. Setiap pajak yang dibayarkan oleh warga Negara Indonesia diperuntukan bagi kepentingan Negara. Dana dari pajak diperuntukan bagi fasilitas publik dan kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya.
    Secara umum tujuan adanya pajak adalah untuk memperoleh dana yang digunakan untuk pembangunan, pertahanan negara, kesejahteraan dan pelayanan umum masyarakat serta biaya rutin administrasi negara.
    "NPWP berfungsi untuk mengetahui identitas Wajib Pajak. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawas administrasi perpajakan. Serta untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan. Makanya, semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP," tambah Budi.
    Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu juga diperlukan mencantumkan NPWP, misalnya sesuatu yang berhubungan dengan perbankan seperti kredit atau pinjaman. (mtb)


Fokus ke Sentra Bisnis

    HINGGA 2010, wajib pajak (WP) orang pribadi yang aktif sebanyak 31.702 atau 32,8 persen dari jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar sebanyak 9.6654 orang. Sedangkan data hingga September 2011, Kantor Pajak Pratama Banjarmasin telah mengumpulkan hasil pajak sebesar Rp 939.972.047.202. Namun, menurut kepala kantor tersebut, Budi Wiyanto, hasil pengumpulan itu masih belum mencapai target.
    "Kalau targetnya Rp 1,678 triliun, sementara kami baru mengumpulkan 56 persennya saja," jelas Budi.
    Dikatakannya, perlu adanya upaya jemput bola oleh petugas. "Makanya kami menyambut baik adanya program sensus pajak dari Pusat," ujarnya.
    Menurut dia, sensus pajak tersebut sebagai upaya perluasan basis pajak, pendataan dan lainnya.
    "Di Banjarmasin sudah berjalan selama empat hari ini. Sasarannya adalah orang pribadi dan badan yang yang berada di lokasi sentra bisnis atau perdagangan, semisal mal, pusat perbelanjaan, kawasan ruko, pasar dan kawasan permukiman," terangnya.
    Mengenai tindakan bila ditemukan ada yang tidak taat pajak, menurut Budi terlebih dulu akan dilakukan pendekatan secara persuasif dengan memberikan pemahaman dan sosialisasi.
    "Apabila langkah ini tidak memberikan hasil, maka akan ditempuh sanksi administrasi atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas Budi Wiyanto. (mtb)


Persyaratan Permohonan NPWP
* WP pribadi status pegawai/karyawan:
- Fotokopi KTP atau identitas lainnya
- Surat keterangan bekerja dari kantor bekerja
* WP orang pribadi yang menjalankan usaha wiraswasta:
- Fotokopi KTP atau identitas lainnya
- Surat keterangan tempat tinggal dari insatnsi yang berwenang.
- Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang
* WP Badan:
- Fotokopi KTP atau identitas lainnya
- Surat keterangan tempat tinggal dari salah seorang pengurus aktif dari instansi yang berwenang
- Fotokopi akta pendirian
- Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang
* WP bendahara pemerintah
- Fotokopi KTP atau identitas lainya.
- Fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara pemerintah

Cara Pengurusan NPWP:
- WP mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- WP mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak
- WP menyerahkan Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak
- WP menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS)
- Waktu penyelesaian NPWP paling lama satu hari kerja
- Pendaftaran NPWP tidak dipungut biaya alias gratis
Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin
Open Your Mind

More about → Suami-Istri Cukup Satu Kartu