Ingat, Jamsostek Kasih Pinjaman Lho!

    OPEN YOUR MIND. PT Jamsostek mengimbau pekerja untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman uang muka perumahan (PUMP) yang berbunga rendah. Saat ini alokasi dana yang disediakan belum dimanfaatkan secara maksimal.
    Menurut Dirut PT Jamsostek Elvyn G Masassya tahun ini pihaknya mengalokasikan dana Rp 200 miliar untuk 4.000 pekerja. Jamsostek menawarkan kepada pekerja untuk memanfaatkkan pinjaman hingga Rp 50 juta dan berbunga tiga persen.
    Jamsostek saat ini telah menandatangani kerja sama dengan Kemenpera dan Kemenakertrans untuk mempercepat penyediaan rumah bagi pekerja. Ketiga instansi tersebut telah membentuk Keputusan Bersama tentang Pembentukan tim Percepatan Penyediaan Perumahan bagi Pekerja/buruh. Penandatanganan dilakukan Dirut PT Jamsostek Elvyn, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Irianto Simbolon dan Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera Pangihutan Marpaung beberapa waktu lalu.
    Berdasarkan kesepakatan tersebut, Kemenpera bertugas mengkoordinasikan pengadaan rumah, Kemenakertrans melakukan sosialisasi pengadaan rumah kepada buruh, sementara Jamsostek menyediakan pinjaman uang muka perumahan (PUMP). Hingga 2012, total dana bantuan uang muka rumah pekerja yang sudah disalurkan ke pekerja sekitar Rp 830 miliar.
    Di samping PUMP, BUMN yang akan berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2013 itu juga membangun ruman susun sewa untuk pekerja. Tahun lalu, Jamsostek menyalurkan Rp 207.9 miliar untuk pengadaan 1.987 rumah susun sewa dan Rp 932 miliar lebih untuk 90.256 item pinjaman bergulir.

    Adapun syarat mendapatkan PUMP sebetulnya relatif mudah. Syarat utamanya, peserta aktif minimal selama satu tahun dan belum memiliki rumah. Pekerja bisa memilih pengembang mana saja yang menjadi anggota REI dan dimana saja di seluruh Indonesia.
    PUMP adalah salah satu program dari Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi peserta Jamsostek memiliki rumah melalui KPR melalui perbankan.
    Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) yang disediakan oleh PT Jamsostek akan diberikan kepada tenaga kerja yang telah memenuhi persyaratan dengan jumlah maksimal sebesar Rp 20.000.000 untuk penyaluran lewat perbankan dan Rp 15.000.000 untuk penyaluran biasa. Tingkat suku bunga yang dikenakan oleh PUMP sangat ringan, yaitu sebesar 3 persen (tiga persen) pertahun dan berlaku flat.
    Jangka waktu PUMP ini diberikan maksimal 5 tahun. Namun, fasilitas ini diberikan hanya untuk tipe rumah yang mendapat dukungan PUMP-Jamsostek maksimal sampai rumah sederhana.
    Adapun persyaratan perusahaan penjamin atau perusahaan tempat anggota Jamsostek bekerja antara lain, perusahaan telah berdiri minimal satu tahun dan masa aktif mengikuti tertib administrasi kepesertaan program Jamsostek dan koperasi karyawan telah mendapatkan surat kuasa dari perusahaan untuk pengurusan PUMP (koperasi karyawan telah berdiri minimal satu tahun dan pejabat penanggung jawab pengurusan PUMP pada Perusahaan minimal adalah Manajer Personalia/ SDM.
    Tingkat suku bunga yang dikenakan oleh PUMP sangat ringan, yaitu sebesar 3 persen (tiga persen) pertahun, yang diberlakukan flat. Jangka waktu PUMP maksimal 5 tahun dan tipe rumah yang mendapat dukungan PUMP-Jamsostek maksimal sampai dengan rumah sederhana (RS/T36).

    Bagi peserta Jamsostek yang tertarik, PT Jamsostek akan memberikan fasilitas PUMP kepada tenaga kerja yang memenuhi syarat berikuti:

- Belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari tenaga kerja Jamsostek.

- Telah terdaftar menjadi peserta Jamsostek minimal satu tahun.

- Mendapatkan rekomendasi dari perusahaan tempat bekerja dengan upah yang dilaporkan maksimal sebesar Rp 4.500.000 dan bersedia dipotong gajinya untuk pembayaran angsuran PUMP kepada PT Jamsostek.

- Peserta Jamsostek yang ingin mendapat PUMP juga harus setuju dan sepakat untuk membeli rumah yang ditawarkan oleh pengembang (setuju dengan lokasi rumah, tipe rumah, harga rumah, besarnya uang muka KPR, jangka waktu maupun suku bunga KPR-nya).

- Dinyatakan lulus seleksi KPR oleh Bank Pemberi KPR dengan bukti diterbitkan SP3K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit) dan pembayaran angsuran dilaksanakan secara kolektif oleh Perusahaan penanggung Jawab pengurusan PUMP.

- Sedangkan untuk pengembang, Jamsostek mensyaratkan perusahaan harus terdaftar sebagai anggota REI atau APERSI/ KOPPERSI (Koperasi Pengembangan Rumah Sederhana Indonesia) atau Perum Perumnas dan telah memiliki lahan siap bangun dan mendapatkan izin prinsip dari Instansi yang berwenang (lahan tidak bermasalah) dan mendapat dukungan dari Bank Pemberi KPR. (*)

Sumber: kompas, antara
Open Your Mind

More about → Ingat, Jamsostek Kasih Pinjaman Lho!

Bisa Konsultasi Hukum Gratis di Kantor Kejaksaan

    OPEN YOUR MIND. KEJAKSAAN Tinggi Kalimantan Selatan membuka seluas-luasnya bagi publik Banua untuk mendapatkan penyadaran tentang hukum. Bahkan, kejari di tingkat kabupaten/kota bisa juga dijadikan tempat berkonsultasi, seperti meminta pertimbangan tentang masalah hukum.
    "Kami nonprofit. Artinya tidak memungut biaya dari masyarakat. Prosedurnya juga sangat simpel, tinggal datang saja ke kantor kami," ujar Kasi Penerangan hukum dan humas Kajati Kalsel, Rajendra D Wiri Tanaya SH.
    Menurut dia, pelayanan ini tidak berbeda dengan para pengacara hukum, baik kasus pidana maupun kasus yang berkaitan dengan hukum perdata. Tujuannya agar publik mengetahui hukum. Keberadaan penyidik di kajati atau kajari, bisa beralih menjadi pengacara negara untuk kasus perdata yang membelit instansi pemerintah, BUMN dan BUMD.
    Untuk mendapatkan pertimbangan masalah hukum pidana maupun perdata, menurut Rajendra, warga bisa datang langsung ke Kajati Kalsel di Jalan DI Panjaitan, Banjarmasin Tengah, setiap jam kerja. Selain itu, dia menyatakan, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan untuk urusan perkara-perkara yang terindikasi kasus korupsi.
    Pasalnya, tidak semua proyek yang ada di masyarakat bisa dideteksi anggotanya di lapangan. Makanya, peran serta masyarakat sangat penting untuk menginformasikan kepada pihaknya, jika menemukan dugaan tindak pidana korupsi.
    Caranya, ungkap Rajendra, publik tinggal membuat surat laporan informasi yang ditujukan kepada Kepala Kajati Kalsel. Laporan itu hendaknya berisi tentang kegiatan proyek dan letak proyek yang diduga terindikasi korupsi, misalnya tentang pekerjaan jalan. "Jika jalan tersebut tidak sesuai dengan papan pengumumman atau plang proyek, warga bisa menyampaikan laporan tersebut," katanya.
    Sebab, lanjut Rajendra, sesuai dengan keputusan presiden Republik Indonesia, setiap pengadaan barang dan jasa harus mencantumkan papan proyek pengerjaan.Identitas pelapor harus lengkap disertai nomor kontak yang bisa sewaktu-waktu dihubungi. Kejati akan menjamin kerahasian data pelapor. "Ini, agar laporan yang disampaikan kasusnya naik ke tingkat penyelidikan," jelas dia.
    "Kami banyak mendapatkan surat kaleng terkait indikasi korupsi ini. Tapi, jika laporan tersebut disertai data permulaan, akan kami jadikan bahan. Istilahnya pengumpulan bahan keterangan," pungkasnya. (mtb)


Dibuka Bila Tahap Penyidikan

    KEJAKSAAN sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata serta sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981, bisa melakukan penuntutan. Dengan landasan itu, kepala kejaksaan tinggi Kalsel dan kepala kejaksaan negeri di kabupaten/kota, bisa melakukan penyelidikan terhadap perkara-perkara yang terindikasi korupsi.
    Kejaksaan juga tidak bisa berbuat banyak tanpa informasi dari publik Kalsel. Ini juga telah diatur dengan Undang-Undang 31 Tahun 2009 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peran Serta Masyarakat.
    Kasi Penerangan Hukum sekaligus Humas Kajati Kalsel, Rajendra D Wiri Tanaya, SH, mengaku dengan Undang-Undang keterbukaan publik ini, pihaknya menyediakan meja informasi. Meja informasi itu, di ruang kerjanya untuk menerima keluhan atau indikasi dugaan terkait pembangunan sarana dan prasarana publik setempat.
    "Masyarakat boleh menyampaikan informasi pembangunan di daerahnya, jika dinilai ada dugaan indikasi korupsi kepada pihak kami," tegas mantan Kasi Pidana Umum Kejari Yogyakarta ini, kemarin.
    Setelah diterima, apakah publik atau pemberi laporan bisa mencari tahu perkembanganya? Untuk ini, Rajendra mengaku setiap laporan yang masuk akan diberikan tanda terima oleh pihaknya. Biasanya sesuai KUHAP, untuk tahap penyelidikan, perkembangan kasus dari laporan publik tadi, belum bisa diberikan informasinya, karena masih bersifat rahasia.
    Berbeda, jika sudah pada tahap penyidikan, pihaknya bisa memberikan informasi siapa yang dipanggil menjadi saksi dan siapa yang bakal ditetapkan sebagai tersangka, bebernya. (mtb)


Layanan Hukum Kejaksaan
Cara Berkonsultasi:
- Pemohon ke kantor kejati atau kejari kota/kabupaten
- Ungkapkan keluhan atau permasalahan yang dihadapi
- Kasus yang dihadapi bisa pidana atau perdata
- Pemohon tidak dipungut biaya
- Kejati/kejari bisa menjadi pengacara negara untuk instansi pemerintah, BUMN dan BUMD

Peran Serta Masyarakat:
- Jika ada temuan dugaan korupsi, sampaikan informasi secara tertulis, ditujukan kepada Kajati Kalsel 

  melalui  Kasi Penkum Kajati Kalsel
-Temuan dugaan korupsi itu dilengkapi data permulaan, seperti foto dan alamat proyek dan pelaksana proyek
- Identitas pelapor dirahasiakan sesuai Undang-Undang Perlindungan Saksi
Sumber: Humas Kejati Kalsel

Open Your Mind

More about → Bisa Konsultasi Hukum Gratis di Kantor Kejaksaan

Panduan Bikin Usaha Outsourcing

    OPEN YOUR MIND. USAHA penyedia jasa tenaga kerja (usaha outsourcing) cukup menjanjikan. Tak heran, di daerah, tidak hanya perusahaan lokal yang beroperasi, beberapa perusahaan dari Jakarta pun berani membuka cabang. Salah satunya PT Delta Prima.
    Pimpinan PT Delta Prima, Abdul Gopar, mengaku menggeluti bisnis penyedia jasa tenaga kerja sejak 2006. Sekarang, ada 200 tenaga kerja yang ditampungnya. Mereka ada yang bekerja sebagai cleaning service ada pula sebagai satpam.
    Menurut Gopar, untuk menjalankan usahanya, dia harus mengurus beberapa surat ke notaris dan dinas tenaga kerja. Khusus untuk penyedia jasa tenaga keamanan, menurut dia harus ada izin dari polda. Dia mengatakan, tenaga yang direkrut tidak bisa langsung dipekerjakan. Mereka terlebih dahulu dibekali dengan keterampilan sesuai bidangnya. Misalnya cleaning service, diberi pelatihan tentang jenis-jenis lantai, kaca serta cara membersihkannya. Tenaga kerja juga dilatih untuk merawat bunga dan rumput.
    Biaya pelatihan ditanggung perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Gopar mengatakan, perusahaan juga harus keluar uang untuk membeli peralatan modern yang mendukung pekerjaan. "Biasanya kantor-kantor pemerintah atau BUMN membayar gaji tiga bulan sekali. Makanya, mau tak mau kita yang mesti menalangi gaji pekerja outsourcing," ujarnya.
    Untuk membuka usaha penyedia jasa tenaga kerja, perusahaan wajib memiliki izin operasional dari dinas tenaga kerja setempat. Dasar hukumnya Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 101 tahun 2004.
    Kasi Perselisihan Hubungan Industrial, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Banjarmasin, Lefina Yohana R, mengatakan, izin operasional diberikan kepada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dan koperasi. "Walaupun di dalam anggaran dasar dan akte notaris tercantum bidang usaha penyedia jasa pekerja, tapi mereka bisa bisa beroperasional sebelum mendapat izin dari dinas tenaga kerja," kata Lefina.
    Sesuai undang undang tentang ketenagakerjaan, hanya pekerjaan pendukung yang dibolehkan untuk dijual jasanya seperti sopir, cleaning service dan satpam. "Izin operasional penyedia jasa pekerja kita berikan selama lima tahun dengan masa berlaku di seluruh Indonesia. Jadi, walaupun dibuat di Banjarmasin, pengusaha bisa membuka di Sulawesi. Tapi, dengan catatan, lapor dulu ke instansi setempat," kata Lefina.
    Menurut Lefina, pemohon yang mengajukan izin operasional usaha penyedia jasa tenaga kerja tidak dikenai biaya. Sedangkan waktu pengurusan, karena memerlukan penelitian dan kebenaran dokumen, maksimal tiga hari selesai, asalkan semua persyaratan lengkap izin cepat keluar. Pengalaman Lefina, izin telat dikeluarkan jika perusahaan tidak mencantumkan bidang tertentu dari usahanya.
    Pemohon juga harus melampirkan perjanjiaan antara penyedia tenaga kerja dan pekerja. "Kita periksa dulu, apakah sudah sesuai dengan ketentuan, supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari," katanya. (mtb)



Bantu Usaha Lancar

    LEGALISASI penggunaan jasa outsourcing diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 64 disebutkan, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.
    Menurut Kasi Perselisihan Hubungan Industrial Dinsosnaker Kota Banjarmasin, Lefina Yohana, tujuan penyedia jasa tenaga kerja untuk membantu kelancaran usaha. Tidak semua kegiatan bisa ditangani oleh perusahaan, sehingga bisa menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain.
    Sebab, jika tidak ditangani secara profesional bakal menghambat, tingkat produktivitas pun jadi tidak maksimal. Artinya, pekerjaan tertentu akan lebih baik jika ditangani oleh tenaga kerja yang disediakan perusahaan outsourcing. "Lebih baik mengambil tenaga kerja yang sudah terlatih. Perusahaan bisa berkonsentrasi pada pekerjaan pokoknya," kata Lefina.
    Hubungan kerja pekerja outsourcing bukan dengan perusahaan pemberi pekerjaan, tapi menjadi tanggung jawab pihak penyedia jasa tenaga kerja. (mtb)

------------------------------------------------------
Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja
* Fotocopi pengesahan sebagai badan hukum berbentuk perseorangan
  terbatas atau koperasi
* Fotocopi anggaran dasar yang di dalamnya memuat kegiatan usaha
  penyedia jasa pekerja atau buruh
* Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
* Fotokopi wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku
* KTP pemimpin perusahaan
* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
* Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak dua lembar

Kewajiban Perusahaan penyedia jasa Outsourcing
* Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama
* Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari
  pemberi pekerjaan
* Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan
* Tidak menghambat proses produksi secara langsung
* Perusahaan pemborong harus berbentuk badan hukum
* Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan
  tersebut harus sama dengan perusahaan pemberi pekerjaan
-----------------------------------------------------------   
Open Your Mind

More about → Panduan Bikin Usaha Outsourcing