TAK semua lulusan SMA atau sederajat berminat melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Ada yang ingin langsung bekerja atau bekerja sambil kuliah. Apalagi lulusan SMK, kebanyakan memilih mencari pekerjaan ketimbang melanjutkan pendidikan.
Melengkapi keterampilan yang telah dimiliki, lulusan SMA maupun SMK yang ingin langsung bekerja bisa mengikuti training yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja (LPK).
Di Kota Banjarmasin cukup banyak terdapat lembaga pelatihan kerja. Salah satunya LPK Kharisma di Jalan Hassan Basery Banjarmasin. Sejak 2001 lembaga pelatihan mendidik teknisi otomotif, teknisi komputer dan jaringan, elektronika, akuntansi perbankan serta manajemen administrasi rumah sakit.
"Sekarang perusahaan-perusahaan memerlukan tenaga siap pakai. Makanya, di lembaga ini kita perbanyak praktik ketimbang teori," ujar Direktur LPK Kharisma, Joko Margono.
Biaya pendidikan tidak mahal sementara waktu pelatihan tidak lama. Tapi, peserta pelatihan memperoleh kemampuan yang bisa digunakan untuk modal bekerja. Pelatihan yang banyak diminati adalah otomotif karena pertumbuhan sepeda motor dan mobil akhirakhir ini sangat tinggi.
Lembaga pelatihan juga bisa menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan, baik sebagai tempat praktik lapangan maupun untuk merekrut tenaga kerja.
Pengalaman Joko Margono, untuk memperoleh izin mendirikan LPK tidaklah rumit. Hanya perlu waktu sekitar dua minggu. Petugas dinas tenaga kerja setempat lebih dahulu melakukan survei fasilitas LPK, lalu dibandingkan dengan isi proposal. Selain itu, kualitas tenaga pengajar juga jadi bahan pertimbangan.
"Sedangkan izin perpanjangan LPK, lebih mudah lagi. Asalkan persyaratan lengkap, dua atau tiga hari bisa selesai," katanya.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Banjarmasin, Syamsul Rizal mengatakan berkomitmen untuk memberdayakan pelatihan kerja. Termasuk menempatkan para pencari kerja ke beberapa LPK swasta. Semua biaya kegiatan pelatihan ditanggung oleh pemerintah.
"Tahun ini ada lima paket program kerj asama dengan LPK yakni untuk teknisi komputer, teknisi handphone, montir sepeda motor dan perbaikan mobil. Biaya kami transfer langsung ke lembaga pelatihan kerja bersangkutan," kata Syamsul.
Bagi warga yang berminat mendirikan LPK, menurut Syamsul harus memenuhi kriteria three in one, yakni melaksanakan pelatihan, memberikan sertifikat dan mengupayakan penempatan kerja para lulusan.
"Para penyelenggara LPK dalam menentukan jurusan supaya berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. Mereka punya tugas untuk memikirkan lapangan pekerjaan untuk peserta didiknya," imbau Syamsul.
Kalau lembaga pendidikan di bawah diknas berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, menurut Syamsul LPK bertujuan untuk mengisi lapangan pekerjaan. Masa berlaku izin LPK selama dua tahun, setelah itu bisa diperpanjang lagi. Penyelenggara LPK berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan enam bulan sekali ke Dinsosnakertrans Kota Banjarmasin. (mtb)
Narapidana Pun Dibekali Keterampilan
SELAIN menempatkan pencari kerja di lembaga-lembaga pelatihan swasta, Dinsosnakertrans Kota Banjarmasin juga melaksanakan program untuk peningkatkan keterampilan calon tenaga kerja.
Salah satunya mengirim warga Banjarmasin ke BLK Provinsi Kalsel yang ada di Banjarbaru. Di sana mereka dibimbing dan tinggal di asrama selama dua bulan. "Kita juga melakukan mobile training unit di beberapa kelurahan. Kita yang mendatangi masyarakat untuk memberi keterampilan," kata Kepala Dinsosnakertrans Kota Banjarmasin, Syamsul Rizal.
Instruktur, peralatan dan anggaran berbagi dengan BLK. Ada lima paket pelatihan, yaitu otomotif, proses hasil pertanian, cara membikin kue, tata rias, dan menjahit.
"Termasuk memberikan pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana yang akan keluar atau masa kurungannya tinggal beberapa bulan, kita bekali keterampilan supaya setelah bebas dari lapas bisa membuka usaha mandiri," ujarnya. (mtb)
-----------------------------------------
Syarat Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja
* Mengisi izin permohonan bermaterai Rp 6 ribu
* Melampirkan KTP
* Foto penanggung jawab
* Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
* Tanda daftar perusahaan
* Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
* Fotokopi akte yayasan atau badan hukum
* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
---------------------------------------------
Melengkapi keterampilan yang telah dimiliki, lulusan SMA maupun SMK yang ingin langsung bekerja bisa mengikuti training yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja (LPK).
Di Kota Banjarmasin cukup banyak terdapat lembaga pelatihan kerja. Salah satunya LPK Kharisma di Jalan Hassan Basery Banjarmasin. Sejak 2001 lembaga pelatihan mendidik teknisi otomotif, teknisi komputer dan jaringan, elektronika, akuntansi perbankan serta manajemen administrasi rumah sakit.
"Sekarang perusahaan-perusahaan memerlukan tenaga siap pakai. Makanya, di lembaga ini kita perbanyak praktik ketimbang teori," ujar Direktur LPK Kharisma, Joko Margono.
Biaya pendidikan tidak mahal sementara waktu pelatihan tidak lama. Tapi, peserta pelatihan memperoleh kemampuan yang bisa digunakan untuk modal bekerja. Pelatihan yang banyak diminati adalah otomotif karena pertumbuhan sepeda motor dan mobil akhirakhir ini sangat tinggi.
Lembaga pelatihan juga bisa menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan, baik sebagai tempat praktik lapangan maupun untuk merekrut tenaga kerja.
Pengalaman Joko Margono, untuk memperoleh izin mendirikan LPK tidaklah rumit. Hanya perlu waktu sekitar dua minggu. Petugas dinas tenaga kerja setempat lebih dahulu melakukan survei fasilitas LPK, lalu dibandingkan dengan isi proposal. Selain itu, kualitas tenaga pengajar juga jadi bahan pertimbangan.
"Sedangkan izin perpanjangan LPK, lebih mudah lagi. Asalkan persyaratan lengkap, dua atau tiga hari bisa selesai," katanya.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Banjarmasin, Syamsul Rizal mengatakan berkomitmen untuk memberdayakan pelatihan kerja. Termasuk menempatkan para pencari kerja ke beberapa LPK swasta. Semua biaya kegiatan pelatihan ditanggung oleh pemerintah.
"Tahun ini ada lima paket program kerj asama dengan LPK yakni untuk teknisi komputer, teknisi handphone, montir sepeda motor dan perbaikan mobil. Biaya kami transfer langsung ke lembaga pelatihan kerja bersangkutan," kata Syamsul.
Bagi warga yang berminat mendirikan LPK, menurut Syamsul harus memenuhi kriteria three in one, yakni melaksanakan pelatihan, memberikan sertifikat dan mengupayakan penempatan kerja para lulusan.
"Para penyelenggara LPK dalam menentukan jurusan supaya berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. Mereka punya tugas untuk memikirkan lapangan pekerjaan untuk peserta didiknya," imbau Syamsul.
Kalau lembaga pendidikan di bawah diknas berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, menurut Syamsul LPK bertujuan untuk mengisi lapangan pekerjaan. Masa berlaku izin LPK selama dua tahun, setelah itu bisa diperpanjang lagi. Penyelenggara LPK berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan enam bulan sekali ke Dinsosnakertrans Kota Banjarmasin. (mtb)
Narapidana Pun Dibekali Keterampilan
SELAIN menempatkan pencari kerja di lembaga-lembaga pelatihan swasta, Dinsosnakertrans Kota Banjarmasin juga melaksanakan program untuk peningkatkan keterampilan calon tenaga kerja.
Salah satunya mengirim warga Banjarmasin ke BLK Provinsi Kalsel yang ada di Banjarbaru. Di sana mereka dibimbing dan tinggal di asrama selama dua bulan. "Kita juga melakukan mobile training unit di beberapa kelurahan. Kita yang mendatangi masyarakat untuk memberi keterampilan," kata Kepala Dinsosnakertrans Kota Banjarmasin, Syamsul Rizal.
Instruktur, peralatan dan anggaran berbagi dengan BLK. Ada lima paket pelatihan, yaitu otomotif, proses hasil pertanian, cara membikin kue, tata rias, dan menjahit.
"Termasuk memberikan pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana yang akan keluar atau masa kurungannya tinggal beberapa bulan, kita bekali keterampilan supaya setelah bebas dari lapas bisa membuka usaha mandiri," ujarnya. (mtb)
-----------------------------------------
Syarat Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja
* Mengisi izin permohonan bermaterai Rp 6 ribu
* Melampirkan KTP
* Foto penanggung jawab
* Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
* Tanda daftar perusahaan
* Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
* Fotokopi akte yayasan atau badan hukum
* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
---------------------------------------------
Posts
{ 0 komentar... read them below or add one }
Post a Comment