PENYELENGGARA hiburan umum harus mengantongi izin dari instansi berwenang sebelum menggelar acara. Ketentuan itu berlaku baik pertunjukkan gratis maupun berbayar.
Selama ini, sebagian masyarakat sudah sadar untuk mengajukan izin rekomendasi hiburan ke dinas pariwisata setempat. Tapi, sebagian lagi masih ada yang belum mengerti.
Seperti diutarakan Masrani. Dia pernah mengadakan kegiatan karaoke untuk memeriahkan acara pengantin. Tapi, dia tidak mengajukan izin ke dinas pariwisata. Masrani hanya mendapat persetujuan dari ketua RT dan lurah.
"Soalnya yang menonton hanya undangan perkawinan. Lain halnya sampai mengundang warga dari berbagai penjuru," dalih warga Loktabat ini.
Beda dengan Sutrisno, ketika menggelar hiburan wayang kulit dalam rangka syukuran Paguyuban Ngesti Budoyo di Balai Tani Haji Idak, Jalan RO Ulin, Banjarbaru pekan tadi, dia lebih dulu mengajukan izin.
Kabid Pariwisata, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dinparpora) Kota Banjarbaru, Laily Chairani, mengatakan, hiburan apapun yang bersifat mengumpulkan orang banyak seharusnya punya izin. Seperti orkes, pertunjukan band, membuka taman bermain anak di lapangan terbuka. Termasuk pula karaoke untuk memeriahkan acara perkawinan.
Menurut Laily, walaupun skala kegiatan hiburan itu kecil, tapi karena dihadiri banyak orang, tetap dikhawatirkan terjadi kekisruhan. Berbagai kemungkinan bisa saja terjadi."Kalau terjadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Tujuan pemberian izin memudahkan aparat keamanan untuk memantau," ucap Laily.
Rekomendasi izin hiburan dilakukan secara berjenjang. Dimulai dari ketua RT dan lurah. Tak kalah penting adalah adanya izin keramaian dari kepolisian. Pemohon wajib menjaga keamanan dan ketertiban. Panitia acara juga tidak melakukan kegiatan lain yang bertentangan atau menyimpang dari tujuan pertunjukan, seperti dinyatakan tertulis dalam surat permohonan.
Selain itu, penyelenggara wajib melapor tiga kali 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan pada polsek setempat. Apabila terdapat penyimpangan dan pelanggaran, maka aparat kepolisian dapat membubarkan atau menghentikan acara hiburan itu.
Laily mengatakan, setelah selesai pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab harus melaporkan hasilnya selambat-lambatnya satu minggu kemudian. Rekomendasi dari dinas pariwisata bisa didapat tanpa biaya alias gratis. Menurut Laily, berdasarkan pengalaman, dalam sebulan bisa 20 orang yang mengajukan izin hiburan, terutama pada musim liburan.
"Khusus Banjarbaru, kebanyakan mengadakan kegiatan hiburan di Lapangan Murjani. Alhamdulillah, selama ini jarang terjadi keributan. Lebih aman, karena tingkat pendidikan masyarakatnya cukup bagus," ujar Laily.
Tak heran, jika kegiatan Provinsi Kalsel juga sering dilaksanakan di lapangan ini. Pasalnya, lokasi tersebut lumayan strategis. Banyak akses untuk keluar masuk, sehingga tidak terjadi kemacetan. (mtb)
Minimal Tiga Hari
TAK jarang, masyarakat mengajukan rekomendasi izin hiburan dekat waktu pelaksanaan. Besok pertunjukan, baru hari ini mengusulkan. "Apalagi kalau itu event besar, seharusnya jauh-jauh hari minta izin. Jangan mengajukan izin mepet waktunya. Minimal tiga hari sebelumnya," kata Kasi Pelayanan Pariwisata Dinparpora Kota Banjarbaru, Rizali Hadi.
Rizali mengatakan, kadang terjadi kekeliruan komunikasi, kemudian dinas pariwisata dianggap mempersulit. "Pertunjukan karaoke biasa semestinya pakai izin. Apalagi yang diselenggarakan oleh Event Organizer, banyak lagi dampak yang ditimbulkan," ujarnya.
Menurut Rizali, untuk pemberian izin hiburan banyak instansi yang terlibat, mulai ketua RT, lurah, camat, dinas pariwisata, kepolisian, dinas tata kota, dinas perhubungan sampai Satpol PP. Dia berharap, instansi yang terkait dalam pemberian izin hiburan, hendaknya saling berkoordinasi. Jangan setelah ada masalah, baru menggelar rapat.
"Paling tidak, rutin tiga bulan sekali ada rapat evaluasi. Kalau ada masalah, jangan menyalahkan satu instansi karena ini kerja tim," ujarnya. (mtb)
Selama ini, sebagian masyarakat sudah sadar untuk mengajukan izin rekomendasi hiburan ke dinas pariwisata setempat. Tapi, sebagian lagi masih ada yang belum mengerti.
Seperti diutarakan Masrani. Dia pernah mengadakan kegiatan karaoke untuk memeriahkan acara pengantin. Tapi, dia tidak mengajukan izin ke dinas pariwisata. Masrani hanya mendapat persetujuan dari ketua RT dan lurah.
"Soalnya yang menonton hanya undangan perkawinan. Lain halnya sampai mengundang warga dari berbagai penjuru," dalih warga Loktabat ini.
Beda dengan Sutrisno, ketika menggelar hiburan wayang kulit dalam rangka syukuran Paguyuban Ngesti Budoyo di Balai Tani Haji Idak, Jalan RO Ulin, Banjarbaru pekan tadi, dia lebih dulu mengajukan izin.
Kabid Pariwisata, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dinparpora) Kota Banjarbaru, Laily Chairani, mengatakan, hiburan apapun yang bersifat mengumpulkan orang banyak seharusnya punya izin. Seperti orkes, pertunjukan band, membuka taman bermain anak di lapangan terbuka. Termasuk pula karaoke untuk memeriahkan acara perkawinan.
Menurut Laily, walaupun skala kegiatan hiburan itu kecil, tapi karena dihadiri banyak orang, tetap dikhawatirkan terjadi kekisruhan. Berbagai kemungkinan bisa saja terjadi."Kalau terjadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Tujuan pemberian izin memudahkan aparat keamanan untuk memantau," ucap Laily.
Rekomendasi izin hiburan dilakukan secara berjenjang. Dimulai dari ketua RT dan lurah. Tak kalah penting adalah adanya izin keramaian dari kepolisian. Pemohon wajib menjaga keamanan dan ketertiban. Panitia acara juga tidak melakukan kegiatan lain yang bertentangan atau menyimpang dari tujuan pertunjukan, seperti dinyatakan tertulis dalam surat permohonan.
Selain itu, penyelenggara wajib melapor tiga kali 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan pada polsek setempat. Apabila terdapat penyimpangan dan pelanggaran, maka aparat kepolisian dapat membubarkan atau menghentikan acara hiburan itu.
Laily mengatakan, setelah selesai pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab harus melaporkan hasilnya selambat-lambatnya satu minggu kemudian. Rekomendasi dari dinas pariwisata bisa didapat tanpa biaya alias gratis. Menurut Laily, berdasarkan pengalaman, dalam sebulan bisa 20 orang yang mengajukan izin hiburan, terutama pada musim liburan.
"Khusus Banjarbaru, kebanyakan mengadakan kegiatan hiburan di Lapangan Murjani. Alhamdulillah, selama ini jarang terjadi keributan. Lebih aman, karena tingkat pendidikan masyarakatnya cukup bagus," ujar Laily.
Tak heran, jika kegiatan Provinsi Kalsel juga sering dilaksanakan di lapangan ini. Pasalnya, lokasi tersebut lumayan strategis. Banyak akses untuk keluar masuk, sehingga tidak terjadi kemacetan. (mtb)
Minimal Tiga Hari
TAK jarang, masyarakat mengajukan rekomendasi izin hiburan dekat waktu pelaksanaan. Besok pertunjukan, baru hari ini mengusulkan. "Apalagi kalau itu event besar, seharusnya jauh-jauh hari minta izin. Jangan mengajukan izin mepet waktunya. Minimal tiga hari sebelumnya," kata Kasi Pelayanan Pariwisata Dinparpora Kota Banjarbaru, Rizali Hadi.
Rizali mengatakan, kadang terjadi kekeliruan komunikasi, kemudian dinas pariwisata dianggap mempersulit. "Pertunjukan karaoke biasa semestinya pakai izin. Apalagi yang diselenggarakan oleh Event Organizer, banyak lagi dampak yang ditimbulkan," ujarnya.
Menurut Rizali, untuk pemberian izin hiburan banyak instansi yang terlibat, mulai ketua RT, lurah, camat, dinas pariwisata, kepolisian, dinas tata kota, dinas perhubungan sampai Satpol PP. Dia berharap, instansi yang terkait dalam pemberian izin hiburan, hendaknya saling berkoordinasi. Jangan setelah ada masalah, baru menggelar rapat.
"Paling tidak, rutin tiga bulan sekali ada rapat evaluasi. Kalau ada masalah, jangan menyalahkan satu instansi karena ini kerja tim," ujarnya. (mtb)
Posts
{ 0 komentar... read them below or add one }
Post a Comment