Penyebabnya adalah kemiskinan. Kemiskinan tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat untuk tidak mengenyam pendidikan. Ini, mengingat biaya pendidikan makin tinggi, baik langsung ataupun tidak langsung. Biaya langsung dikategorikan seperti iuran sekolah, pakaian, buku, seragam serta alat tulis.
Orangtua siswa, termasuk di Kalsel pasti banyak mengeluarkan uang untuk biaya pendidikan anaknya. Setelah membelikan perlengkapan seragam sekolah, mereka juga harus memikirkan uang yang akan dikeluarkan setiap semester.
Tidak semua orangtua siswa yang bersekolah di SMK SMA memiliki penghasilan yang memadai untuk membiayai anaknya. Namun, demi kepentingan anaknya, mereka nekat mendaftarkan anaknya mewujudkan wajib belajar sembilan tahun.
Para orangtua siswa berani menyekolahkan anaknya, karena mereka berharap ada bantuan keringanan dari sekolah bagi yang kurang mampu. Seperti diutarakan Ny Ratih, warga Pelambuan Banjarmasin Barat, yang menyekolahkan anaknya, Wulan di SMKN 1 Banjarmasin. "Anak aku baru kelas satu, bisa gak ya untuk dapat beasiswa miskin. Soalnya, ayahnya cuma tukang ojek," ujarnya kepada koran ini.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Provinsi Kalsel, Gusnanda, membenarkan memang ada alokasi untuk beasiswa miskin (BSM), bagi mereka yang tingkat ekonominya rendah. Diterangkannya, beasiswa tersebut bisa diperoleh mereka yang kurang mampu, dengan beberapa keteria yang harus dilakukan bagi sekolah yang melakukan operasional di sekolah ini.
Diterangkan Gusnanda, mekanisme alokasi jatah tersebut dilakukan dengan tahapan. Dinas Pendidikan Prov menetapkan kuota yang didasarkan data siswa miskin dari kabupaten kota per tahun pelajaran. "Data tersebut berdasar dari dinas pendidikan kota dalam menentukan jumlah murid di sekolah, jumlah murid dari keluarga kurang mampu, besar iuran madrasah, jatah ibukota ke kabupaten kota, dan indikator lokal lainnya. Sedangkan Dinas Pendidikan Kota mempunyai data itu dari masing-masing sekolah yang menyetor data siswa miskinnya," ujarnya.
Adapun yang menjadi acuan sekolah dalam menentukan siswa miskin, yakni siswa berasal dari keluarga kurang mampu, jarak tempat tinggal jauh dari madrasah. "Selain itu, si siswa memiliki lebih dari tiga saudara yang berusia sekolah, serta pertimbangan lain semisal memiliki kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK, dan indikator sejenisnya," kata Gusnanda.
Dalam menentukan itu, orangtua siswa perlu menunjukkan bukti surat keterangan tidak mampu dari lurah setempat. "Yang terpenting berdasarkan dari beberapa keterangan di atas," tambah Gusnanda.
Mengenai prosedur pencairannya, akan dikirim ke rekening sekolah --sesuai jatah-- berdasarkan jumlah siswa miskin dari Dinas Pendidikan Provinsi, baik untuk kabupaten maupun kota. Salah satu sekolah yang menyalurkan beasiswa miskin itu mengaku telah menjalankan sesuai prosedur yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota setempat.
"Di sekolah kami, para siswa yang kurang mampu itu menyertakan surat keterangan tidak mampu dari RT dan Lurah. Kami juga betul- betul mempertimbangkan siswa yang kurang mampu dari aspek lokasi," ujar kepala SMKN 1, Susilo Rochman Hadi. (mtb)
Alokasikan untuk SPP
KEPALA Bidang Pendidikan Menengah, (Dikmen) Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel, Gusnanda mengatakan, hingga Juni 2011 ini ada sebanyak 2.445 siswa yang masuk kategori miskin mendapatkan beasiswa. Dari 13 Kabupaten/kota tersebut, sambungnya, tiga tertinggi meliputi Banjarmasin dengan total 339 siswa, Banjarbaru 213 siswa, dan Martapura 171 siswa.
Diterangkannya, adanya beasiswa tersebut masing-masing siswa menerima Rp 300.000/siswa/semester. "Atau sekitar Rp 60.000 tiap bulannya," kata Gusnanda.
Dari sekian jumlah yang dicairkan melalui rekening sekolah tersebut, sambung Gusnanda, sekolah mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan jatah tersebut kepada siswanya sesuai peruntukannya.
"Bisa berupa uang langsung, bisa juga dialokasikan untuk pembelian perlengkapan siswa, atau yang lainnya," ujarnya.
Namun yang jelas, sambung Gusnanda dalam ketentuannya pemanfaatan yang digariskan dalam aturannya yakni diperuntukkan pembelian perlengkapan siswa (tas sepatu, dan sejenisnya), biaya transportasi siswa ke sekolah, dan SPP anak di sekolah.
Kepala SMKN 1 Rocman Hadi mengatakan, pihaknya mengalokasikan beasiswa itu untuk SPP anak. "Biar mereka tidak terlalu terbebani membayar SPP. Karena, kalau di swasta kan mahal, jadi dengan adanya bantuan itu, orangtua siswa bisa ringan membayar SPP, tinggal menambah kekurangnya saja," ungkapnya. (mtb)
Alur Pengurusan Beasiswa Miskin:
- Sekolah meminta beberapa bukti surat keterangan tidak mampu
- Sekolah memproses dan mengumpulkan data
- Sekolah mengirim data anak ke dinas pendidikan
- Disdik mengalokasikan jatah penerima
- Disdik mentransfer dana ke rekening sekolah
- Siswa mendapatkan bantuan beasiswa
Persyaratan dan Pertimbangan yang Diutamakan:
- Siswa berasal dari keluarga kurang mampu
- Jarak tempat tinggal jauh dari sekolah
- Memiliki lebih dari tiga saudara yang berusia sekolah
- Pertimbangan lain; ada kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK, dan
- Bantuan dicairkan setiap semester
Sumber: Dinas Pendidikan Prov Kalsel
Open Your Mind
{ 4 komentar... read them below or add one }
baru sja syg mmbca d Y! ada sswi brprstsi tpi krg mndpt prhtian, smga dg ini pljar mskin & b'prstsi mndpt ksmptan untuk mnjdi skses.
jgn lupa mampir ke eMingko Blog
kadang beasiswa kerap salah sasaran
kesenjangannya jauh sekali ya gan dengan sekolah SBI (sekolah Bertarif Internasional) sementara yang miskin masuk sekolah murah saja kkkkkaga bisa bayar,,ok ditunggu coment bactnya di link artikenya ini
emingko: Kadang emas tak elihatan sebelum digosok. Parahnya si penggosoknya malas bro..
Yusuf: Betul sekali, bukan hanya salah sasaran malah diselewengkan..
ASAZ: Itulah wajah dunia pendidikan kita..
Post a Comment