Beasiswa untuk Si Miskin

   OPEN YOUR MIND. SALAH satu persoalan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masih tingginya angka putus sekolah. Berdasar data Badan Penelitian Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan Nasional 2008 di tingkat SMA dan SMK ada sekitar 412,1 ribu siswa yang terpaksa berhenti sekolah.
    Penyebabnya adalah kemiskinan. Kemiskinan tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat untuk tidak mengenyam pendidikan. Ini, mengingat biaya pendidikan makin tinggi, baik langsung ataupun tidak langsung. Biaya langsung dikategorikan seperti iuran sekolah, pakaian, buku, seragam serta alat tulis.
    Orangtua siswa, termasuk di Kalsel pasti banyak mengeluarkan uang untuk biaya pendidikan anaknya. Setelah membelikan perlengkapan seragam sekolah, mereka juga harus memikirkan uang yang akan dikeluarkan setiap semester.
    Tidak semua orangtua siswa yang bersekolah di SMK SMA memiliki penghasilan yang memadai untuk membiayai anaknya. Namun, demi kepentingan anaknya, mereka nekat mendaftarkan anaknya mewujudkan wajib belajar sembilan tahun.
    Para orangtua siswa berani menyekolahkan anaknya, karena mereka berharap ada bantuan keringanan dari sekolah bagi yang kurang mampu. Seperti diutarakan Ny Ratih, warga Pelambuan Banjarmasin Barat, yang menyekolahkan anaknya, Wulan di SMKN 1 Banjarmasin. "Anak aku baru kelas satu, bisa gak ya untuk dapat beasiswa miskin. Soalnya, ayahnya cuma tukang ojek," ujarnya kepada koran ini.
    Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Provinsi Kalsel, Gusnanda, membenarkan memang ada alokasi untuk beasiswa miskin (BSM), bagi mereka yang tingkat ekonominya rendah. Diterangkannya, beasiswa tersebut bisa diperoleh mereka yang kurang mampu, dengan beberapa keteria yang harus dilakukan bagi sekolah yang melakukan operasional di sekolah ini.
    Diterangkan Gusnanda, mekanisme alokasi jatah tersebut dilakukan dengan tahapan. Dinas Pendidikan Prov menetapkan kuota yang didasarkan data siswa miskin dari kabupaten kota per tahun pelajaran. "Data tersebut berdasar dari dinas pendidikan kota dalam  menentukan jumlah murid di sekolah, jumlah murid dari keluarga kurang mampu, besar iuran madrasah, jatah ibukota ke kabupaten kota, dan indikator lokal lainnya. Sedangkan Dinas Pendidikan Kota mempunyai data itu dari masing-masing sekolah yang menyetor data siswa miskinnya," ujarnya.
    Adapun yang menjadi acuan sekolah dalam menentukan siswa miskin, yakni siswa berasal dari keluarga kurang mampu, jarak tempat tinggal jauh dari madrasah. "Selain itu, si siswa memiliki lebih dari tiga saudara yang berusia sekolah, serta pertimbangan lain semisal memiliki kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK, dan indikator sejenisnya," kata Gusnanda.
    Dalam menentukan itu, orangtua siswa perlu menunjukkan bukti surat keterangan tidak mampu dari lurah setempat. "Yang terpenting berdasarkan dari beberapa keterangan di atas," tambah Gusnanda.
    Mengenai prosedur pencairannya, akan dikirim ke rekening sekolah --sesuai jatah-- berdasarkan jumlah siswa miskin dari Dinas Pendidikan Provinsi, baik untuk kabupaten maupun kota. Salah satu sekolah yang menyalurkan beasiswa miskin itu mengaku telah menjalankan sesuai prosedur yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota setempat.
    "Di sekolah kami, para siswa yang kurang mampu itu menyertakan surat keterangan tidak mampu dari RT dan Lurah. Kami juga betul- betul mempertimbangkan siswa yang kurang mampu dari aspek lokasi," ujar kepala SMKN 1, Susilo Rochman Hadi. (mtb)

Alokasikan untuk SPP

    KEPALA Bidang Pendidikan Menengah, (Dikmen) Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel, Gusnanda  mengatakan, hingga Juni 2011 ini ada sebanyak 2.445 siswa yang masuk kategori miskin mendapatkan beasiswa. Dari 13 Kabupaten/kota tersebut, sambungnya, tiga tertinggi meliputi Banjarmasin dengan total 339 siswa, Banjarbaru 213 siswa, dan Martapura 171 siswa.
    Diterangkannya, adanya beasiswa tersebut masing-masing siswa menerima Rp 300.000/siswa/semester. "Atau sekitar Rp 60.000 tiap bulannya," kata Gusnanda.
    Dari sekian jumlah yang dicairkan melalui rekening sekolah tersebut, sambung Gusnanda, sekolah mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan jatah tersebut kepada siswanya sesuai peruntukannya.
    "Bisa berupa uang langsung, bisa juga dialokasikan untuk pembelian perlengkapan siswa, atau yang lainnya," ujarnya.
    Namun yang jelas, sambung Gusnanda dalam ketentuannya pemanfaatan yang digariskan dalam aturannya yakni diperuntukkan pembelian perlengkapan siswa (tas sepatu, dan sejenisnya), biaya transportasi siswa ke sekolah, dan SPP anak di sekolah.
    Kepala SMKN 1 Rocman Hadi mengatakan, pihaknya mengalokasikan beasiswa itu untuk SPP anak. "Biar mereka tidak terlalu terbebani membayar SPP. Karena, kalau di swasta kan mahal, jadi dengan adanya bantuan itu, orangtua siswa bisa ringan membayar SPP, tinggal menambah kekurangnya saja," ungkapnya. (mtb)

Alur Pengurusan Beasiswa Miskin:

- Orangtua siswa bisa mengajukan langsung ke sekolah
- Sekolah meminta beberapa bukti surat keterangan tidak mampu
- Sekolah memproses dan mengumpulkan data
- Sekolah mengirim data anak ke dinas pendidikan
- Disdik mengalokasikan jatah penerima
- Disdik mentransfer dana ke rekening sekolah
- Siswa mendapatkan bantuan beasiswa

Persyaratan dan Pertimbangan yang Diutamakan:
- Siswa berasal dari keluarga kurang mampu
- Jarak tempat tinggal jauh dari sekolah
- Memiliki lebih dari tiga saudara yang berusia sekolah
- Pertimbangan lain; ada kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK, dan 

  indikator sejenisnya.
- Bantuan dicairkan setiap semester
Sumber: Dinas Pendidikan Prov Kalsel 
Open Your Mind

More about → Beasiswa untuk Si Miskin

Mendirikan Fasilitas Pendidikan

PADA 2005, M Shakir berminat mendirikan TK Islam Al Azhar di Jalan Teluk Tiram Darat Banjarmasin. Saat itu, lembaga pendidikan setingkat taman kanak-kanak (TK) tidak sebanyak sekarang.

Motivasi Shakir mendirikan taman kanak-kanak adalah ingin menyekolahkan anaknya. Tapi, karena sang anak masih berusia dua tahun, tak ada taman kanak-kanak yang mau menerima.
"Timbul niat mendirikan taman bermain dan TK. Sebelumnya, saya berkonsultasi dulu dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin supaya tahu apa saja yang harus disiapkan," kata Shakir.

Persyaratan umum yang diminta, antara lain memiliki lahan, bangunan, fasilitas meja dan bangku, akte yayasan, NPWP dan surat keterangan tempat usaha (SKTU). Sedangkan syarat khusus, sudah mempunyai murid dan guru. Termasuk, surat pernyataan bersedia tidak minta bantuan selama tiga tahun.

Saat itu menurut Shakir, tidak ada disinggung masalah jarak dengan tempat pendidikan lain. Meskipun lokasi TK Islam Al Azhar dekat dengan TK Darul Ulum, namun Depag tetap mengeluarkan izin.

"Mungkin lantaran pangsa pasar kita bukan kebutuhan masyarakat Jalan Teluk Tiram. Jadi, murid TK Al Azhar tidak tinggal di Jalan Teluk Tiram. Mereka anak-anak yang orangtuanya kebetulan berkantor di sini. Konsep kita bisa dipahami Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin," ujar Shakir.

Begitu membuka TK Islam Al Azhar untuk masyarakat umum, dia langsung mengajukan izin operasional. Tapi, izin tersebut tidak serta-merta dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Enbam bulan kemudian baru Shakir mengantonginya.
Menurut Shakir, usaha apapun memang harus ada izin. Manfaat izin operasional TK juga banyak. Sebuah TK bisa mendapat bantuan dana block grand dari pemerintah pusat atau hibah dari pihak lain jika memiliki izin operasional.

"Banyak pengelola sekolah lalai mengurusnya, kemudian bikin izin operasional berlaku mundur. Sebab, setelah tiga tahun berjalan, baru sekolah bisa terima bantuan," ujar Shakir.
Kabid Bina TK, SD dan PLS, Disdik Kota Banjarmasin, Muhammad Sarwan, mengatakan, ada 19 item persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mendirikan TK atau SD. Paling tidak, ada rekomendasi dari RT dan lurah setempat.

Termasuk pernyataan mampu untuk menggaji guru. Menurut Sarwan, jangan sampai gara-gara formasi guru dan gaji kurang, para pengajar jadi mengundurkan diri dan merugikan siswa.
"Jaraknya sekitar 500 meter dari sekolah yang ada. Jika kurang dari itu, harus ada pernyataan tertulis tidak keberatan dari sekolah terdekat untuk mengantisipasi dampak di kemudian hari. Menghindari terjadi kecemburuan sosial," kata Sarwan.

Sarwan mengatakan, biasanya berkas yang masuk ke Disdik sudah lengkap, karena lebih dulu dikontrol di kecamatan. "Setelah berkas masuk, kita akan tinjau ke lapangan. Jangan sampai masih ada fasilitas pendidikan yang belum terpenuhi," ujarnya.
Proses mengurus izin operasional pendirian TK atau SD, maksimum sebulan. Namun, kalau kepala Dinas Pendidikan tidak berada di tempat, proses jadi terhambat. Sebab izin operasional harus ditandatangani kepala dinas pendidikan. (mtb)

Konsultasi ke Disdik
BEBERAPA tahun terakhir, perkembangan taman kanak-kanak di Banjarmasin cukup pesat. Kabid Bina TK, SD, PLS, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, M Sarwan, mengatakan, setiap kali dibuka perumahan baru, ada saja warga yang berinisiatif mendirikan TK.Beda dengan pertumbuhan SD swasta yang agak terbatas.

Baik TK maupun SD swasta, jika sudah beroperasi selama enam bulan, pengelola wajib melegalkannya. Tujuannya agar tidak ada tekanan dari masyarakat.

"Contoh, ada sekolah yang banyak diminati, orang berbondongbondong ke sana. Siswanya bukan hanya dari lingkungan sekitar, juga banyak yang dari jauh. Akibatnya, arus lalu lintas jadi terganggu. Tapi, karena sudah mengantongi izin, masyarakat tidak bisa menggugat," kata Sarwan.

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tidak memungut biaya dalam pengurusan izin operasional. Menurut Sarwan, kalau sudah mengantongi izin, Insya Allah lembaga pendidikan itu tidak akan bubar.

Dia mengimbau, bagi masyarakat yang ingin mendirikan TK atau SD swasta hendaknya datang dulu ke dinas pendidikan setempat untuk berkonsultasi. Jadi, calon pengelola sekolah tahu prosedur dan persyaratan yang mesti dipenuhi.

Kadang, ada yang membuka sekolah lebih dulu baru mengurus izin. "Kalau masyarakat sekitar atau sekolah terdekat komplain ke kelurahan, otomatis dia akan sulit mendapat rekomendasi dari masyarakat," katanya. (mtb)

Bisa Belajar Sambil Bermain
TAMAN Kanak-kanak (TK) adalah jenjang pendidikan anak usia dini (yakni usia ENAM tahun atau di bawahnya) dalam bentuk pendidikan formal.

Kurikulum TK, ditekankan pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Lama masa belajar seorang murid di TK biasanya tergantung pada tingkat kecerdasannya yang dinilai dari rapor per semester. Secara umum untuk lulus dari tingkat program di TK selama 2 (dua) tahun, yakni TK nol kecil (TK kecil) dan TK nol besar. Lama pendidikan masing-masing selama setahun.

Umur rata-rata minimal anak-anak mula dapat belajar di sebuah TK berkisar empat sampai lima tahun. Sedangkan umur rata-rata untuk lulus dari TK berkisar enamsampai tujuh tahun.

Setelah lulus dari TK atau pendidikan formal dan pendidikan nonformal lainnya yang sederajat, murid kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi di atasnya yakniSD atau yang sederajat.

Pembelajaran di TK, anak-anak diberi kesempatan belajar dan kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan usia tiap tingkatannya. Siswa diajarkan mengenai agama, budi bahasa, berhitung, membaca (pengenalan aksara), bernyanyi, bersosialisasi dan keterampilan.

Tujuan pendidikan di TK adalah meningkatkan daya cipta anakanak dan memacunya untuk belajar mengenal bermacam-macam ilmu pengetahuan melalui beberapa pendekatan. Di antaranya nilai budi bahasa, agama, sosial, emosional, fisik atau motorik, kognitif, bahasa, seni, dan kemandirian.

Semua dirancang sebagai upaya menumbuhkembangkan daya pikir dan peranan anak kecil dalam kehidupannya. Semua kegiatan belajar ini dikemas dalam model belajar sambil bermain. (wpi)

---------------------------------------
Syarat Mendirikan TK dan SD
* Memiliki akte pendirian yayasan pendidikan
* Memiliki Struktur organisasi
* Punya hasil studi kelayakan
* Punya calon tenaga pendidik
* Adanya peserta didik
* Tersedianya sarana dan prasarana penunjang
* Rekening sumber dana untuk anggaran operasional
* IMB sekolah atau surat perjanjian (kontrak) sewa gedung
* Pernyataan tertulis akan menaati ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan sekolah
* Jarak lokasi dengan sekolah lain yang serupa kurang lebih radius 500 meter
* Dilengkapi dengan NPWP
* Ada surat keterangan tempat usaha
* Bersedia tidak minta bantuan selama tiga tahun
------------------------------------------------------------

More about → Mendirikan Fasilitas Pendidikan