Ramai-ramai Bisnis Gas

     OPEN YOUR MIND. BERMINAT menjalankan bisnis minyak tanah (mitan) dan gas? Ya, sejak konversi  minyak tanah  ke gas diberlakukan, di Banjarmasin marak pedagang menjual gas 3 kg.. Dari data yang didapat, setiap bulannya kurang lebih sepuluh pemohon yang mendaftar di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM), Banjarmasin.
    Satu di antara warga yang melakukan bisnis mitan di Kuin Selatan, Wahyuni (41), mengaku sudah tujuh tahunan membuka pangkalan minyak tanah. Dikatakan bapak dua anak tersebut, untuk mendirikan bisnis seperti itu, dia terlebih dulu mengurus izin ke Pemerintah Kota Banjarmasin selain bekerja sama dengan Pertamina.
    "Aku dulu itu mengurusi izin bebas gangguan (HO) di Pemerintah Kota Banjarmasin tepatnya di Badan Lingkungan Hidup (BLH)," katanya.
    Selain itu, sambungnya, aku juga diminta surat keterangan setuju atau tidak keberatan dari tetangga. "Waktu itu juga diminta keterangan dari tetangga. Biayanya sih tergantung lokasi dan luasnya tempat usaha pangkalan Mas," katanya.
    Berbeda dengan Widiyatmoko yang mengelola bisnis gas Elpiji di Jalan Zafri Zamzam Nomor 50. "Kalau toko saya ini kan bentuknya CV, jadi kemarin izinya sudah termasuk lengkap dengan SKTU, HO dan sebagainya. Saya mengurusnya di kantor BP2TPM," katanya.
    Sementara itu, Kepala Bidang Perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Banjarmasin, Suratno mengatakan, tempat perizinan penumpukan minyak tanah dan gas sekarang sudah satu atap.
    "Dulu mengurus izinnya memang langsung ke dinas terkait yakni di BLH Daerah. Namun sekarang sudah terpusat di BP2TPM," kata Suratno.
    Meskipun terpusat, sambung Suratno, mengenai pelaksana teknisnya tetap kepada BLHD, sebagai tim untuk izin HO-nya. Terkait hal itu juga, sambungnya, dasar hukumnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2008 tentang agen, sub-agen penyaluran minyak.
    Perlu ditegaskan juga, perizinan penumpukan minyak tanah dan gas harus satu paket dengan bebas gangguan (HO). "Mengapa harus sepaket? "Karena, penumpukan minyak dan gas ini sangat rentan dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya," kata Suratno.
    Adapun prosedur pengurusan izinnya, sambung Suratno, pemohon mengajukan permohonan dan mengisi formulir dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, pemohon mengajukan berkas kepada petugas loket di BP2TPM Kota Banjarmasin.
    Mengenai persyaratannya, dia menjelaskan meliputi fotokopi KTP, fotokopi PBB, fotokopi IMB, fotokopi sertifikat tanah, Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sebelah menyebelah yang diketahui oleh ketua RT, kelurahan dan kecamatan, fotokopi akta pendirian berbadan hukum, serta melampirkan surat kontrak dari pertamina dan agen.
    Dalam prosesnya, sambung Suratno, sebelum diberikan izin yang bentuknya sejenis sertifikat, akan dilakukan pengecekan di lapangan oleh tim teknis.  "Setelah pengecekan tersebut, paling tidak dalam waktu tujuh hari kerja, baru izinnya diterbitkan," kata Suratno.
    Untuk pengurusan izin penumpukan minyak tanah dan gas itu, tidak dikenakan biasa alias gratis. Namun, yang dikenakan biaya izin HO-nya saja. "Dan itu ada hitungannya sendiri," katanya. (mtb)


Konversi Belum Pengaruhi Perizinan

    DI tengah gencarnya program pemerintah mengonversi minyak tanah ke gas, ternyata masih belum berdampak kepada warga yang mengubah izin gangguan (HO)-nya. Hal itu diakui Wahyuni (41), yang memiliki pangkalan minyak tanah. 

    "Ya, cukup jual minyak tanah saja Mas. Meskipun nantinya minyak tanah dikurangi, tetap saja saya berbinis mitan ini, bukan gas," katanya.
    Kepala Bidang Perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Banjarmasin, Suratno membenarkan, konversi tersebut belum berpengaruh besar bagi pebisnis mitan yang ingin mengubah menjadi pangkalan gas Elpiji.
    "Data 2010 izin HO tentang minyak tanah 143 buah, sedangkan pada dua bulan memasuki 2011 ini mencapai sembilan pemohon. Dan, itu semua pengurusan pangkalan minyak tanah," kata Suratno.
    Artinya, sambung Suratno, dari data itu tidak ada yang ingin membuka pangkalan Elpigi. "Memang izin panggkalan gas elpiji atau mitan itu cukup satu HO. Tapi kita juga mengetahui dari laporan tiap tahunnya," kata Suratno.
    Terlepas dari itu semua, sambung dia, jika nantinya ditemukan ada yang melanggar ketentuan yang ada, maka pelaksana teknis bisa menegurnya.  "Kalau ditemukan melanggar ya diperingatkan dulu. Nanti bila masih saja nakal, maka izin HO-nya dicabut," tegas Suratno. (mtb)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Syarat Izin Menumpuk Mitan dan Gas
- Fotokopi KTP
- Fotokopi PBB
- Fotokopi IMB
- Fotokopi sertifikat tanah
- Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sebelah menyebelah yang diketahui oleh ketua RT, kelurahan

  dan kecamatan
- Fotokopi akta pendirian badan hukum, serta melampirkan surat kontrak dari pertamina dan agen
- Penumpukan mitan dan gas tidak dipungut biaya, kecuali pembayaran HO yang disesuaikan dengan 

  lingkungan dan klasifikasi gangguan yang ada

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
* Sumber: BP2TPM Kota Banjarmasin  
Open Your Mind

More about → Ramai-ramai Bisnis Gas

Cegah Sengketa dengan Fatwa Waris

PEMBAGIAN warisan sangat berisiko menimbulkan sengketa. Tidak jarang, sesama saudara bertikai gara-gara warisan. Salah satu pihak merasa paling berhak atau ingin mendapat pembagian harta lebih besar.

Sebuah keluarga yang ingin membagi warisan sekaligus menghindari konflik bisa meminta fatwa waris dari pengadilan agama. Seperti pengalaman Rahmat, warga Kertak hanyar, Banjar.

Ketika dia dan empat saudaranya hendak membagi harta peninggalan orangtua, adik iparnya ngotot minta bagian lebih besar. Alasannya, saat orangtua Rahmat masih hidup, adik perempuannya hanya sedikit menerima bantuan.

"Katanya, saudara-saudara lain ada yang dibiayai kuliah, dikasih modal usaha, sementara istrinya karena keburu menikah jadi tanggungan suami. Untuk menutupi itu, dia mendesak supaya dapat bagian yang lebih besar," ujar Rahmat.

Bahkan, Rahmat yang juga putra sulung sempat dituduh ingin menguasai harta warisan. Padahal, menurut Rahmat, tidak pernah terbersit niat seperti itu.

Atas saran tetua kampung, mereka minta fatwa waris dari Pengadilan Agama. Setelah diputuskan, maka tidak ada lagi yang keberatan. "Melalui fatwa waris, saya merasa terbantu sekali menyelesaikan masalah pembagian warisan. Hubungan dengan saudara- saudara lain pun tetap terpelihara dengan baik," ujar Rahmat.

Ketua Pengadilan Agama Banjar, H Mahbub, mengatakan, hampir setiap bulan ada saja warga yang mengajukan fatwa waris. Mereka biasanya minta ditetapkan siapa saja di antara sekian kerabat yang berhak mendapat harta warisan. Termasuk besarnya pembagian harta masing-masing ahli waris.

Menurut dia, para ahli waris atau perwakilannya bisa datang semua ke kantor pengadilan agama dengan membawa surat kuasa. "Syaratnya, selain membawa KTP juga mendeskripsikan silsilah keluarga yang dikuatkan dengan tanda tangan lurah dan camat," kata Mahbub.

Setelah mengisi formulir dan membayar biaya, seminggu kemudian pemohon akan dipanggil untuk sidang. Penetapan fatwa waris paling lama sebulan sejak pendaftaran.

Fatwa waris diajukan oleh anggota keluarga tanpa sengketa. Begitu putusan keluar, warisan tersebut mereka bagi sendiri. Tidak ada yang dikalahkan atau dimenangkan, semua mendapat bagian yang adil sesuai porsi masing-masing.

"Bahkan kalau mereka sepakat, bisa minta dibuatkan keputusan supaya bagian saudara laki-laki disamakan dengan perempuan. Itu juga boleh," ujar Mahbub.

Fatwa waris berbeda dengan gugatan. Sebab masing-masing pihak ingin mendapat bagian lebih besar. Kalau sudah sampai pada gugatan, pasti ada yang kalah dan menang. Akibatnya, sesama saudara ada yang saling tidak bertegur sapa. "Proses penyelesaiannya pun agak lama, karena perlu mediasi," ucap Mahbub. (mtb)


Biaya Tergantung Jarak

SEBAIKNYA, harta warisan dibagi sesegera mungkin supaya tidak terjadi sengketa di masa mendatang. Kadang begitu orangtua meninggal dunia, ahli waris menunda-nunda pembagiannya dengan alasan mereka rukun-rukun saja.

"Kalau ahli waris sudah tiada, belum tentu anak cucu mereka rukun. Akhirnya sesama saudara sepupu berkelahi. Itu yang memicu munculnya gugatan," kata Ketua Pengadilan Agama Banjar, H Mahbub.

Kebiasaan masyarakat Banjar, lanjut Mahbub, jika kematian orang yang meninggalkan warisan belum sampai 100 hari, ahli waris malu membagi warisan. Padahal, menurut dia, lebih cepat warisan dibagi lebih baik.

Fatwa waris juga bisa digunakan untuk mengambil uang tabungan di bank apabila orang yang meninggalkan harta warisan memiliki rekening bank. Tanpa membawa surat fatwa waris, petugas bank tidak berani mencairkan karena khawatir yang mengambil bukan ahli warisnya.
Menurut Mahbub, biaya pembuatan fatwa waris tergantung jauh dekatnya tempat tinggal pemohon dengan kantor pengadilan agama. Sebab, keputusan fatwa waris harus diantar langsung oleh petugas.

Misalnya, biaya panggilan satu pemohon untuk warga Kecamatan Peramasan paling mahal sebesar Rp 300 ribu. Sedangkan pemohon yang tinggal di Kelurahan Keraton, Martapura cuma dikenai biaya Rp 50 ribu. Biaya tambahan lainnya adalah biaya pendaftaran Rp 30 ribu, materai Rp 6 ribu, pengetikan Rp 5 ribu dan biaya administrasi Rp 50 ribu.

"Itu belum termasuk biaya untuk meleges alat dan bukti diri di kantor pos," kata Mahbub. (mtb)

---------------------------------------------------------
Syarat Mengajukan Fatwa Waris
* Melampirkan fotokopi KTP
* Membawa surat pernyataan ahli waris
* Surat keterangan kematian
* Surat nikah
* Deskripsi silsilah keluarga
* Fotokopi surat keterangan tanah warisan
---------------------------------------------------------

More about → Cegah Sengketa dengan Fatwa Waris