Teliti Saat Membeli Tanah

   OPEN YOUR MIND. SAAT membeli tanah, Anda harus benar-benar teliti. Cek surat keterangan kepemilikan tanah (SKKT)-nya, jangan sampai ada dua kepemilikan atau tumpang tindih.   Setelah tanah dibeli ,segera membuat SKKT atas nama Anda (balik nama). Artinya, SKKT lama harus dimatikan, guna menghindari dipergunakan lagi oleh pemilik sebelumnya.
    H Yayat warga Gambut, punya pengalaman tidak mengenakkan saat membeli tanah. Diceritakannya, setahun yang lalu dia membeli satu hektare tanah di kawasan Landasan Ulin. Setelah dicek, ternyata tanah sudah ada pembelinya dan mengantongi SKKT.
    "Untungnya, waktu itu saya baru membayar uang muka. Jadi jual beli tanah tidak saya lanjutkan. Pemilik pertama ternyata masih menyimpan SKKT-nya. Karena perlu uang mendadak tanah yang sudah dijualnya ditawarkan lagi kepada saya," kata Yayat.
    Belajar dari pengalaman itu, dia tidak lagi sembarangan dalam membeli tanah. Setelah membeli tanah dia langsung membuatkan SKKT baru (balik nama) dan meminta SKKT pemilik sebelumnya dimatikan.
    Kepala Kantor Kecamatan (Camat) Banjarmasin Timur, Hermansyah menegaskan, setiap ada permohonan pembuatan SKKT baru sudah pasti yang lama dimatikan.   "Untuk memperoleh SKKT sebenarnya tidak sulit. Yang penting, pemohon melengkapi semua persyaratan dan telah sesuai prosedur serta aturan yang berlaku," katanya.
    Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan SKKT yakni ada lahan tanahnya, data riwayat tanah apakah dari jual beli atau warisan, ukuran dan batas tanah serta saksi-saksi saat pengecekan di lapangan.  Jika tanah yang akan dibuatkan SKKT dari hasil pembelian, maka pemohon harus memberikan data identitas pihak penjual dan pembeli serta kartu tanda penduduk (KTP)-nya. Selanjutnya, fotokopi KTP dari empat saksi batas tanah serta kuitansi jual beli.
    Bila tanah yang dibuatkan SKKT adalah tanah warisan, maka pemohon harus melampirkan surat keterangan waris, KTP dan Kartu Keluarga (KK). KTP tidak hanya dari pemohon, tapi saksi dan semua data ahli waris. Data riwayat tanah pun harus jelas. Keterangan ini cukup signifikan, keterangan yang berisi tentang keterangan darimana asal muasal tanah yang dijual oleh penjual.
    Apabila tanah yang akan dijual adalah hasil jual beli, maka mintalah tanda bukti pembeliannya (yang asli). Misalkan tanah hasil dari turun temurun, mintalah surat pernyataan penguasaan fisik sebelumnya. Ukuran dan batas-batas tanah juga sangat penting, karena keterangan ini akan membedakan antara kepemilikan suatu bidang tanah. Untuk menguatkan kebenaran tentang keterangan tanah ini, sebaiknya gunakan bantuan dari pihak yang diakui keahlian dan independensinya dalam hal pengukuran tanah.
    Sangat disarankan saksi yang akan digunakan adalah dari pihak yang berbatasan langsung dengan bidang tanah yang dijual tersebut. Karena bagaimanapun tetangga yang bersebelahan langsung dengan obyek jual beli, dianggap tahu banyak mengenai kondisi dan riwayat tanah tetangganya.
    "Prosedur untuk mendapatkan SKKT yakni pengajuan diawali dari tingkat RT. Kemudian RT menyampaikan ke tingkat kelurahan. Di kelurahan sudah ada format untuk pembuatan SKKT," kata Hermasnyah.
    Ditambahkannya, saat adanya permohonan SKKT selanjutnya, pihak kelurahan akan melakukan pengecekan di lapangan bersama dengan pihak pemohon, ketua RT setempat serta saksi-saksi yang diperlukan untuk melakukan pengukuran.
    Setelah proses di lapangan maka semua berkas harus dilegalisasikan ke kantor camat. Di kantor camat pun data yang telah diserahkan akan diverifikasi ulang. Bila data valid dan tidak bermasalah maka SKKT bisa disahkan.
    Namun, bila data bermasalah maka pengesahan akan ditunda. Pihak yang bersangkutan akan dipanggil ke kantor camat untuk dimintai keterangan lebih lengkap. Bila data masih juga tidak valid maka SKKT akan ditangguhkan. (mtb)


Bikinnya Cepat

    PEMBUATAN SKKT relatif cepat. Jika semua data lengkap dan tidak bermasalah maka untuk legalitas di kantor camat hanya memerlukan waktu satu hari. Hari ini diantar, besok SKKT sudah bisa diambil.
    Sedangkan untuk prosesnya mulai dari kelurahan biasanya memerlukan waktu tiga hari. Karena perlunya pengecekan dan pengukuran tanah di lapangan yang perlu menghadirkan dari saksi- saksi batas tanah.
    "Biasanya untuk menghadirkan saksi batas tanah yang membuat proses pembuatan SKKT agak lama. Apalagi bila saksi dari batas tanah tidak bertempat tinggal dekat dengan lokasi tanah," kata Hermansyah, Camat Banjarmasin Timur.
    Dia menambahkan, jika saksi batas tanah tidak bisa didatangkan karena alasan saksi berada jauh dari lokasi tanah, maka ada dispensasinya yakni saksi diganti dengan surat pernyataan yang diketahui RT dan kelurahan.
    Hermansyah mengimbau pemohon yang membuat SKKT benar-benar melengkapi data dan berkas dengan lengkap. Selain itu bagi pembeli tanah agar lebih teliti dalam membeli tanah, Jika tanah menjadi hak milik, batas tanah diusahakan diberi tanda batas berupa patok atau tiang.
    Mengenai biaya administrasi, Hermasyah mengatakan, pembuatan SKKT tidak ada aturan yang mengikat. Sifatnya hanya sukarela dan tidak ada unsur keharusan.
    "Memberikan legalitas SKKT ada konsekuensi hukumnya. Ada pertanggungjawabannya jika data dari hak kepemilikan tanah bermasalah. Sudah tentu pihak kita yang akan dimintai pertangggungjawabannya," tegas Hermansyah. (mtb)


Persyaratan SKKT
1.    Identitas pemohon
2.    Identitas penjual dan pembeli tanah
3.    Identitas ahli waris
4.    Kartu tanda penduduk pihak terkait kepemilikan tanah
5.    Kartu keluarga untuk tanah ahli waris
6.    Kuitansi jual beli tanah
7.    Surat keterangan ahli waris
8.    Surat pernyataan dari saksi jika tidak bisa dihadirkan saat pengukuran

Ketentuan SKKT
1.    Adanya data riwayat tanah
2.    Adanya data ukuran dan batas tanah
3.    Adanya saksi-saksi batas tanah
4.    Dilakukan pengecekan dan pengukuran luas dan batas tanah
Sumber: Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur
Open Your Mind

More about → Teliti Saat Membeli Tanah

Bengkel Pun Wajib Punya Izin HO

     SUARA knalpot kendaraan roda dua di sebuah bengkel di Jalan Sutoyo S Banjarmasin memekakan telinga. Semakin lama, suara knalpot itu bertambah nyaring.   
    Sementara pemilik sepeda motor yang sedang diperbaiki itu sesekali menutup telinga dengan kedua tangannya. Kebetulan, dia duduk tak jauh dari sepeda motor miliknya.
    Di sekitar bengkel servis sepeda motor itu terdapat rumah warga serta kios makanan ringan dan minuman. Namun, warga seperti terbiasa dengan raungan suara knalpot itu.   
    "Sudah biasa mendengarnya. Apalagi kalau musim liburan sekolah, suara knalpot kencang dan lama karena banyak kendaraan yang diservis," kata salah seorang warga, Nuraidi.   
    Padahal, sesuai Perda Kota Banjarmasin Nomor 17 tahun 2008, tentang Izin Gangguan atau yang lebih dikenal dengan istilah Izin HO (Hinder Ordonantie), bengkel wajib mengantongi izin tersebut.       Tidak hanya bengkel besar yang memiliki peralatan lengkap, bengkel kecil yang biasa terdapat di perkampungan pun wajib memiliki Izin HO.
    Sayangnya, para penjual jasa mekanik dan otomotif yang ada di Kota Banjarmasin kebanyakan tidak tahu dan tidak mengerti tentang izin gangguan.    "Izin apa itu? Kami sudah hampir 10 tahun kerja sebagai tukang servis tidak pernah tahu aturan itu," kata Edy, pemilik bengkel di kawasan Teluk Dalam. 
    Menurut Edy, meski setiap perbaikan sepeda motor menimbulkan suara bising dan mengganggu ketenangan, warga yang tinggal di sekitar bengkel tidak pernah keberatan.    Dia pun tidak terpikir untuk mengurus izin gangguan yang diwajibkan pemerintah kota tersebut.
    "Para tetangga sudah biasa mendengar suara knalpot. Maklum ini kan bengkel kendaraan, jadi wajar saja jika ada suara bising," ucapnya.
    Kabid Pengawasan dan Pengendalian Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Banjarmasin, Alriady Noor mengatakan, sesuai Perda Nomor 17 tahun 2008, salah satu usaha yang wajib memiliki izin HO adalah bengkel kendaraan bermotor.
    "Pokoknya semua jenis bengkel, baik yang kecil maupun besar seperti yang tergabung dengan dealer-dealer," kata Alriady Noor.       Namun, menurut Alriady hanya bengkel-bengkel besar yang mau mengurus izin gangguan. Padahal, jumlah bengkel di Kota Banjarmasin sangat banyak.  
    Izin HO diperlukan lantaran usaha seperti bengkel dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya. Selain itu, ada dampak pencemaran yang ditimbulkan usaha tersebut. Tidak tertutup kemungkinan, sebuah bengkel tidak memiliki penampungan oli bekas sesuai standar. "Dikhawatirkan, oli bekas dibuang sembarangan sehingga menimbulkan pencemaran di sekitar bengkel," ujar Alriady.      Selain bengkel, beberapa tempat usaha lainnya yang harus mengantongi izin HO adalah usaha salon kecantikan, sarang burung walet, kafe, diskotek, hotel, penginapan, rumah biliar, tempat cuci kendaraan, lapangan futsal dan sebagainya. 
    Usaha-usaha tersebut menjadi pusat keramaian yang rawan menimbulkan gangguan kepada masyarakat sekitar. Salah satu persyaratan untuk mendapat izin HO adalah persetujuan dari tetangga. Menurut Alriady, paling tidak ada persetujuan tetangga  samping kanan dan kiri, depan dan belakang. (coi)

Paling Lama 12 Hari
    PENGURUSAN izin gangguan tidaklah rumit. Pengurusan di Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (P2T) Kota Banjarmasin hanya makan waktu 12 hari sejak pengajuan.     
    Permohonan pengajuan dialamatkan ke kantor P2T Kota Banjarmasin. Selanjutnya ditembuskan ke BLH untuk verifikasi atau pencocokan ke lokasi sesuai persyaratan yang dilampirkan.     
    "Persyaratan yang diserahkan pemohon ke kantor P2T ditembuskan ke kami. Selanjutnya, petugas akan mengecek ke lokasi usaha untuk mengetahui kebenarannya," kata Alriady.
    jika tidak ada masalah di lokasi usaha, BLH langsung membuat rekomendasi kepada P2T agar menerbitkan izin gangguan.    Alriady berharap, warga yang ingin mengurus izin gangguan langsung datang ke kantor P2T yang berada di kompleks balai kota. 
    Mengenai biaya perizinan, menurut Alriady sesuai dengan peraturan daerah. Besarnya disesuaikan dengan skala usaha yang akan dijalani pemohon. 
    Alriady khawatir, jika mengurus Izin HO melalui perantara, pemohon bisa rugi. Biaya yang dikeluarkan lebih besar sementara proses penerbitan izin lamban. "Kalau izinnya pelabuhan, otomatis agak besar dan beda dengan izin pangkalan minyak tanah di rumah- rumah," ujarnya. (mtb)

Wajib Bayar Retribusi

    IZIN gangguan biasanya merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin usaha lain. Di antaranya izin mendirikan pendidikan anak usia dini (PAUD), mengajukan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan izin untuk peralatan teknis.
    Jadi, izin HO ini sangatlah penting, sama pentingnya untuk mendapatkan persetujuan tetangga. Bagaimana jika tetangga tidak setuju? Jangan khawatir, petugas akan mengklarifikasi kepada tetangga. Jika alasannya tidak kuat, izin gangguan bisa tetap dikeluarkan.
    Setelah izin dikeluarkan, maka pemilik usaha wajib membayar retribusi. Besarnya retribusi tergantung dari luas bangunan usaha dan faktor-faktor lainnya.
    Masa berlaku izin gangguan selama lima tahun dan bisa diperpanjang. Tapi, izin bisa dicabut apabila pemilik usaha tidak bisa memenuhi persyaratan IMB selama setahun, tidak membayar retribusi dan pajak, tidak menjalankan usaha dengan benar, ada pelanggaran ketentuan serta melanggar ketentuan izin teknis. (mtb)

Persyaratan Izin HO :
1. Mengajukan Permohonan sesuai dengan format yang tersedia.
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Akte Pendirian Perusahaan + Pengesahan dari Kehakiman.
4. N P W P.
5. Surat Rekomendasi dari Camat.
6. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BPMD dan Tim).
7. Pas Photo ukuran 4 x 6 cm = 2 lembar.
8. Sket lokasi.

More about → Bengkel Pun Wajib Punya Izin HO