Jampersal untuk Semua Kalangan

* Tekan Kematian Ibu dan Bayi

   OPEN YOUR MIND.  SEJAK 10 tahun terakhir, angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) Indonesia cukup tinggi di antara negara berkembang di dunia dan ASEAN. Berdasarkan survei demografi Kesehatan Indonesia  2007, angka angka kematian ibu di Indonesia 229 per 100.000. 

    Artinya dalam setiap 100.000 kelahiran hidup, terdapat 229 ibu melahirkan meninggal dunia. AKI adalah salah satu indikator utama menunjukkan keberhasilan sebuah negara dalam memberikan hidup sehat bagi warganya.    Pada 2015, pemerintah berusaha menekan angka kematian bayi menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup.
    Menurut  Kasi Kefarmasian dan Perizinan, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, H Khairil Fuad, berdasarkan data di atas, salah satu program pemerintah untuk menekan angka kematian ibu adalah dengan jaminan persalinan (Jampersal).

    Jampersal mulai diperkenalkan Menteri Kesehatan sejak 2001, merupakan program pemeriksaan kehamilan (antenatal), persalinan dan pemeriksaan masa nifas (postnatal) bagi seluruh ibu hamil dari bayi yang dilahirkannya, menggunakan fasilitas kesehatan.
    Khairil mengatakan, Jamserpal secara khusus bertujuan  meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan nifas ibu. Kemudian, meningkatkan cakupan pelayanan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan, meningkatkan cakupan pelayan KB pasca persalinan. Berikutnya, meningkatkan cakupan penanganan komplikasi.
    "Adanya bantuan tersebut karena masih banyaknya ibu bersalin tidak mampu yang persalinannya tidak dilayani oleh tenaga kesehatan dan tidak diberi fasilitas kesehatan disebabkan kendala biaya," katanya.
    Dia menambahkan, perlunya kebijakan jaminan pembiayaan persalinan untuk menghilangkan hambatan finansial bagi ibu hamil agar mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan.
    Sementara itu, bidan Lilik SR mengatakan, Jamserpal tak hanya ditujukan bagi keluarga tak mampu, tapi semua lapisan masyarakat, terutama ibu hamil yang belum memiliki jaminan kesehatan. Berdasarkan data di dinas kesehatan, jumlah bidan yang menandatangani MoU Jampersal sebanyak 70 orang. Masih sedikitnya bidan yang terlibat program Jampersal, karena syarat utamanya harus D3 Kebidanan.
    "Saya puluhan tahun menjadi bidan, tak ikut MoU Jampersal karena tak melanjutkan kuliah. Biasanya saya hanya menyarankan ke ibu hamil agar ikut Jampersal untuk meringan biaya," katanya. (mtb)

Empat Kali Periksa di Puskemas
    TERNYATA tak semua orang mengetahui ada program pemerintah memberikan pelayanan jaminan persalinan (Jampersal) secara gratis. "Apa itu Jampersal? Saya baru mengetahuinya. Apakah semua orangmasyarakat bisa mendapatkannya," kata Lisda, warga Banjarmasin.
    Menurut ibu beranak tiga ini, jika Jampersal itu ada, sangat membantu masyarakat, terutama dari keluarga yang tak mampu. Pasalnya, biaya persalinan sekarang sangat mahal, apalagi kalau ke dokter. "Kemarin sewaktu saya melahirkan atas biaya sendiri. Kalau saya tahu, lebih memanfaatkan Jampersal," katanya.
    Bidan Lilik RS yang tinggal di Kompleks A Yani mengakui banyak orang tak mengetahui program pemerintah tersebut. "Setiap ada ibu hamil, saya sarankan mengurus Jampersal untuk mengurangi beban biaya persalinan," katanya.
    Dia juga menjelaskan ke warga, bagaimana prosedur untuk bisa ikut Jampersal tersebut. "Kalau ingin jaminan persalinan, mereka harus melakukan pemeriksaan di puskesmas minimal empat kali, berdomisili di Banjarmasin dengan bukti KTP suami atau isteri, ada Kartu Keluarga. Nantinya puskesmas yang memberikan rekomendasi ibu hamil dapat Jampersal," kata anggota Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Banjarmasin.
    Selain menyarankan ikut Jampersal, lanjut Lilik, dia juga memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu hamil bagaimana merawat bayi. "Kami minta agar setelah melahirkan dan bayinya sudah dibersihkan langsung diberi air susu ibu. Juga jangan memakani pisang kepada bayinya dan jangan banyak pantangan makan (hanya makan ikan asin)," katanya.
    Kasi Kefarmasian dan Perizinan, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, H Khairil Fuad mengatakan, untuk mendapatkan pelayanan jaminan persalinan tingkat pertama, diberikan di puskesmas dan puskemas pembantu serta jaringannya termasuk polindes dan poskesdes, fasilitas kesehatan swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan tim pengelola Jamkesmas dan BOK tingkat kabupaten atau kota.
    Lalu, pemeriksaan kehamilan satu kali pada triwulan pertama, satu kali triwulan kedua dan dua kali triwulan ketiga, persalinan normal, pelayanan nifas normal, termasuk KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir normal.
    Dia menambahkan, ada juga pelayanan di tingkat lanjutan yaitu diberikan oleh tenaga kesehatan spesialistik memberikan pelayanan kebidanan dan neonatus kepada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi dengan risiko tinggi dan komplikasi di rumah sakit pemerintah dan swasta yang memiliki perjanjian kerja sama (PKS) dengan tim pengelola Jamkesmas. "Pelayanan jaminan persalinan tingkat lanjutan dilaksanakan berdasarkan rujukan dan fasilitas kesehatan tingkat pertama," tandasnya.
    Ruang lingkup pelayanan jaminan persalinan tingkat lanjutan, kata Fuad, meliputi pemeriksaan rujukan kehamilan risiko tinggi, penanganan rujukan pasca keguguran, penanganan kehamilan ektopik terganggu. Lalu, persalinan dengan tindakan emergensi komprehensif dan pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi komprehensif. (mtb)

-------------------------------------------------------

Sasaran Jempersal:

- Ibu Hamil
- Ibu bersalin
- Ibu Nifas (pasca melahirkan sampai 12 hari)
- Bayi baru lahir (0-28 hari)

Sumber Pembiayaan Jaminan Persalinan:
- Pendanaan jaminan persalinan merupakan belanja bantuan sosial
- Dana Jampersal merupakan dana titipan untuk pelayanan persalinan
  bagi seluruh sasasaran, sehingga sebelum pemberian pelayanan,
  dana tersebut belum menjadi penerimaan atau pendapatan dari
  fasilitas pelayanan kesehatan.
- Peserta Jampersal tidak boleh dipungut iuran atau biaya
------------------------------------
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
Open Your Mind

More about → Jampersal untuk Semua Kalangan

Gratis Biaya Persalinan

     BAGI warga Banua khususnya ibu yang sedang mengandung, tidak perlu risau dengan biaya persalinan. Khusus bagi keluarga kurang mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan, saat ini ada program terbaru yakni jaminan persalinan atau jampersal.
     Kasi bidang pelayanan medik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, Aini mengatakan jampersal merupakan program dari kementerian kesehatan. "Program tersebut baru diinformasikan melalui surat edaran No.Tu/menkes/E/391/II/2011 tentang jampersal yang ditetapkan di Jakarta pada 22 Februari lalu," jelas Aini.
     Selama ini, pembiayaan pada rumah sakit ada dengan cara tunai dan nontunai. Pembayaran tunai yakni bagi pasien umum sedangkan nontunai yakni pasien yang menggunakan Askes, Jamsostek, Jasa Raharja dan perusahaan yang bekerja sama dengan rumah sakit.
    Ada juga kelompok pasien di bawah naungan pemerintah yakni pasien Jamkesmas, Jamkesda, Jamkesprov. Dan, yang terbaru adalah Jampersal. Dijelaskannya, sesuai surat edaran itu program jaminan persalinan diperuntukan bagi seluruh penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan.
      Pelaksanaan pemberian pelayanan jaminan persalinan meliputi pemeriksaan kehamilan antenatal care (ANC), pertolongan persalinan normal dan pemeriksaan postnatal care (PNC) yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan fasilitasi pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya.
      Selain itu melalui dokter praktik swasta, bidan swasta, klinik bersalin swasta serta klinik swasta lainnya, yang tersedia fasilitas persalinan yang bekerja sama dalam jampersal.
      Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan dengan komplikasi atau risiko tinggi, dilakukan  secara berjenjang di puskesmas dan rumah sakit berdasarkan rujukan. Untuk pembayaran jaminan persalinan dilakukan melalui dana APBN, yang diluncurkan ke dinas kesehatan kabupaten/kota.
      Sementara untuk penetapan alokasi angggaran masih dalam proses. Namun, pelayanan persalinan sudah dapat dilaksanakan, sambil mengacu petunjuk teknis pelaksanaan jampersal.
     Untuk mendapatkan jaminan persalinan di RSUD Ulin, Aini mengatakan keluarga pasien harus bisa menunjukan kartu tanda penduduk (KTP), surat rujukan dari puskesmas atau bidan yang menangani. Semua biaya akan menjadi tanggung pemerintah melalui Jampersal.
      "Pasien yang yang dirujuk ke rumah sakit pada umumnya karena ibu yang akan melahirkan mengalami kesulitan dalam melahirkan," lanjutnya.
     Ditambahkannya, untuk pasien yang menggunakan jaminan kesehatan, termasuk yang menggunakan jampersal, sesuai ketentuan dirawat di ruang kelas III. Dengan adanya program baru itu, keluarga yang tidak mampu dan belum mempunyai jaminan kesehatan, dapat memanfatkan jampersal tersebut.
     "Khusus di Rumah Sakit Ulin, petugas akan membuatkan jaminan persalinan ketika seorang pasien dirujuk dari puskesmas atau bidan ke rumah sakit. Keluarga pasien harus menunjukkan KTP, surat rujukan serta kartu partograf atau monitoring proses kelahiran," lanjut Aini.
     Karena program ini masih baru, pihaknya tetap melayani persalinan meskipun surat jaminan persalinan belum ada. Pasien dirawat di ruang kelas III hingga melahirkan. Setelah itu pihak keluarga mengurus jampersal dengan menunjukan KTP, surat rujukan dan kartu partograf.
     "Petugas akan membuatkan surat jaminan persalinan, selanjutnya semua biaya gratis. Mengenai biaya persalinan menjadi tanggungan pemerintah," pungkasnya. (mtb)




Turunkan Angka Kematian

    PROGRAM jaminan persalinan (jampersal) merupakan inovasi terbaru dari pemerintah untuk menekan angka kematian, baik bagi ibu yang melahirkan ataupun anak yang dilahirkan. Berdasarkan data, angka kematian ibu pada 2010 ada 14 kasus dan bayi 58 kasus.
    Jampersal sendiri diperuntukan untuk penduduk yang tidak mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan seperti jamkesda, jamkesmas ataupun jaminan kesehatan lainnya.
    Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin,  Diah Ratnani Praswasti. Menurut dia, meskipun anggaran dan juknis jampersal belum turun, karena masih dalam proses, tapi pihaknya sudah menerapkannya melalui puskesmas.
    "Untuk jampersal yang melalui bidan ataupun klinik harus ada dulu MOU (memorandum of understanding) atau adanya kerja sama antara pihak klinik dengan dinas kesehatan kabupaten/kota," kata Diah.
    Untuk mendapatkan jampersal tersebut, menurut perempuan berkerudung itu sangatlah simpel. Keluarga pasien hanya perlu membuat keterangan tidak mampu dari RT saat periksa ataupun pada saat akan melakukan persalinan ke puskesmas.
    Lebih rinci terkait tata cara pengelolaan, pengorganisasian dan mekanisme pembayaran dan alokasi anggaran, masih menunggu petunjuk teknis dari pusat.  "Dengan adanya inovasi terbaru itu, bagi warga yang kurang mampu saat akan melahirkan, cukup menggunakan surat keterangan tidak mampu dari RT dan ditunjukkan pada puskesmas untuk persalinan normal," tambahnya.
    Namun, jika mengalami kendala dalam persalinan maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit pemerintah.
    Terpisah, Rusmiati, warga Jalan Pramuka Banjarmasin mengaku sangat senang dengan adanya program jampersal. "Syukurlah ada program baru lagi terkait dengan kesehatan. Kebetulan saya mengandung anak pertama, sehingga bila melahirkan saya akan mendapatkan layanan gratis dari puskesmas," katanya. (mtb)

Syarat/Ketentuan Jaminan Persalinan
1. Surat keterangan tidak mampu bila persalinan dilakukan di Puskesmas
2. Jika persalinan terpaksa dirujuk ke rumah sakit, maka keluarga pasien harus menyiapkan:
a. Kartu tanda penduduk
b. Surat rujukan dari puskesmas atau bidan
c. Kartu partograf setelah pasien dirawat di rumah sakit
d. Tempat perawatan di ruangan kelas III
3. Biaya persalinan menjadi tanggungan pemerintah
4. Ditujukan bagi keluarga tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan
Sumber: RSUD Ulin dan Dinas Kesehatan Banjarmasin

More about → Gratis Biaya Persalinan