Trik Lepas dari Pajak Barang Mewah

    OPEN YOUR MIND. PENGADAAN barang mewah seperti mobil akan dikenakan pajak. Namun, tak semua barang mewah untuk dikenakan pajak. Untuk memperoleh barang mewah namun bebas pajak, ada ketentuan khusus yang harus ditempuh. Caranya yakni mengurus Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) di kantor pajak.
    Kepala Kantor Pajak Pratama Banjarmasin, Budi Wiyanto menjelaskan, pada prinsipnya pembebasan pajak merupakan salah satu fasilitas perpajakan, dengan tujuan untuk mendorong dan menunjang keberhasilan sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, serta mampu mendorong perkembangan dunia usaha.
    Diterangkannya, ketentuan tentang SKB PPnBM ini jelas tertuang pada pasal 16B ayat 1 UU Nomor 8 tahun 1983 tentang Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 tahun 2002. "Di situ ditegaskan ada ketentuan pajak tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik sementara waktu maupun selamanya," ujarnya.
    Bukan hanya landasan itu, namun ada pul Peraturan Pemerintah nomor 145 tahun 2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah dan yang tak dikenakan pajak. "Salah satunya seperti kendaraan ambulans, mobil pemadam kebakaran, mobil TNI/Polri dan sejenisnya," kata Budi.
    Untuk memperoleh barang mewah yang dikecualikan itu, tidak boleh lantas didatangkan begitu saja. Ada ketentuan yang harus diperoleh yakni SKB PPnBM, yang bisa diurus di kantor Pajak Pratama.  Dia merinci, SBK PPnBM itu merupakan surat keterangan yang diberikan oleh Dirjen Pajak sebagai dasar adminitrasi untuk dibebaskannya pengenaan pajak penjualan atas barang mewah atas impor, ataupun penyerahan barang kena pajak tertentu oleh orang pribadi atau badan.
    Surat itu, sambungnya, wajib dimiliki oleh wajib pajak yang mendapatkan fasilitas pembebasan pengenaan PPnBM atas impor, atau penyerahan barang kena pajak. Apabila SKB PPnBM tidak dimiliki, maka wajib pajak tidak akan mendapatkan fasilitas pembebasan PPnBM.
    Untuk mendapatkan surat bebas pajak itu, pemohon harus mengajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak pratama atau di kantor pajak terdekat di manapun Anda berada. Selain harus mengajukan permohonan, ada beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus diketahui. Yakni, tidak boleh mempunyai tunggakan utang pajak yang telah jatuh tempo, kecuali mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
    Kemudian, fotokopi kartu NPWP, surat kuasa khusus jika menunjuk pihak lain mengurusi atau dikuasakan, surat keterangan atau dokumen lain yang menunjukkan pengunaan kendaraan dimaksud.  Berikutnya, surat pernyataan bahwa kendaraan (barang mewah) dimaksud tidak akan disalahgunakan atau diubah peruntukannya. Apabila ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya, maka bersedia membayar PPnBM yang dibebaskan, ditambah sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
    Syarat lainnya yakni perjanjian jual beli kendaraan bermotor, surat izin trayek yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Atau izin prinsip atau Pemda setempat untuk taksi. Khusus untuk impor kendaraan bermotor, sambungnya, dilengkapi dengan dokumen impor, seperti invoice, bill of leading, airway bill, dokumen kontrak pembelian serta letter of credit.
    Untuk pengurusan SKB PPnBM itu, tidak dikenakan biaya alias gratis. "Jangka waktu penyelesaian pelayanan SKB PPnBM adalah 10 hari kerja," katanya. (mtb)

  
Fasilitas Umum Jadi Prioritas
  

    ADA beberapa ketentuan barang mewah jenis kendaraan yang dibebaskan pajaknya. Kepala Kantor Pajak Pratama Banjarmasin, Budi Wiyanto mengatakan, kendaraan yang pajaknya dibebaskan itu diprioritaskan bagi yang digunakan untuk fasilitas umum.
    Misalnya, jelas Budi, kendaraan bermotor yang digunakan untuk ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, serta kendaraan angkutan umum. Bukan hanya itu, berlaku juga bagi kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan, kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10 penumpang atau lebih, kendaraan dinas TNI/Polri,
    "Hal itu sesuai dengan ketentuan PP nomor 12 tahun 2006," katanya. Ini dimaksudkan untuk memperlancar proses yang terkait pengadaan fasiltas pelayanan umum. (mtb)


Syarat Bebas Pajak Barang Mewah:
- Tidak mempunyai tunggakan utang pajak yang jatuh tempo, kecuali yang mendapat izin untuk mengangsur 

   atau menunda pembayaran pajak
- Fotokopi kartu NPWP
- Surat kuasa khusus jika menunjuk pihak lain mengurusi atau dikuasakan, surat keterangan atau dokumen 

  lain  yang menunjukkan pengunaan kendaraan dimaksud
- Surat pernyataan bahwa kendaraan (barang mewah) dimaksud tidak akan disalahgunakan atau diubah 

   peruntukannya. Apabila ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya, maka bersedia membayar 

   kembali PPnBM yang dibebaskan, ditambah sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
- Perjanjian jual beli kendaraan bermotor, surat izin trayek yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. 

  Atau izin prinsip atau Pemda setempat untuk taksi.
- Dokumen impor, seperti invoice, bill of leading, airway bill, dokumen kontrak pembelian serta letter of credit

Contoh Barang Bebas Pajak:
- Kendaraan ambulans
- Mobil pemadam kebakaran
- Mobil milik TNI/Polri
Sumber: Kantor Pajak Pratama Banjarmasin
Open Your Mind