LSM Harus Punya SKT

     KEBERADAAN Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) semakin menjamur. Berdasarkan data dari Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Polinmas) Kalsel, jumlahnya dua ratus lebih. Sayangnya, belum semuanya memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
    Demikian menurut Kasubbid Ormas, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kalsel, Hairana Nor. "Dari dua ratusan ormas itu, yang terdaftar hanya 41 buah. Padahal SKT itu penting sebagai identitas mereka untuk diakui," katanya.
    Fungsinya, sambung Hairana, jika mereka mau demo atau audiensi dengan gubernur ataupun pejabat lainnya, maka harus ada SKT itu. "Bila tidak ada SKT, mereka tentu akan kesulitan, karena tanpa identitas," katanya.
    Hairana menjelaskan, kebayakan yang tidak terdaftar rata-rata tak mempunyai kesekertariatan yang jelas. "Kadang itu yang diresahkan masyarakat. Ada yang mengaku LSM dan meminta sumbangan, padahal mereka tidak terdaftar," ungkapnya.
    Oleh kerena itu, dia mengajak kepada LSM yang ada di Kalsel mendaftarkan lembaganya di Kesbang Polinmas. "Cara memperoleh SKT juga gratis alias tanpa dipungut biaya," kata dia.
    Mekanisme pendaftarannya pun tidak terlalu sulit. Hairana menjelaskan, prosedurnya yakni perwakilan dari pengurus LSM atau Ormas membuat akta pendirian AD/ART yang tercatat dinotaris, dan beberapa persyaratan khusus lainnya.
    "Syaratnya mulai dari fotokopi AD/ART, NPWP dan nomor rekening organisasi, surat keterangan domisili, ruang kesekretariatan dan lain sejenisnya," kata dia.
    Dari beberapa persyaratan tersebut, sambungnya, ada yang perlu diperhatikan. "Jika LSM tersebut ingin diakui di wilayah Kalsel, maka SKT-nya minimal ada tiga yang diterbitkan oleh Kesbag Polinmas kabupaten/kota," jelas Hairana.
    Perlu pula diperhatikan nomor rekening organisasi. "Nomor rekeningnya harus milik organisasi, bukan pribadi atau individu. Ini, dimaksudkan agar nanti semisal ada bantuan bisa dimonitor dengan baik oleh pengurusnya," katanya.
    LSM tersebut juga tidak sedang konflik atau dualisme kepengurusan. Kemudian, tidak berafiliasi dengan partai politik yang dikuatkan dengan surat keterangan.
    Mengenai pendaftaran LSM tersebut, menurut Hairana terbuka bagi siapa saja. "Kami tidak mengkhususkan, siapa pun boleh, selama itu sesuai dengan asas Pancasila dan tidak bertentangan dengan norma yang ada," tuturnya.
    Hairana juga menyatakan, LSM harus memiliki kesekertariatan. "Nah, itu juga dipantau. Nantinya setelah perlengkapan terpenuhi, maka ada tim dari Kesbag Polinmas yang melihat langsung di lokasi. Ya, paling tidak ada wujudnya yang mencirikan LSM. Meskipun itu rumah pribadi, tak jadi masalah," kata dia.
    Mengenai masa berlaku SKT, menurut dia, berbeda-beda. "Hal itu mengacu dari masa kepengurusan yang ada di LSM atau ormas yang bersangkutan," kata dia.
    Adapun mengenai bentuk SKT-nya adalah berupa sertifikat. "SKT itu bentuknya sejenis sertifikat. Prosesnya tidak terlalu lama. Bila semua persyaratannya lengkap, maka hari itu juga bisa diterbitkan," katanya.
    Salah satu LSM yang sudah mempunyai SKT mengaku itu kegunaan sertifikat tersebut. "Kami mendaftar itu lantaran ingin mengikuti aturan main saja. Kalau tidak ada SKT itu kan artinya ilegal. Nanti jadi kerepotan misalkan ingin audiensi dan sejenisnya," kata Dedy Permana, ketua LSM Bana. (mtb)



Laporan Tiap Enam Bulan

    LEMBAGA Swadaya Masyarakat (LSM) di Kalsel termasuk di Banjarmasin memang menjamur. Namun, tidak ada lembaga yang mengawasi mereka. Kasubbid Hubungan Partai Politik (Hub Parpol) Kesbang Polinmas Kalsel, Hairana Nor mengatakan, keberadaan LSM susah dipantau.
     Kesbang Polinmas, hanya mendaftar dan menerima pendaftaran LSM yang telah memenuhi persyaratan. Namun, mereka tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja LSM tersebut. "Apa yang mau diawasi dan bagaimana mengawasinya. Justru mereka yang mengawasi pemerintah," katanya.
    Hairana Nor menuturkan, meski tidak melakukan pengawasan, namun, Kesbang Polinmas dapat memberikan peringatan hingga pembekuan sebuah LSM jika meresahkan masyarakat. Berbeda dengan yang diutarakan kepala Kesbang Polinmas Banjarmasin, Noormansyah. Dikatakannya, bila di kota (Banjarmasin) yang membedakan justru setiap enam bulan harus melaporkan kegiatan apa saja yang LSM lakukan.
    "Jadi ada bentuk pelaporan aktivitas setiap enam bulan untuk pemantauan kepada LSM tersebut," katanya, seraya menyebutkan prosedur dan persyaratannya tidak jauh beda dengan provinsi.
    Di Banjarmasin jelas dia, hingga 2010 ada sekitar 50 LSM yang sudah memiliki SKT. "Bila tidak ada aktivitas, biasanya kita beri surat peringatan sampai tiga kali. Kalau masih membandel juga, kita cabut SKT-nya," tegasnya.
    Kalau teta juga membandel, maka organisasinya bisa dibekukan. "Prosedurnya, kita mengirimkan surat tembusan ke pihak kepolisian, kejati dan DPRD," tegasnya. (mtb)


Syarat Memperoleh SKT LSM
- Akta pendirian AD/ART (fotokopi yang dilegalisasi)
- Bagi cabang: SK penunjukan/pengukuhan dari dewan pengurus pusat (fotokopi yang dilegalisasi)
- Minimal 3 SKT bagi LSM yang diterbitkan oleh badan kesbang Polinmas kabupaten/kota
- Riwayat hidup/biodata (ketua, sekretaris dan bendahara), fotokopi KTP dan pasfoto ukuran 4x6 dua 

   lembar
- NPWP dan nomor rekening organisasi dilampiri fotokopi buku tabungan
- Surat keterangan domisili dari lurah/kades diketahui camat
- Surat keterangan sewa, kontrak atau izin pakai tempat dengan memuat masa berlakunya dan ditandatangani 

   kedua belah pihak
- Surat keterangan tidak sedang berkonflik (dualisme kepengurusan) dan surat keterangan tidak berafiliasi 

  dengan partai politik, ditandatangani ketua dan sekretaris, serta bermaterai Rp 6.000.
- Tiga lembar pasfhoto berwarna ukuran kartu pos: papan nama dengan alamat kantor (tidak menggunakan 

   lambang garuda)
- Ruang sekretariat dan foto tampak dengan memuat papan nama
- Biaya pengurusan SKT gratis
Sumber: Kesbang Polinmas Kalsel