Ternyata, Bikin Bebas Narkoba Gampang

    OPEN YOUR MIND. NOOR Maulida Yanti Hastasiah (24) terlihat sibuk. Dengan membawa tas dan map, dia bolak balik masuk ke ruangan Satuan Narkoba Polresta Banjarmasin.  Warga Jalan Veteran Gang XI RT 22 No 53 Kelurahan Kuripan Banjarmasin Timur ini sibuk lantaran mengurusi Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN).
    Perempuan berparas ayu ini mengatakan, SKBN itu penting baginya karena untuk melengkapi persyaratan CPNS di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum.  "Untuk siap-siap saja Mas, jadi surat bebas narkotika ini saya urus," katanya.
    Maulida terpaksa bolak balik, karena terlebih dulu harus melakukan tes urine. "Iya, ternyata persyaratan tes urine dulu, maka kami tes dulu tadi di RS Bhayangkara," ujarnya.
    Tak hanya Ayu, Helman Yani (30), warga Jalan Kelayan A Gang Sejiran No 26 Rt 11 RW 04 Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah, juga sibuk menenteng map keluar masuk ruangan satnarkoba.
"Aku mengurusi surat keterangan bebas narkoba ini sebagai kelengkapan persyaratan untuk melamar pekerjaan di PT ASDP, Persero Cabang Batulicin," ujar Helman.
    Helman pun mengaku harus balik lagi ke rumah karena ada salah satu persyaratan yang kurang lengkap. "Aku Kartu Keluarga (KK) nya tidak membawa, makanya balik lagi ke rumah," kata dia.
    Dia mengaku belum melakukan tes Urine. "Iya peryaratannya harus ada tes urine, tapi saya belum," katanya.
    Sementara itu, Kasat Narkoba Polresta Banjarmasin, Kompol Christian Rony P SIK MH melalui Kaur Bin Ops Aiptu Supriyono membenarkan, bagi warga yang ingin memerlukan surat keterangan bebas narkoba melalui pihaknya.
    Diterangkan Supriyono, SKBN tersebut dapat dimanfaatkan untuk melengkapi persyaratan masuk kerja. Ada juga perguruan tinggi yang meminta kelengkapan persyaratan SKBN dari calon mahasiswanya. "Selain persyaratan untuk masuk TNI, Polri dan instansi lainnya, terkadang banyak mahasiswa yang memerlukan keterangan bebas narkoba ini," terangnya.
    Untuk mengurus SKBN tersebut, ada beberapa prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dan dilampirkan. "Pertama warga melengkapi surat keterangan dari Ketua RT setempat," ujarnya.
    Fungsinya, untuk mengetahui kalau yang bersangkutan tidak pernah terlibat dengan narkoba, dan tidak pernah rumahnya digerebek oleh satuan Narkoba, baik polresta maupun Polda. "Untuk pengecekan itu, maka perlu adanya surat keterangan dari RT setempat," ujarnya.
    Selanjutnya, kata Supriono, yang bersangkutan melengkapi persyaratan lainnya. Yakni, fotokopi KTP satu lembar, fotokopi KK satu lembar, serta pasfoto 4x6 sebanyak tiga lembar. Setelah persyaratan di atas lengkap, maka yang bersangkutan harus menjalani tes urine. "Urine pemohon diperiksa dokter dari kepolisian Biddokkes, atau di RS Bhayangkara Banjarmasin," katanya.
    Nah, setelah beberapa persyaratan di atas lengkap, maka yang bersangkutan bisa langsung menyetorkan berkas yang dimasukkan dalam satu map ke petugas jaga (bagian Ops).  Proses pembuatan SKBN itu, sambung Supriono, tidak lama. Jika semua persyaratan lengkap, termasuk hasil tes urine, maka bisa diselesaikan dalam satu hari kerja. (mtb)

Berlaku Tiga Bulan

    BAGI setiap pemohon, bila sudah memiliki hasil tes urine dari dokter Dokkes Polri, maka bisa langsung melampirkannya dalam persyaratan untuk pembuatan surat keterangan bebas narkoba (SKBN).Kasat Narkoba Polresta Banjarmasin, Kompol Christian Rony P SIK MH menjelaskan, hal itu kerena tes urine bisa dilakukan di dokkes. "Tapi, alangkah baiknnya dites lagi ke RS Bhayangkara, mengingat siapa tahu hasil berubah," kata dia.
    Kasat menjelaskan, untuk mengatisipasi kevalidan tes atau surat keterangan, maka perlu adanya masa berlaku.  "Masa berlaku surat keterangan ini dibatasi yakni selama tiga bulan saja. Bila memerlukan lagi, maka mengurus lagi sesuai dengan aturan yang ada," ujar Rony.
    Adapun mengenai biaya, sambung Kasat, tidak dibebankan. "Tidak dikenakan biaya, untuk pelayanan pembuatan diberikan secara gratis," tukas dia. (mtb)


Bikin SK Bebas Narkoba:
- Pemohon melengkapi surat keterangan dari RT setempat
- Melengkapi persyaratan lainnya
- Melakukan tes urine
- Berkas disodorkan ke petugas
- Petugas memproses berkas hingga terbit Surat Keterangan Bebas Narkoba

Persyaratan:
- Fotokopi KTP satu lembar
- Fotokopi KK satu lembar
- Pasfoto 4x6 sebanyak tiga lembar
- Surat keterangan dari ketua RT tempat tinggal
- Hasil tes urine dari RS Bhayangkara/dokter Kepolisian difotokopi satu lembar

Catatan:
- Biaya gratis
- Masa berlaku tiga bulan
Sumber: Sat Narkoba Polresta Banjarmasin

Open Your Mind

More about → Ternyata, Bikin Bebas Narkoba Gampang

Begini Cara Jadi Tamtama

OPEN YOUR MIND. TIAP orang punya cita-cita. Ada yang pengen jadi dokter, insinyur, pelaut dan sebagainya. Tak sedikit yang bercinta-cita menjadi abdi negara macam polisi, PNS dan tentara. Tapi, kadang tidak semua orang tahu cara mendaftar atau mengikuti tesnya. Terutama untuk menjadi anggota TNI.

    Nah, berikut ini adalah cara dan persyaratan menjadi Tamtama TNI. Seleksi biasanya dilakukan setelah batas waktu pendaftaran ditutup. Pengumuman pendaftaran biasa ditempel di kantor komando resort militer (Korem) atau komando distrik militer (kodim) atau di kantor Ajenrem. 

    Persyaratan pendaftaran oleh pihak Ajenrem dibuat simpel dan dipermudah.  Ini, agar banyak putra daerah yang diharapkan bisa berpartisipasi menjadi prajurit karier Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).
    Abdul Azis, seorang calon pendaftar yang sempat ditemui saat mendaftar di Ajenrem 101/Antasari, Jalan Kapten Piere Tandean, Banjarmasin Tengah, mengaku sudah kali kedua mendaftar masuk tamtama di Kalsel.
"Saya di sini ikut paman di Jalan Kampung Melayu Laut. Tahun lalu mendaftar di sini juga, tapi tidak lulus karena tinggi badan kurang," ujar alumni SMK KAL 1 Surabaya, Jawa Timur ini.
    Saat ini, lanjutnya, tinggi badannya sudah bertambah setelah berlatih olahraga renang dan lari, menjelang penerimaan. Rekannya sesama pendaftar, Maskuri mengaku, juga untuk kali kedua mendaftar masuk calon tamtama. Alumni SMKN 1 Demak jurusan elektronika ini, mendaftar pertama di Jakarta.
    Nah, menurut  Mayor CAJ Priyono, Kepala Ajenrem 101/Antasari,  mengatakan,  pendaftaran  dipermudah, calon peserta hanya memperlihatkan ijazah dari SD, SMP dan SMA sederajat, disertai Surat Keterangan Ujian.  Berikutnya, akta kelahiran dari catatan sipil ini, yang bertujuan untuk melihat usia calon peserta minimal 18 tahun dan maksimal 22 tahun.
    "Kita kena pelanggaran dan sanksi kalau menerima calon peserta belum berusia 18 tahun masuk tamtama," kata pria kelahiran Sidoarjo, 9 November 1962 ini.
    Saat mendaftar harus memperlihatkan KTP calon peserta dan KTP orangtua atau wali dan kartu keluarga calon pendaftar. Ini, ungkap Priyono karena prioritas sesuai arahan harus putra Kalimantan. "Setelah semua syarat pendaftaran dipenuhi, peserta akan disuguhi sejumlah blangko surat pernyataan yang harus diisi, termasuk melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian," ujarnya. (mtb)

 

Kabarnya Dijamin Bebas KKN
 

    SETIAP pembukaan pendaftaran masuk tentara, selalu terdengar nada miring yang menyertai seleksi masuk TNI AD. Salah satunya anggapan adanya biaya di luar dari ketentuan untuk meloloskan peserta pendaftar calon Tamtama PK TNI AD.
    Kepala Ajenrem 101/Antasari, Mayor CAJ Priyono mengakui anggapan publik terkait hal itu memang ada. Bahkan, publik ada yang tertipu dengan calo yang berani menjanjikan anaknya lulus. "Pendaftaran bersifat gratis dan tidak ada pungutan biaya. Blangko yang disediakan panitia pendaftaran juga difotokopi sendiri oleh peserta," katanya.
    Bahkan, setiap peserta yang lulus berkas pendaftaraan diminta mengisi surat pernyataan untuk tidak melakukan sogokan kepada panitia. Surat tersebut wajib ditandatangani orangtua atau wali calon pendaftar saat akan diseleksi.
    "Apabila terbukti masuk pendaftaran dengan cara KKN, peserta akan kita nyatakan tidak lulus. Begitu pula kalau ditemukan saat pendidikan akan diberhentikan," kata dia.
    Menurut Priyono, pihaknya tidak segan-segan melakukan penuntutan secara pidana terhadap orangtua atau wali peserta, yang melakukan penyogokan kepada panitia penerimaan. Sebab, dalam surat pernyataan disebutkan orangtua atau wali yang terbukti menyogok siap dihukum sesuai pasal 209 (1) dan (2) KUH Pidana dengan sanksi kurungan dua tahun delapan bulan.
    "Kita jamin pendaftaran dan proses seleksi bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Jangan mudah percaya dengan para calo. Lebih baik datang mendaftar dan bertanya kepada Ajenrem secara langsung jika tidak jelas," katanya. (mtb)

Syarat Pendaftaran Calon Tamtama TNI AD: 
- Ijazah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Danem/NUAN/ SKU
- Akta kelahiran/Surat kenal lahir dari Catatan Sipil
- KTP Calon, orangtua dan Wali
- Kartu Keluarga orangtua dan wali
- Pasfoto hitam putih 4x6 tiga lembar
- Poin 1 hingga 5, difotokopi masing-masing satu lembar
- Tempat pendaftaran di Kodim, Ajenrem
   Banjarmasin Tengah
-  Pendaftaran gratis dan dijamin bebas dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme
Sumber: Ajenrem 101/Antasari
Open Your Mind

More about → Begini Cara Jadi Tamtama

Menyikapi Badai Matahari

    OPEN YOUR MIND. SEJAK 2009, para ahli sudah memperkirakan bakal terjadi badai matahari yang mencapai puncaknya pada 2013. Timbul kekhawatiran, efek dari fenomena semesta ini bisa berdampak negatif bagi planet bumi. Bahkan, peristiwa ini dikaitkan dengan ramalan kiamat pada 2012 dan setelahnya.
    Beberapa hari lalu, Badan Antariksa dan Aeronautika Nasional (NASA)   mengatakan badai radiasi matahari tidak membahayakan kehidupan manusia di bumi. Menurut NASA, semburan lidah api dari korona matahari (CME) telah bertabrakan dengan medan magnet bumi pada 24 Januari 2012 lalu. Diperkirakan mencapai magnetosfer bumi  yakni selaput magnetik yang menyelimuti bumi.
    Menurut NASA lagi nih, badai matahari mempengaruhi pengoperasian satelit dan penyiaran gelombang pendek radio, kelistrikan tapi tidak akan melukai manusia.  Makanya, pihak-pihak yang menggunakan teknologi informasi seperti pemerintahan, aparat kepolisian, militer harus menyiapkan diri mengantisipasi dampak buruk tersebut.
    Cukup berbahaya saat badai matahari terjadi adalah ketika astronot berada di laboratorium antariksa. Makanya ketika terjadi badai matahari, astronot diminta masuk ke ruang yang aman. Badai matahari juga bisa mengancam penumpang pesawat yang melintasi wilayah Kutub Utara.  Pesawat lintas Kutub Utara dialihkan jalurnya hingga badai matahari selesai.
    Lantas, apakah badai matahari berpengaruh pada iklim? Apalagi akhir-akhir ini cuaca khususnya di Indonesia tidak menentu. Sebentar hujan deras banget sampai ada wilayah yang terendam, eh di lain waktu malah panasnya nggak ketulungan.
    Kalau menurut  Profesor Riset Astronomi Astrofisika Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Thomas Djamaluddin,  badai matahari hanya mempengaruhi lingkungan antariksa. Tidak berpengaruh pada kondisi cuaca di bumi. Sebab, kondisi cuaca di bumi karena dinamika atmosfer lokal dan regional.
    Sebenarnya,  badai matahari bukan peristiwa yang langka. Permukaan matahari selalu diwarnai letupan-letupan, kecil hingga besar. Frekuensinya mulai beberapa kali dalam sehari hingga sekali dalam seminggu. Menurut para ahli, tiap 11 tahun sekali akan terjadi badai yang besar,  disebut siklus sebelas tahunan badai matahari.
    Adapun orang yang pertama kali mengamati badai matahari adalah Richard Christopher Carrington. Terpisah, Richard Hodgson pada 1859 juga mengamati titik-titik yang tampak lebih terang dibanding permukaan matahari di sekitarnya.
    Jadi, apa sikap kita sebagai manusia atas terjadinya fenomena alam ini?  Sebagai manusia kita tidak boleh takabur. Apa pun bisa terjadi apabila memang dikehendakinya Nya. Tapi, jangan pula kita malah pesimistif, paranoid dilingkupi ketakutan luar biasa akan terjadi hal-hal yang buruk. Bersikap biasa saja. Toh, fenomena ini adalah bagian dari kehidupan yang sudah digariskan sang Maha Kuasa. Malah di belahan dunia lain, ada yang beruntung bisa menyaksikan aurora di langitnya. Sayang di Indonesia tidak bisa ya.  (mrn)

Dampak Badai Matahari:
-  Mengganggu radio dan sarana komunikasi
-  Berdampak ada sistem kelistrikan
- Penerbangan dan pelayaran yang mengandalkan satelit GPS sebagai sistem navigasi dapat terganggu. 

  Makanya disarankan menggunakan sistem manual ketika badai terjadi
- Muncul aurora

Open Your Mind

More about → Menyikapi Badai Matahari

Dirugikan Polisi, Lapor Propam!

   OPEN YOUR MIND. PERSOALAN tindak kriminal terkadang juga dilakukan instrumen penegak hukum. Satu di antaranya yakni polisi. Apabila warga melihat, mendengar atau mengalami sendiri tindak kriminal terkait oknum polisi, bisa langsung dilaporkan ke Profesi dan Pengamanan (Propam) atau istilah kasarnya 'polisinya polisi'.
    Kabid Propam Polda Kalsel, AKBP Slamet Setiono melalui Kasubbid Provos Polda Kalsel, Kompol Raymond M menjelaskan, Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri yang disingkat Propam.
    Diterangkan dia, Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal, termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri.
    Mengenai fungsi Propam,  satu di antaranya adalah menyelenggarakan pelayanan berkenaan dengan pengaduan atau laporan masyarakat, tentang sikap dan perilaku anggota atau PNS Polri. "Warga bisa langsung melaporkan tindakan atau perilaku Polri bila merasa dirugikan, bisa ke Propam Polda, bisa juga ke Polresta setempat," kata Raymond.
    Dengan struktur baru, sambung Raymond, di tingkat Polsek pun kini ada propam, meski masih belum semuanya ada. Ada beberapa hal yang bisa dilaporkan terkait oknum polri. Misalnya, penanganan kasus yang lambat, penanganan yang berpihak, polisi terlibat kriminal, atau pun mangkir dari dinas.
    Mengenai mekanisme pelaporan, menurut Raymond, tidak jauh berbeda dengan pelaporan masyarakat ketika mengadu ke Polsek atau Polres maupun ke Polda langsung.  "Pelaporan itu dilakukan bila yang terlibat adalah oknum. Maka diproses di Provos, terkait tindak disiplinnya maupun terkait pelangaran kode etiknya," papar Raymond.
    Nanti, sambung dia, setelah pelapor melaporkan oknum polri tersebut, maka akan diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL).  "Prosesnya dimintai keterangan dilakukan secara verbal. Lama diperiksanya, tergantung dari bentuk pelangarannya," kata Raymond.
    Berdasarkan pelaporan warga tersebut, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap oknum yang dilaporkan. "Paling tidak, target penuntasan kasusnya selama 30 hari," kata Raymond.
    Setelah dilakukan pemeriksaan awal terkait oknum tersebut, maka dilakukan penyerahan atau pelimpahan perkara ke atasan yang menghukum (ankum). "Kalau setingkat Polsek, maka di Polres, kalau terkait oknum yang ada di Polda, maka akan diserangkan ke bidang atau direktur atau atasan di mana oknum tersebut melakukan dinas," ungkap Raymond.
    Nanti, bila oknum terbukti bersalah maka dilakukan persidangan kode etik dan disiplin keprofesian.   "Hukumannya bila terbukti, dan masuk kode etik profesi, paling berat bisa dilakukan pemecatan. Bila hukuman disiplin, bervariasi, mulai dari teguran, bisa penempatan khusus (sel, Red) selama 21 hari, serta bisa penundaan kenaikan pangkat," ujarnya.
    Raymond menegaskan, warga yang melakukan pelaporan tidak dikenai biaya, karena semua pelayanan diberikan secara gratis. Alangkah baiknya, setiap pelapor memiliki data lengkap misalnya saksi dan bukti, sehingga pelaporan juga bisa cepat terselesaikan. "Kalaupun tidak ada, juga tak masalah. Warga berhak melaporkan bila ada," ujarnya. (mtb)

Disediakan Mobil Keliling

    GUNA mendekatkan diri dengan masyarakat yang ada. Propam Polda Kalsel melancarkan program pelayanan provos keliling. Pelayanan Propam keliling tersebut, dilakukan menggunakan mobil yang disediakan provos.
    Kabid Propam Polda Kalsel, AKBP Slamet Setiono melalui Kasubbid Provos Polda Kalsel, Kompol Raymond M, menjelaskan, pelayanan dengan mobil keliling itu sementara dilancarkan oleh Provos Polda Kalsel.
    "Sementara masih hanya provos Polda yang mengawali itu. Yang tersediakan memang masih satu unit mobil. Jadi, dari pada ngangur mobilnya lebih baik dimanfaatkan untuk pelayanan bagi warga. Jadi melapor tidak jauh, bila ada mobil itu bisa melakuan pelaporan di tempat tersebut," ujarnya.
    Diterangkannya, operasional mobil provos keliling tersebut sistemnya 'mobile' ke tempat keramaian yang ada di setiap wilayah. "Bisa ada di pasar-pasar, pokoknya di tempat keramaian," ujar Kasubbid Provos Polda yang baru menjabat ini. (mtb)


Alur Pelaporan ke Propam:
- Warga mendatangi bagian Pelayanan Propam, bisa ke Polresta atau langsung ke Polda.
- Warga yang melaporkan terkait oknum anggota PNS/Polri dimintai keterangan secara verbal
- Pelapor kemudian diberi Surat Tanda Penerimaan Pelaporan (STPL)
- STPL disimpan, menunggu hasil pemeriksaan Propam
- Biaya gratis
- Masa penutasan kasus ditargetkan selama 30 hari
Sumber: Bidang Propam Polda Kalsel

Open Your Mind

More about → Dirugikan Polisi, Lapor Propam!