Nakhoda Pun Harus Punya SIM

    OPEN YOUR MIND. SEPERTI halnya mengemudikan kendaraan bermotor di darat (jalan raya), yang mewajibkan pengendaranya memiliki surat izin mengemudi (SIM), di air pun demikian. Pengemudi alat transportasi air diharuskan mengantongi surat kecakapan kapal (SKK).
    Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika (Dishubkominfo) Banjarmasin, Rusdiansyah melalui Kabid Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Laut, Yuliansyah mengatakan setiap pengemudi alat transportasi air harus memiliki SKK.
    "Secara umum SKK fungsinya sama dengan SIM kendaraan bermotor di jalan raya. Bedanya SKK digunakan oleh pengemudi alat transportasi air seperti taksi air, bus air atau kapal," kata Yuliansyah.
    Dijelaskannya untuk memperoleh SKK, pemohon terlebih dulu harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Adapun persyaratannya meliputi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, surat keterangan kesehatan.
    Selain itu, pemohon juga harus melampirkan pasfoto ukuran 2x3 sebanyak tiga lembar serta mengisi formulir ujian tertulis dan praktik. "Untuk mendapatkan SKK pemohon memang harus mengikuti ujian tertulis dan ujian praktek," jelasnya.
    Sedang materi ujian yang dilaksanakan pemohon untuk mendapat SKK, meliputi pengetahuan mengenai lalu lintas air, pengetahuan umum, serta mengenai olah gerak mengemudikan kapal.  Yuliansyah mengingatkan, dalam mengajukan permohonan SKK, yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan yang ditentukan.
"Jika semua persyaratan sudah dipenuhi, waktu pembuatan SKK bisa selesai dalam satu hari. Namun bila persyaratannya tidak lengkap, penyelesaiannya bisa memakan waktu tujuh hari," lanjutnya.
    Pemohon bisa mengajukan SKK di Dishubkominfo kab/kota sesuai dengan domisilinya. Yuliansyah menegaskan, SKK sangat penting bagi seorang pengemudi alat transportasi air demi kepentingan keselamatan, ketertiban dalam melaksanakan kegiatannya.
    Selain harus memiliki SKK, pengemudi juga perlu memperhatikan peralatan dan perlengkapan kapal. Terutama menyangkut keselamatan, baik penumpang maupun pengemudi kapal seperti adanya jaket pelampung atau life jacket, P3K, alat pemadam kebakaran serta penunjang lainnya untuk menjaga kualitas kapal.  Mengenai biaya pembuatan SKK, Yuliansyah menjamin tidak mahal. "Semuanya tergantung dari jenis SKK-nya," ujarnya.
    Untuk SKK Nautika Khusus biayanya Rp 7.500, SKK Nautika Umum Rp 10.000, SKK Teknika, Rp 7.500. Kemudian, SKK Nautika dan Teknika A Khusus Rp 10.000, SKK Nautika dan Teknika A Umum Rp 10.000, SKK Nautika dan Teknika B Khusus Rp 10.000. Selanjutnya, SKK Nautika dan Teknika B Umum Rp 7.500, SKK Nautika dan Teknika C Khusus Rp 7.500 dan SKK Nautika dan Teknika C Umum biayanya sebesar Rp 7.500.
    Nurdin, warga Anjir Muara yang sehari-harinya menjadi nahkoda taksi air jurusan Banjarmasin-Tamban mengaku sudah memiliki SKK. "Jika pengemudi alat transportasi air tidak memiliki SKK, berarti belum ada kesadaran bagi pemilik ataupun pengemudinya," katanya.
    Dia mengaku tidak mau ambil risiko terkait dengan SKK. "Tidak hanya jenis kendaraan darat yang ada razia, transportasi air pun ada," tandasnya. (mtb)

Jangan Lebihi Kapasitas

    PERIZINAN dan persyaratan teknis dalam mengemudikan alat transportasi air, memiliki dasar hukum yakni Undang-undang Nomor 17 tahun 2004 tentang pelayaran, Perda Kota Banjarmasin Nonor 4 tahun 2002 tentang transportasi sungai.
    Hal itu dikatakan Kabid Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Laut Dishubkominfo, Yuliansyah. Menurut dia, dalam UU No 17 tahun 2008 dinyatakan bahwa perairan dibagi menjadi dua jenis yakni perairan laut dan perairan sungai.  "Dishubkominfo kota Banjarmasin menaungi khusus perairan sungai. Diperlukan kesadaran yang tinggi dari masyarakat agar mereka mau memiliki SKK," katanya.
    Pemilik kapal, lanjut dia harus memerhatikan hal itu Dengan memiliki SKK, pengemudi akan merasa aman saat melakukan aktivitasnya di sungai dan tidak kuatir lagi dengan adanya razia yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan.
    Keberadaan alat transportasi air khusus penumpang perairan sungai sekarang jauh berkurang tiap tahunnya.
Yuliansyah mengingatkan, bagi semua pemilik kapal untuk perairan sungai agar memerhatikan jumlah barang atau penumpang kapal saat beroperasi untuk tidak melebihi kapasitas daya tampung sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
    "Saat ini yang masih bertahan jenis kapal angkutan barang. Namun untuk jenis getek atau taksi air masih ada beroperasi meski pun keberadaannya jauh berkurang," lanjut Yuliansyah.
    Pemilik kapal pun harus memiliki sertifikat kapal, surat kelaikan kapal, surat tanda izin berlayar serta registrasi kapal tiap tahun. (mtb)
Syarat/Ketentuan Memperoleh SKK:
1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)
2. Surat keterangan kesehatan
3. Pasfoto ukuran 2x3 sebanyak tiga lembar
4. Mengisi formulir ujian tertulis dan praktek
5. Mengikuti ujian tertulis dan praktek
6. Materi ujian; pengetahuan umum, mengenai lalu lintas air, serta olah gerak mengemudikan kapal
7. Jika syarat lengkap, pembuatan satu hari selesai

Biaya
1. SKK Nautika Khusus Rp 7.500
2. SKK Nautika Umum Rp 10.000
3. SKK Teknika Rp 7.500.
4. SKK Nautika dan Teknika A Khusus Rp 10.000
5. SKK Nautika dan Teknika A Umum Rp 10.000
6. SKK Nautika dan Teknika B Khusus Rp 10.000,
7. SKK Nautika dan Teknika B Umun Rp 7.500,
8. SKK Nautika dan Teknika C Khusus Rp 7.500
9. SKK Nautika dan Teknika C Umum Rp 7.500
Sumber: Dishubkominfo
Open Your Mind

More about → Nakhoda Pun Harus Punya SIM

Bikin SKKB di Kantor Polisi

    JIKA Anda kehilangan sesuatu barang ataupun surat berharga, biasanya untuk membuat penggantinya perlu Surat Keterangan Kehilangan Barang (SKKB) dari kepolisian.
    Kapolsek Banjarmasin Timur Kompol Andri Koko Prabowo SIK melalui Kanit Sabara Ipda Rospono mengatakan. pihaknya siap melayani masyarakat untuk membuat SKKB tersebut.
    Permohonan SKKB biasanya dilakukan warga yang kehilangan surat penting seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), paspor, kartu ATM, buku rekening , kartu ponsel, buku nikah, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan lain-lain. SKKB itu dibuat di polsekta yang membawahi wilayah hukum tempat kehilangan barang.
    Namun, untuk jenis dokumen seperti sertifikat, segel tanah, surat bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) permohonan SKKB-nya dibuat di Polresta.
    "Untuk membuat SKKB di Polsekta sangat mudah dan relatif cepat," ucap Rospono.
    Pemohon SKKB hanya perlu menyiapkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) serta syarat pendukung lainnya terkait dengan barang yang hilang.
    "Bila yang hilang seperti SIM maka pemohon harus menyiapkan fotokopi SIM bila ada, atau nomor registrasi SIM," jelas Rospono.
    Demikian juga jenis paspor, kartu ATM, STNK, kartu ponsel, sangat diperlukan syarat pendukungnya.
    Jika kartu ATM yang hilang, maka diperlukan nomor rekeningnya. Bila kartu ponsel yang hilang, yang diperlukan adalah nomor kartunya ditambah dengan fotokopi KTP pemiliknya.
    Untuk buku nikah, selain fotokopi KTP, pemohon juga harus menyiapkan surat keterangan dari kantor urusan agama (KUA).
    Sedangkan untuk kehilangan ijazah, harus ada surat keterangan dari sekolah yang menyatakan pemohon benar alumni sekolah yang terkait, serta surat keterangan dari dinas pendidikan sesuai dengan domisili.
    "Kita siap melayani masyarakat 24 jam kerja. Setiap ada warga yang meminta dibuatkan SKKB, tentu kita siap membuatkannya," kata Ruspono.
    Sendang prosedurnya, Kanit Sabara Polsekta Banjarmasin Timur itu menjelaskan, pemohon datang langsung ke kantor polsekta, sesuai lokasi tempat kehilangan barang. Selanjutnya, pemohon lapor ke sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) untuk dibuatkan SKKB.
    Pihak penjagaan akan siap melayani asalkan pemohon membawa persyaratan sesuai dengan ketentuan. "Jika syaratnya telah lengkap, maka saat itu juga petugas penjagaan akan membuatkan surat tanda penerimaan lapor kehilangan barang (STPLKB)," katanya, seraya menjelaskan waktu membuat SKKB hanya berkisar 10 menit.
    Pemohon akan dimintai keterangan terkait dengan identitas serta barang yang hilang. Pemohon juga akan dimintai keterangan untuk keperluan apa membuat SKKB.
    Mengenai biaya pembuatan SKKB, Ruspono menegaskan, pihak kepolisian melayani secara gratis untuk jenis apa pun barang yang hilang. (mtb)



Berpakaian Sopan

    SURAT keterangan kehilangan barang (SKKB) hanya bersifat sementara, sehingga harus segera ditindaklanjuti untuk keperluan yang sebenarnya.
    Menurut Kanit Sabara Polsekta Banjarmasin Timur, Ipda Rospono, setiap hari hampir selalu ada saja warga yang membuat SKKB.
    "Sesuai dengan budaya adat ketimuran, maka diusahakan pemohon saat melapor untuk membuat SKKB hendaknya berpakaian yang sopan," imbau dia.
    Selain itu, dia mengingatkan pemohon menyiapkan fotokopi KTP agar saat mengurus SKKB tidak bolak-balik. Ditambahkannya, saat mau membuat SKKB, pemohon sebaiknya mengetahui atau memperkirakan lokasi di mana barang tersebut hilang, agar pembuatan SKKB di polsekta sesuai dengan TKP.
    Nurdin, warga Jalan Veteran, mendatangi markas Polsekta Banjarmasin Timur untuk membuat SKKB. "Saya kemarin sudah ke sini. Karena saya tidak membawa fotokopi KTP maka saya pulang dulu untuk memfotokopi KTP. Baru sekarang saya ke sini lagi untuk membuat SKKB," katanya.
    Dia mengaku kehilangan kartu ATM beberapa hari lalu, sehingga perlu SKKB dari kepolisian untuk membuat ATM baru di bank. (mtb)


Syarat/Ketentuan Membuat SKKB
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
2. Nomor registrasi sesuai dengan surat yang hilang
3. Surat keterangan KUA untuk buku nikah
4. Surat keterangan dari sekolah dan dinas pendidikan untuk ijazah
5. Biaya pembuatan gratis

Prosedur yang Ditempuh
1.  Pemohon datang langsung ke kantor polsekta sesuai lokasi kehilangan barangnya
2. Pemohon lapor ke sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) untuk dibuatkan SKKB
3. Pihak penjagaan akan siap melayani pemohon jika memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
4. Petugas penjagaan membuatkan surat tanda penerimaan lapor kehilangan barang (STPLKB).
5. Pemohon dimintai keterangan terkait identitas serta barang yang hilang
6. Waktu membuat SKKB berkisar 10 menit asalkan syaratnya lengkap.
 Sumber: Polsekta Banjarmasin Timur

More about → Bikin SKKB di Kantor Polisi