Rehab Rumah Warga Miskin

    OPEN YOUR MIND. Rumah adalah tempat bernaung, istirahat dan aktivitas lainnya. Rumah juga tempat berkumpulnya keluarga. Namun, tak semua orang punya rumah yang layak huni, apalagi bagi yang memiliki penghasilan pas-pasan atau bahkan kurang.
    Di Banjarmasin, ada program bantuan untuk memperbaiki atau rehab rumah bagi warga kurang mampu. Bantuan diberikan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Sebenarnya pogram ini dari pemerintah pusat. Nama programnya Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH). Besarnya bantuan Rp 100 juta,  tiap kelompok, dibagi rata untuk naggotnay masing-masing 10 juta.
    Penggunaan dana untuk pembangunan rumah berdasarkan hasil musyarawah apakah secara gotong royong maupun swakelola oleh masyarakat. Adanya pembangunan secara swakelola ini untuk menciptakan rasa kebersamaan dan gotong royong di antara warga. Rehab rumah tersebut ditarget selesai antara lima sampai tujuh hari. Sebab, bantuan ini sifatnya rehab bangunan bukan pembangunan rumah utuh.
    Penerima bantuan adalah keluarga miskin yang dibuktikan data Badan Pusat Statistik (BPS), memiliki kartu Jamkesmas, memiliki kartu Raskin, fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga. Selain itu dan paling utama, status tanahnya milik sendiri, kondisi rumahnya tidak layak huni, penghasilan maksimal Rp 600.000 per orang dan tidak memiliki pencarian tetap.
    Warga yang bakal dibantu melengkapi semua berkas, lalu data tersebut diverifikasi oleh Dinas Sosial dan direkomendasikan Dinas Sosial Provinsi untuk diusulkan pemerintah pusat serta didukung berkas dan foto rumah.
    Mulai 2013, usulan RS RTLH tidak boleh terpencar tapi harus satu komunitas rumah, ada kegiatan usaha atau Kube, sudah ada  sarana dan prasarana. Dalam mengajukan permohonan hingga prosedur lainnya dalam mengurus bantuan RS RTLH cukup mudah. Petugas dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin sangat membantu dan membimbing. Asalkan segala persyaratan lengkap. (*)


Dasar Hukum:
Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

Syarat Menerima Santunan Kematian:
- Surat permohonan santunan kematian
- Fotokopi KTP almarhum dan fotokopi ahli waris
- Surat kematian dari kelurahan
- Fotokopi kartu keluarga
- Fotokopi kartu Jamkesmas
- Fotokopi kartu Raskin
- Surat pernyataan ahli waris
------------------------------------
Sumber: Dinsosnaker Kota Banjarmasin
Open Your Mind

More about → Rehab Rumah Warga Miskin

Rp 1 Juta untuk Kematian

    OPEN YOUR MIND. Masih belum banyak masyarakat yang tahu bahwa bagi warga kurang mampu yang meninggal dunia, ada santunan kematian yang diberikan masing-masing pemerintah daerah.   Mengurus untuk dapat santunan kematian ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) sebenarnya cukup mudah dan tidak terlalu berbelit-belit. Asalkan persyaratan lengkap, surat permohonan yang akan diterima. Tinggal menunggu sekitar dua bulan, langsung cair. Uang yang diserahkan Rp 1 juta.
    Bagi keluarga miskin yang ingin menerima bantuan satunan kematian, paling lambat satu bulan setelah keluarganya meninggal, ahli warisnya mengurus ke Dinsosnaker. Jika lewat satu bulan, terpaksa tidak dilayani dan yang mengurusnya  harus dilakukan ahli waris dan tidak bisa diwakilkan karena ada beberapa persyaratan yang harus ditandatangani.
    Prosedur mengurus santuan kematian, ahli waris datang ke kantor kelurahan mengurus surat keterangan kematian, setelah ada pengantar dari ketua RT setempat. Petugas kelurahan biasanya memverifikasi data sesuai dengan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tercantum dalam data base hasil PPLS 2011 BPS Kota Banjarmasin.
    Surat keterangan kematian kematian, KTP, dan KK sesuai dengan hasil verifikasi pihak kelurahan di bawa ke kantor kecamatan untuk dilegalisir oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di kantor kecamatan.
    Selanjutnya, ada surat kematian, KTP dan KK yang telah dilegalisasi petugas disdukcapil dibawa ke seksi Kesejahteraan Sosial kecamatan langsung oleh keluarga atau ahli waris sekaligus mengisi formulir persyaratan yang telah disediakan.
    Petugas dinsosnaker memverifikasi data diserahkan ahli waris keluarga miskin untuk realisasi penyaluran bantuan santuan kematian setelah dilengkapi persyaratan-persyaratan diantaranya surat permohonan santuan kematian, surat pernyataan ahli waris, tanda terima bantuan santunan kematian, surat keterangan kematian dari kelurahan, KTP dan kartu keluarga yang telah dilegalisasi.
    Setelah menerima dan memverifikasi permohonan santuan kematian dan dinyatakan lengkap, lalu membuat usulan untuk bantuan santunan kematian kepada Wali Kota Banjarmasin melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
    Jika usulan diterima dan diproses oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, bantuan santuan kematian diserahkan ke dinsosnaker untuk disalurkan kepada ahli warisnya.   Usulan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin dilakukan dua bulan sekali atau minimal 10 orang. (*)

Foto:
Open Your Mind

More about → Rp 1 Juta untuk Kematian

Bikin SPPT PBB Itu Gratis

    OPEN YOUR MIND. Pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) baik perkotaan maupun perdesaan yang rutin tiap tahun harus disetorkan lewat bank dan dikelola kantor pajak pratama (KPP), mulai 1 Januari 2013 dibayarkan ke kantor Dinas Pendapatan daerah (Dispenda).
    Biasanya, wajib pajak bayarnya kalau tidak ke bank BNI pasti Bank BRI. Di Kota Banjarmasin, pengelolaan PBB diserahkan ke Pemko Banjarmasin karena dianggap mampu mengelola.  Selain bisa bayar di kantor dispenda, ada rencana jemput bola dengan membuka Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) di setiap kantor kecamatan.
    Pihak dispenda juga bekerja sama dengan Bank Kalsel, dimana petugasnya secara rutin datang ke kecamatan maupun kelurahan untuk mempermudah masyarakat melakukan pembayaran PBB.  Sebenarnya, kesadaran masyarakat membayar PBB cukup baik. Dispenda yang baru awal Januari 2013 ini menangani PBB, memang perlu melakukan sosialisasi dan terobosan untuk mempermudah masyarakat membayar, terutama lahan kosong dan perumahan di kampung-kampung.
    Bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan Penerbitan atau Pendaftaran SPPT PBB, persyaratan yang harus dilengkapi berupa fotokopi KTP wajib pajak, fotokopi akta jual beli atau akta notaris atau akta hibah atau surat perjanjian sewa menyewa atau akta waris dan lain-lain.
    Selain ini membawa fotokopi sertifikat/SKKT/atas hak tanah, SPOP/LSPOP, fotokopi IMB (Surat Izin Mendirikan Bangunan) dan surat keterangan Lurah. Apabila dikuasakan membawa surat kuasa.  Membuat SPPT PBB tak dipungut biaya, kecuali membayar pajak sesuai tertera di SPPT PBB. Membayar PBB antara warga yang satu dan lainnya berbeda. Itu tergantung lokasi tanah, luas tanah serta bangunan rumahnya.
    Lokasi tanah sudah ditentukan sesuai per zona. Misalnya tanah yang berada di pinggir jalan besar, masuk zona A hingga nilai tanahnya cukup tinggi, sehingga pajaknya pun lebih besar dibanding lokasi tanah di zona B yakni di jalan lebih kecil. (*)

-------------------------------------------
Syarat Pelayanan PBB:
- Permohonan Penerbitan atau Pendaftaran SPPT PBB
* Fotokopi KTP wajib pajak
* Fotokopi akta jual beli/akta notaris/akta hibah/surat perjanjian
  sewa menyewa/akta waris dan lain-lain
* Fotokopi sertifikat/SKKT/atas hak tanah
* SPOP/LSPOP
* Surat kuasa (apabila dikuasakan)
* Fotokopi IMB (Surat Izin Mendirikan Bangunan)
* Surat keterangan Lurah

- Permohonan Mutasi Objek/Subjek PBB
* Asli/fotokopi SPPT PBB tahun
* Fotokopi KTP wajib pajak (identitas wajib pajak)
* Fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah/sertifikat
* Fotokopi tanda bukti peralihan hak atas tanah dan bangunan/akta
  jual beli/segel
* Fotokopi KTP pembeli/penyewa/kontrak
* SPOP/LSPOP
* Fotokopi IMB
* Surat kuasa (apabila dikuasa)
* Bukti lunas PBB
-----------------------------------------
Sumber: kantor Dispenda Kota Banjarmasin
Open Your Mind

More about → Bikin SPPT PBB Itu Gratis