OPEN YOUR MIND. PERSOALAN tindak kriminal terkadang juga dilakukan instrumen penegak hukum. Satu di antaranya yakni polisi. Apabila warga melihat, mendengar atau mengalami sendiri tindak kriminal terkait oknum polisi, bisa langsung dilaporkan ke Profesi dan Pengamanan (Propam) atau istilah kasarnya 'polisinya polisi'.
Kabid Propam Polda Kalsel, AKBP Slamet Setiono melalui Kasubbid Provos Polda Kalsel, Kompol Raymond M menjelaskan, Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri yang disingkat Propam.
Diterangkan dia, Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal, termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri.
Mengenai fungsi Propam, satu di antaranya adalah menyelenggarakan pelayanan berkenaan dengan pengaduan atau laporan masyarakat, tentang sikap dan perilaku anggota atau PNS Polri. "Warga bisa langsung melaporkan tindakan atau perilaku Polri bila merasa dirugikan, bisa ke Propam Polda, bisa juga ke Polresta setempat," kata Raymond.
Dengan struktur baru, sambung Raymond, di tingkat Polsek pun kini ada propam, meski masih belum semuanya ada. Ada beberapa hal yang bisa dilaporkan terkait oknum polri. Misalnya, penanganan kasus yang lambat, penanganan yang berpihak, polisi terlibat kriminal, atau pun mangkir dari dinas.
Mengenai mekanisme pelaporan, menurut Raymond, tidak jauh berbeda dengan pelaporan masyarakat ketika mengadu ke Polsek atau Polres maupun ke Polda langsung. "Pelaporan itu dilakukan bila yang terlibat adalah oknum. Maka diproses di Provos, terkait tindak disiplinnya maupun terkait pelangaran kode etiknya," papar Raymond.
Nanti, sambung dia, setelah pelapor melaporkan oknum polri tersebut, maka akan diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL). "Prosesnya dimintai keterangan dilakukan secara verbal. Lama diperiksanya, tergantung dari bentuk pelangarannya," kata Raymond.
Berdasarkan pelaporan warga tersebut, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap oknum yang dilaporkan. "Paling tidak, target penuntasan kasusnya selama 30 hari," kata Raymond.
Setelah dilakukan pemeriksaan awal terkait oknum tersebut, maka dilakukan penyerahan atau pelimpahan perkara ke atasan yang menghukum (ankum). "Kalau setingkat Polsek, maka di Polres, kalau terkait oknum yang ada di Polda, maka akan diserangkan ke bidang atau direktur atau atasan di mana oknum tersebut melakukan dinas," ungkap Raymond.
Nanti, bila oknum terbukti bersalah maka dilakukan persidangan kode etik dan disiplin keprofesian. "Hukumannya bila terbukti, dan masuk kode etik profesi, paling berat bisa dilakukan pemecatan. Bila hukuman disiplin, bervariasi, mulai dari teguran, bisa penempatan khusus (sel, Red) selama 21 hari, serta bisa penundaan kenaikan pangkat," ujarnya.
Raymond menegaskan, warga yang melakukan pelaporan tidak dikenai biaya, karena semua pelayanan diberikan secara gratis. Alangkah baiknya, setiap pelapor memiliki data lengkap misalnya saksi dan bukti, sehingga pelaporan juga bisa cepat terselesaikan. "Kalaupun tidak ada, juga tak masalah. Warga berhak melaporkan bila ada," ujarnya. (mtb)
Kabid Propam Polda Kalsel, AKBP Slamet Setiono melalui Kasubbid Provos Polda Kalsel, Kompol Raymond M menjelaskan, Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri yang disingkat Propam.
Diterangkan dia, Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal, termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri.
Mengenai fungsi Propam, satu di antaranya adalah menyelenggarakan pelayanan berkenaan dengan pengaduan atau laporan masyarakat, tentang sikap dan perilaku anggota atau PNS Polri. "Warga bisa langsung melaporkan tindakan atau perilaku Polri bila merasa dirugikan, bisa ke Propam Polda, bisa juga ke Polresta setempat," kata Raymond.
Dengan struktur baru, sambung Raymond, di tingkat Polsek pun kini ada propam, meski masih belum semuanya ada. Ada beberapa hal yang bisa dilaporkan terkait oknum polri. Misalnya, penanganan kasus yang lambat, penanganan yang berpihak, polisi terlibat kriminal, atau pun mangkir dari dinas.
Mengenai mekanisme pelaporan, menurut Raymond, tidak jauh berbeda dengan pelaporan masyarakat ketika mengadu ke Polsek atau Polres maupun ke Polda langsung. "Pelaporan itu dilakukan bila yang terlibat adalah oknum. Maka diproses di Provos, terkait tindak disiplinnya maupun terkait pelangaran kode etiknya," papar Raymond.
Nanti, sambung dia, setelah pelapor melaporkan oknum polri tersebut, maka akan diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL). "Prosesnya dimintai keterangan dilakukan secara verbal. Lama diperiksanya, tergantung dari bentuk pelangarannya," kata Raymond.
Berdasarkan pelaporan warga tersebut, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap oknum yang dilaporkan. "Paling tidak, target penuntasan kasusnya selama 30 hari," kata Raymond.
Setelah dilakukan pemeriksaan awal terkait oknum tersebut, maka dilakukan penyerahan atau pelimpahan perkara ke atasan yang menghukum (ankum). "Kalau setingkat Polsek, maka di Polres, kalau terkait oknum yang ada di Polda, maka akan diserangkan ke bidang atau direktur atau atasan di mana oknum tersebut melakukan dinas," ungkap Raymond.
Nanti, bila oknum terbukti bersalah maka dilakukan persidangan kode etik dan disiplin keprofesian. "Hukumannya bila terbukti, dan masuk kode etik profesi, paling berat bisa dilakukan pemecatan. Bila hukuman disiplin, bervariasi, mulai dari teguran, bisa penempatan khusus (sel, Red) selama 21 hari, serta bisa penundaan kenaikan pangkat," ujarnya.
Raymond menegaskan, warga yang melakukan pelaporan tidak dikenai biaya, karena semua pelayanan diberikan secara gratis. Alangkah baiknya, setiap pelapor memiliki data lengkap misalnya saksi dan bukti, sehingga pelaporan juga bisa cepat terselesaikan. "Kalaupun tidak ada, juga tak masalah. Warga berhak melaporkan bila ada," ujarnya. (mtb)
Disediakan Mobil Keliling
GUNA mendekatkan diri dengan masyarakat yang ada. Propam Polda Kalsel melancarkan program pelayanan provos keliling. Pelayanan Propam keliling tersebut, dilakukan menggunakan mobil yang disediakan provos.
Kabid Propam Polda Kalsel, AKBP Slamet Setiono melalui Kasubbid Provos Polda Kalsel, Kompol Raymond M, menjelaskan, pelayanan dengan mobil keliling itu sementara dilancarkan oleh Provos Polda Kalsel.
"Sementara masih hanya provos Polda yang mengawali itu. Yang tersediakan memang masih satu unit mobil. Jadi, dari pada ngangur mobilnya lebih baik dimanfaatkan untuk pelayanan bagi warga. Jadi melapor tidak jauh, bila ada mobil itu bisa melakuan pelaporan di tempat tersebut," ujarnya.
Diterangkannya, operasional mobil provos keliling tersebut sistemnya 'mobile' ke tempat keramaian yang ada di setiap wilayah. "Bisa ada di pasar-pasar, pokoknya di tempat keramaian," ujar Kasubbid Provos Polda yang baru menjabat ini. (mtb)
Alur Pelaporan ke Propam:
- Warga mendatangi bagian Pelayanan Propam, bisa ke Polresta atau langsung ke Polda.
- Warga yang melaporkan terkait oknum anggota PNS/Polri dimintai keterangan secara verbal
- Pelapor kemudian diberi Surat Tanda Penerimaan Pelaporan (STPL)
- STPL disimpan, menunggu hasil pemeriksaan Propam
- Biaya gratis
- Masa penutasan kasus ditargetkan selama 30 hari
Sumber: Bidang Propam Polda Kalsel
{ 2 komentar... read them below or add one }
pak propam?... polantas sukomanunggal kok kebiasaan menilang orang ya, sampai" satpam ronda aja kena tilang, mohon diatur pak propam biar citra polri gak rusak gara" oknum yg kekuranggan uang saku. trim
MAAF DENGAN SANGAT TOLONG DENGAN SANGAT MEMOHON HAPUSKAN OKNUM OKNUM Yang MEMBENGKAKKAN BIAYA PEMBUATAN SIM YANG Lebih dari 50% Biaya yang diminta Calo atau Oknum yang sangat mempersulit msyarakat...
Mengayomi
Melayani
Menolong...
Post a Comment