Pilih Biro Umrah yang Legal

     BEBERAPA tahun terakhir, pertumbuhan biro perjalanan umrah dan haji plus begitu pesat. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya perusahaan penyelenggara berdiri di Banjarmasin. Bukan hanya dikelola pengusaha lokal, tetapi juga perusahaan dari Jakarta membuka perwakilan di Kalsel.
    Animo masyarakat untuk pergi ke Tanah Suci Mekkah begitu besar. Apalagi daftar tunggu untuk beribadah haji secara reguler cukup panjang. Dari pada menunggu lama, masyarakat lalu beralih untuk berumrah atau haji plus.
    Arifin adalah salah satu warga Banua yang berniat untuk umrah. Bagi dia, tak masalah umrah hanya ibadah sunat. Pasalnya, dia sangat ingin beribadah di Mekkah.
    Dia memilih sebuah biro perjalanan haji yang cukup tepercaya, meski tarifnya sedikit mahal. "Kalau memilih yang murah takutnya nanti bermasalah," kata Arifin.
    Dia sering membaca di koran, karena tergiur biaya murah, jemaah malah telantar. Bahkan, ada yang batal berangkat umrah. Niat mengirit uang, justru mengalami kerugian besar.
    "Supaya tidak tertipu, lebih baik ikut biro umrah yang sudah terbukti pernah memberangkatkan jamaah. Apalagi biro umrah yang saya pilih ini atas rekomendasi teman baik. Dia berani menjamin, dari segi pelayanan cukup bagus," ujarnya.
    Kasi Penyuluhan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kantor Wilayah Kalsel, Syukeriansyah, mengatakan, sejak 2006 pemerintah tidak mengeluarkan izin baru biro perjalanan umrah dan haji plus. Pemerintah ingin membina yang sudah ada.
    "Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah umrah," kata Syukeriansyah.
    Bagi penyelenggara umrah yang sudah mengantongi surat izin dari Kementerian Agama, setelah tiga tahun masa berlaku berakhir, dapat memperpanjang lagi. Tapi, sebelumnya dilakukan akreditasi.
    Apabila penyelenggara umrah dan haji plus itu bermasalah, menurut Syukeriansyah, sesuai peraturan akan diberi sanksi. Pertama, berupa teguran. Kalau tetap tidak berubah, dilakukan pembekuan izin sampai dua tahun. Sanksi terberat adalah pencabutan izin operasional.
    Syukeriansyah mengatakan, biro perjalanan umrah itu ada yang berkantor pusat di Kalsel, ada pula yang sekadar perwakilan. Kalau mau membuka perwakilan, harus memperlihatkan penunjukkan resmi dari perusahaan induk. Selain itu, nama biro umrah yang di daerah, harus sama dengan yang di Jakarta.
    "Kalau namanya berbeda, berarti dianggap tidak benar karena pemerintah tidak ada lagi mengeluarkan izin baru," ucap Syukeri.
    Diharapkan, kepada masyarakat yang ingin melakukan ibadah umrah atau haji plus, supaya memilih perusahaan yang legal dan berizin. Sebab, sekarang ini banyak bermunculan perusahaan yang tidak jelas.
    Jika ingin tahu biro perjalanan umrah yang resmi, silahkan datang ke Kementerian Agama kabupaten dan kota atau di kantor wilayah. Jangan sampai tergiur biaya yang murah, tapi di kemudian hari malah bermasalah. (mtb)

Jangan Tergiur Janji Muluk

    MENGINGAT daftar tunggu haji reguler cukup panjang, cukup banyak masyarakat beralih untuk umrah dan haji plus. Tapi masyarakat perlu berhati-hati, jangan sampai salah pilih.
    "Hati-hati memilih biro perjalanan umrah. Untuk menghindari penipuan, Kementerian Agama terus menyosialisasikan perusahaan- perusahaan penyelenggara yang berizin," kata Kasi Penyuluhan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Wilayah Kalsel, Syukeriansyah.       Penyelenggaraan ibadah umrah pun semakin diperketat. Sebelum berangkat, perusahaan wajib mengantongi rekomendasi akomodasi dan katering.
    Kalau kontrak tempat penginapan dan katering tidak jelas, dikhawatirkan calon jamaah bakal telantar. Syukeriansyah mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur janji-janji muluk.
    Kalau masyarakat kurang teliti, jika di belakang hari timbul masalah, bakal sulit mengajukan komplain. "Sebab, biro perjalanan umrah yang berada di daerah tidak bisa mengambil kebijakan, harus dari perusahaan induk," ujar Syukeriansyah.
    Menurut dia, perusahaan yang selama tiga tahun membuka biro umrah dan tidak pernah bermasalah, bisa meningkatkan status untuk pelayanan haji plus.   
    Untuk perpanjangan izin ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Khusus biro umrah, selama tiga tahun minimal memberangkatkan 200 orang. Sedangkan haji khusus, sedikitnya memberangkatkan 150 orang.
    "Mengenai layak atau tidaknya izin biro umrah dan haji plus diperpanjang, tim dari Jakarta yang akan turun langsung menilai," ucap Syukeriansyah. (mtb)


------------------------------------------------
Syarat Perpanjangan Izin Biro Perjalanan Umrah
* Surat permohonan dari perusahaan
* SK Dirjen penyelenggara umrah yang masih berlaku
* Akte notaris pendirian perusahaan
* Akte pendirian perusahaan yang telah terdaftar di Kementerian
  Hukum dan HAM
* Rekomendasi dari Kanwil Kementeriaan Agama Provinsi Kalsel
* Rekomendasi dinas pariwisata
* Surat keterangan domisili
* Struktur pengurus perusahaan
* Surat izin usaha dan izin gangguan (HO)
* KTP pimpinan penyelenggara umrah
* Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
* Akreditasi
----------------------------------------------------------
Sumber: Kementerian Agama Kanwil Kalsel