Bagi masyarakat yang punya pendapatan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka wajib mendaftar NPWP. Pengurusannya pun cukup mudah. Pemohon silakan datang ke Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan membawa fotocopi KTP dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB).
"Kalau persyaratan itu terpenuhi, pasti kita layani. Satu hari saja sudah bisa selesai. Tapi, jika mendaftar kolektif, misalnya 10 atau 30 orang, daftar lesnya bisa selesai dalam 2-3 hari, sedangkan kartu NPWP mereka menyusul kemudian," kata Kasubag umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin, Ibnu Hajar.
Selain itu, dalam setiap pengurusan pajak apapun tidak dipungut biaya. Dengan segala kemudahan itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Khusus bagi karyawan yang tahun lalu NPWP mereka didaftarkan secara massal oleh perusahaan, lanjut Ibnu Hajar, kini masing- masing harus mengurus sendiri di Kantor Pelayanan Pajak setempat.
Bagi yang punya penghasilan Rp 60 juta ke bawah dalam setahun, dia akan diberikan formulir 1770 SS. Caranya sangat mudah, dia hanya mengisi NPWP, nama, pekerjaan, nomor telepon, dan perubahan data kalau memang ada.
"Ditambah mengisi jumlah keseluruhan harta dan jumlah total kewajiban/utang pada akhir tahun. Hanya komponen itu yang harus diisi. Setelah ditandatangani, selesai," jelas Ibnu.
Adapun yang dimaksud jumlah nilai perolehan dari seluruh harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, antara lain: rumah, kendaraan bermotor, kebun, sawah, tabungan, dan deposito. Sedangkan utang, yakni pinjaman bank atau koperasi.
"Jangan lupa lampirkan pula fotokopi formulir 1721-A1 atau 1721-A2 dari bendahara perusahaan bersangkutan," ujarnya.
Karyawan yang berpenghasilan Rp 60 juta setahun, pajaknya sudah dipotong dan disetorkan bendahara dari gajinya setiap bulan. Jadi, dia mengisi SPT Tahunan itu sekadar untuk memenuhi kewajiban administrasi.
"Bagi karyawan bergaji Rp 5 juta perbulan, mereka tidak dibebani apa-apa lagi, karena kewajibannya sudah dipenuhi bendahara perusahaan," tegasnya.
Untuk mendapatkan formulir SPT Tahunan tersebut, Wajib Pajak yang harus aktif mengambil di Kantor Pelayanan Pajak setempat atau melalui mobil keliling.
Kalau perusahaan yang punya banyak karyawan ingin mengisi formulir SPT Tahunan secara bersama-sama, pihak perpajakan siap datang untuk sosialisasi.
Sementara bagi Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan di atas Rp 60 juta dari satu atau lebih pemberi kerja, seperti dokter, pemilik ruko, mereka menggunakan formulir 1770 S.
"Daftar isiannya memang agak lebih banyak, tapi karena umumnya mereka sudah terbiasa mengisi SPT Tahunan, saya kira tidak ada masalah," beber Ibnu Hajar. (mtb)
Berpartisipasi dalam Pembangunan
Kesadaran masyarakat Banjarmasin untuk membayar pajak terbilang sudah bagus. Terbukti, akhir Desember 2009 tadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Jl Gatot Subroto, Banjarmasin, mencapai Rp 1,32 triliun.
Selain karena faktor kesadaran, mereka yang memenuhi kewajiban membayar pajak juga akan memperoleh beberapa keuntungan. Misalnya, kalau mau berangkat umroh atau bepergian ke luar negeri, mereka bebas dari biaya fiskal. Begitu pula kalau mau mengurus pensiun, wajib memiliki kartu NPWP."Semua aktivitas akad kredit memerlukan NPWP sebagai kewajiban warga negara," kata Ibnu Hajar.
Selain itu, ada aturan perusahaaan membayarkan PPH karyawan yang tidak ber-NPWP lebih besar 20 persen dari yang punya NPWP. Banyak lagi peraturan-peraturan lainnya yang mengharuskan pada masyarakat yang berpenghasilan di atas PTKP mempunyai NPWP.
Dengan membayar pajak, berarti yang bersangkutan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Sebaliknya, kalau penghasilan kita di atas PTKP, tapi tidak pernah mendaftar NPWP, berarti menikmati fasilitas jalan, jembatan, dan sebagainya, dari orang lain. (mtb)
Prosedur Mengisi SPT Tahunan:
* Wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas, dan
menandatanganinya
* Melampirkan formulir 1721-A1 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770
SS
* Pengguna formulir adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas,
baik karyawan swasta maupun PNS, yang menerima penghasilan hanya dari satu pemberi
kerja dan tidak mempunyai pendapat lain, kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi
* Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan mengembalikannya paling
lambat 31 Maret 2010
* Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam batas waktu yang ditetapkan, maka dikenakan
sanksi administrasi denda Rp 100 ribu
* Bagi yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan, atau
isinya tidak benar, tidak lengkap, atau melampirkan keterangan palsu, sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, bisa dikenai sanksi administrasi dan/atau
sanksi pidana
"Kalau persyaratan itu terpenuhi, pasti kita layani. Satu hari saja sudah bisa selesai. Tapi, jika mendaftar kolektif, misalnya 10 atau 30 orang, daftar lesnya bisa selesai dalam 2-3 hari, sedangkan kartu NPWP mereka menyusul kemudian," kata Kasubag umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin, Ibnu Hajar.
Selain itu, dalam setiap pengurusan pajak apapun tidak dipungut biaya. Dengan segala kemudahan itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Khusus bagi karyawan yang tahun lalu NPWP mereka didaftarkan secara massal oleh perusahaan, lanjut Ibnu Hajar, kini masing- masing harus mengurus sendiri di Kantor Pelayanan Pajak setempat.
Bagi yang punya penghasilan Rp 60 juta ke bawah dalam setahun, dia akan diberikan formulir 1770 SS. Caranya sangat mudah, dia hanya mengisi NPWP, nama, pekerjaan, nomor telepon, dan perubahan data kalau memang ada.
"Ditambah mengisi jumlah keseluruhan harta dan jumlah total kewajiban/utang pada akhir tahun. Hanya komponen itu yang harus diisi. Setelah ditandatangani, selesai," jelas Ibnu.
Adapun yang dimaksud jumlah nilai perolehan dari seluruh harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, antara lain: rumah, kendaraan bermotor, kebun, sawah, tabungan, dan deposito. Sedangkan utang, yakni pinjaman bank atau koperasi.
"Jangan lupa lampirkan pula fotokopi formulir 1721-A1 atau 1721-A2 dari bendahara perusahaan bersangkutan," ujarnya.
Karyawan yang berpenghasilan Rp 60 juta setahun, pajaknya sudah dipotong dan disetorkan bendahara dari gajinya setiap bulan. Jadi, dia mengisi SPT Tahunan itu sekadar untuk memenuhi kewajiban administrasi.
"Bagi karyawan bergaji Rp 5 juta perbulan, mereka tidak dibebani apa-apa lagi, karena kewajibannya sudah dipenuhi bendahara perusahaan," tegasnya.
Untuk mendapatkan formulir SPT Tahunan tersebut, Wajib Pajak yang harus aktif mengambil di Kantor Pelayanan Pajak setempat atau melalui mobil keliling.
Kalau perusahaan yang punya banyak karyawan ingin mengisi formulir SPT Tahunan secara bersama-sama, pihak perpajakan siap datang untuk sosialisasi.
Sementara bagi Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan di atas Rp 60 juta dari satu atau lebih pemberi kerja, seperti dokter, pemilik ruko, mereka menggunakan formulir 1770 S.
"Daftar isiannya memang agak lebih banyak, tapi karena umumnya mereka sudah terbiasa mengisi SPT Tahunan, saya kira tidak ada masalah," beber Ibnu Hajar. (mtb)
Berpartisipasi dalam Pembangunan
Kesadaran masyarakat Banjarmasin untuk membayar pajak terbilang sudah bagus. Terbukti, akhir Desember 2009 tadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Jl Gatot Subroto, Banjarmasin, mencapai Rp 1,32 triliun.
Selain karena faktor kesadaran, mereka yang memenuhi kewajiban membayar pajak juga akan memperoleh beberapa keuntungan. Misalnya, kalau mau berangkat umroh atau bepergian ke luar negeri, mereka bebas dari biaya fiskal. Begitu pula kalau mau mengurus pensiun, wajib memiliki kartu NPWP."Semua aktivitas akad kredit memerlukan NPWP sebagai kewajiban warga negara," kata Ibnu Hajar.
Selain itu, ada aturan perusahaaan membayarkan PPH karyawan yang tidak ber-NPWP lebih besar 20 persen dari yang punya NPWP. Banyak lagi peraturan-peraturan lainnya yang mengharuskan pada masyarakat yang berpenghasilan di atas PTKP mempunyai NPWP.
Dengan membayar pajak, berarti yang bersangkutan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Sebaliknya, kalau penghasilan kita di atas PTKP, tapi tidak pernah mendaftar NPWP, berarti menikmati fasilitas jalan, jembatan, dan sebagainya, dari orang lain. (mtb)
Prosedur Mengisi SPT Tahunan:
* Wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas, dan
menandatanganinya
* Melampirkan formulir 1721-A1 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770
SS
* Pengguna formulir adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas,
baik karyawan swasta maupun PNS, yang menerima penghasilan hanya dari satu pemberi
kerja dan tidak mempunyai pendapat lain, kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi
* Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan mengembalikannya paling
lambat 31 Maret 2010
* Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam batas waktu yang ditetapkan, maka dikenakan
sanksi administrasi denda Rp 100 ribu
* Bagi yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan, atau
isinya tidak benar, tidak lengkap, atau melampirkan keterangan palsu, sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, bisa dikenai sanksi administrasi dan/atau
sanksi pidana
{ 0 komentar... read them below or add one }
Post a Comment