Jika Bersengketa, Minta Bantu Dinsosnakertrans Saja

    OPEN YOUR MIND. PERSELISIHAN hubungan antarpekerja, atau pihak pekerja dengan industri terkait sengketa hak atau kepentingan, memang sering ditemui pada suatu perusahaan, baik swasta maupun milik pemerintah.  Terkadang konflik atau perselisihan tersebut, bisa diselesaikan secara internal. Namun, tak jarang pula menemui jalan buntu, hingga memerlukan upaya penanganan lebih lanjut.
    Pekerja yang mengalami permasalahan bisa melakukan upaya penyelesaian jalur internal melalui bagian personalia atau Human Resources Development (HRD). Namun, bagaimana bila pihak pekerja yang merasa dirugikan, tetap upaya penyelesaiannya tak kunjung terwujud?
    Memang banyak pekerja yang langsung mengadukan permasalahannya ke lawyer (pengacara), guna meminta bantuan secara hukum. Namun, sejatinya, masih ada upaya pernyelesaian perselisihan yang diatur sesuai undang undang, yakni mengadu ke bagian mediator melalui Dinas Ketenagakerjaan.
    Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Banjarmasin, Syamsul Rizal melalui tenaga fungsional Hubungan Industrional (HI) atau mediator, Saritua Simanjuntak mengatakan, jika pekerja di daerah ini mengalami persengketaan hak, kepentingan ke perusahaan atau industri, tidak dapat diselesaikan lewat jalur internal, maka bisa dapat mengadukannya ke kantor Dinsosnakertrans di Jalan Pramuka Banjarmasin.
    Simanjuntak mengatakan, hal itu diatur di dalam UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, yang mengajurkan untuk dilakukan upaya bantuan ke mediator. "Mediator juga ada yang menangani khusus, dalam hal ini bagian bidang HI di Dinsosnakertrans," ujarnya.
    Diterangkan Simanjuntak, permasalahan yang bisa ditangani mediator HI di Dinsosnakertrans mencakup empat hal. Yakni perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, pemberian hak yang tak merata --semisal lembur dan sejenisnya, perselisihan kepentingan Hak, dan juga termasuk permasalahan serikat antarpekerja.
    "Nah soal ini pekerja kurang begitu mengerti. Kadang langsung saja ke lawyer. Banyak pula yang tidak tahu tentang aturan PHK yang diatur, misalnya terkait ada tidaknya pesangon yang diberikan," kata dia.
    Mengenai prosedur pekerja untuk melakukan upaya mediasi melalui Kantor Dinsosnakertrans, menurut Simanjuntak, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. "Pertama pengadu atau pekerja, harus melakukan upaya penyelesaian internal, paling tidak sebanyak tiga kali. Namun, bila masih berlanjut, bisa ke tempat kami," ujarnya.
    Syarat selanjutnya, pekerja datang ke Dinsosnakertrans dengan membawa risalah bipartit, atau risalah penyelesaian internal yang berbentuk berita acara.  "Jika syarat yang satu ini terkendala lantaran pihak industri atau perusahan sulit dimintai keterangan risalah, maka bisa juga ditoleransi dengan mencatatkan risalah permasalahnya di Dinas kami," ujarnya.
    Setelah risalah terpenuhi, petugas Dinsosnakertrans akan membaca dan meneliti permasalahan. Kemudian mengusulkan upaya mediasi atau mempertemukan keduabelah pihak, baik pekerja dan perwakilan perusahaan atau industri.
    "Nanti keduabelah pihak dipertemukan untuk dimediasi dengan jadwal yang diatur dan disepakati. Dalam pertemuan tersebut, pihak pertama atau kedua bisa memilih fasilitator dalam mediator, namun bisa juga tidak," ungkapnya.
    Dalam pertemuan itu pula, diagendakan upaya mediasi melalui tawar menawar. "Misalkan saja si A mempermasalahkan pesangon yang tak dibayar. Kemudian mediator menawarkan sebijaksana mungkin mencari titik tengah. Misal pesangon Rp 100.000 kemudian disepakati uantuk diberi Rp 75.000. Itu contoh tawar menawar, yang bisa dan boleh saja terjadi, selama mereka bersepakat. Nanti ada yang namanya persetujuan bersama (PB)," ujarnya.
    Namun, bila langkah itu masih saja mengalami kebuntuan dan tidak mempunyai titik temu, sambung Simanjuntak, maka langkah Dinas tetap akan menyuarakan aspirasi dengan membuat surat anjuran kepada industri atau perusahaan, dengan melampirkan risalah pertemuan yang telah dilakukan.
    "Bila surat tidak ada respon dan ditunggu selama 10 hari tidak juga terpenuhi kesepakatan, maka bisa dilanjutkan di Pengadilan Hubungan Industrional (PHI). Seperti diketahui kasus-kasus seperti ini adalah merupakan perdata, dan bila sudah masuk ke pengadilan maka itu wilayah lingkupnya pengadilan, yang biasanya menggunakan lawyer atau kuasa hukum," ujar Simanjutak seraya menambahkan pengurusan tak dipungut biaya. (mtb)

Buntu, Laporkan Saja

    PADA 2011, tercatat sebanyak 33 kasus permasalahan hubungan industrial yang terjadi antara perusahaan dan pekerja. Sementara untuk September 2011 ada sebanyak tiga kasus yang masuk ke Dinsosnakertrans Kota Banjarmasin.
    Kepala Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Banjarmasin, Syamsul Rizal mengatakan, dari sejumlah kasus yang masuk tersebut, sekitar 90 persennya terkait tentang kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Sebagian besar pekerja menuntut memperoleh uang pesangon, yang dilaporkan tidak dibayarkan sesuai ketentuan," ungkapnya.
    Dari sejumlah kasus PHK yang terjadi, rata-rata pekerja terkena sanksi lantaran melanggar tata tertib perusahaan yang berlaku. "Data itu masih relatif normal. Namun, untuk pengaduan warga masih belum banyak yang tahu," jelas Syamsul Rizal.
    Dia mengatakan, upaya untuk memediasi mereka adalah melalui mediator. "Seorang mediator harus mempunyai kualifikasi tersendiri dan ahli di bidangnya. Dalam peraturan, paling tidak perundingan harus dilakukan melalui mediator," ungkapnya.
    Di Dinsosnakertrans, ada sejumlah pegawai yang siap membantu para pekerja menyelesaikan kasus ketenagakerjaan. Mereka adalah Dra Misrukiah, Dra Letina Yohana Rottie dan Saritua Simanjutak. "Laporkan saja kepad mereka jika terjadi perselisihan dan mengalami kebuntuan," ujar Syamsul Rizal. (mtb)


Pengaduan dan Syarat Mediasi:
- Pekerja yang bermasalah melakukan upaya penyelesaian internal sebanyak tiga kali
- Pekerja mengadukan ke Dinsosnakertrans ke bagian mediator
- Ketika mengadu, pekerja juga melengkapi risalah bipartit atau berita acara upaya penyelesaian internal. (jika

   sulit bisa ditoleransi)
- SK PHK (bila ada)
- Persyaratan lengkap, petugas meneliti risalah kemudian melakukan upaya pertemuan perundingan 

  (diupayakan sampai terbit Persetujuan Bersama)
- Masih buntu, petugas melayangkan surat anjuran ke kedua belah pihak
- Jika tetap saja buntu, bisa diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial
Sumber: Dinsosnaker Transmigrasi Kota Banjarmasin
Open Your Mind