Urusan Perizinan Cukup Sehari

    OPEN YOUR MIND. Demi mendorong peningkatan iklim investasi dan iklim berusaha yang kondusif di Kota Banjarmasin, BP2TPM (Badan Pelayann Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal) melakukan inovasi pelayanan dengan penyelenggaraan perizinan One Day Service.
    Pelayanan ini sebagai manifestasi langkah responsif terhadap pola perkembangan usaha serta memperhatikan aspirasi keinginan pelaku usaha untuk memiliki payung hukum usahanya dengan mudah, murah dan cepat.
    Seperti dikutip dari Metro Banjar, Kepala Tata Usaha BP2TPM Banjarmasin, Suratno, mengatakan,  prinsipnya dalam pelayanan adalah kalau memang bisa dikerjakan dan tidak perlu waktu lama memprosesnya, maka segera saja dikerjakan, jadi tidak ada alasan harus ditunda-tunda penyelesaiannya.
    "Begitu pula dengan pelayanan perizinan, kalau tidak harus dilakukan survei lagi dan berkas permohonan lengkap, maka satu hari cukup waktu untuk menyelesaikan," ujarnya.
    Adapun ketentuan pelayanan one day service, pemohon harus mendaftarkan permohonannya di BP2TPM secara langsung tanpa melalui perantara pihak lain dan wajib mencantumkan nomor telepon yang aktif dan dapat dihubungi setiap saat.
    "Waktu pelayanan kami batasi dari pukul 08.30 sampai 11.00 wita setiap Senin sampai Kamis," jelas Sutarno.
    Alasan pembatasan waktu itu, karena untuk proses izin yang tanpa peninjauan lapangan, mereka tinjau dari loket satu ke loket selanjutnya, normal memakan waktu selama 175 menit. Jadi, untuk pendaftar di atas pukul 11.00 Wita diproses dan selesai pada hari berikutnya.
    Sejak diluncurkan layanan one day service pada 24 September 2014, ternyata disambut positif dan lumayan banyak masyarakat yang menggunakan pelayanan perizinan tersebut. Bahkan untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, pihaknya juga menyediakan pengaduan yang langsung ditangani Kabid informasi teknologi dan pengaduan masyarakat. Pengaduan bisa secara lisan maupun tertulis. "Kami juga menyediakan kotak tempat mengaduan secara tertulis di kantor BP2TPM," kata Sutarno.
    Layanan pengaduan masyarakat ini dapat menjaring feedback (umpan balik). Selain itu pihaknya juga menyurvei kepuasan masyarakat melalui pembagian angket. Sehingga terwakili masyarakat itu seperti apa kepuasan yang diberikan oleh instansi penyelenggara pelayanan.
"Jadi masing-masing jenis pelayanan wajib disurvey, kami menyiapkan 800 angket," ujarnya.
    Selain itu dijelaskan Sutarno, untuk HO perizinan permohonan perpanjangan, harus melampirkan surat keterangan tidak merubah data iklim pada izin semula. Kalau ada perubahan maka kembali disurvei, jadi tidak lagi one day service karena perlu waktu survei ke lapangan.
    "Bagi pemohonan baru tiap perizinan, datang saja ke loket nanti akan dijelaskan oleh costumer service sekaligus memberikan blanko sesuai izin yang dimohon," kata dia. (*)

Jenis Layanan One Day Sevice:
- Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) untuk permohonan perpanjangan/perubahan
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) permohonan baru/ perpanjangan/perubahan
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) permohonan baru/ perpanjangan/perubahan
- Izin Gangguan (HO), permohonan perpanjangan
- Izin Prinsip Penanaman Modal, permohonan baru
- Izin Toko Obat (ITO), permohonan registrasi
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) permohonan legalisir

Prosedur Pelayanan
- Permohonan mengisi formulir di loket informasi, melampirkan persyaratan lengkap sesuai izin yang

   dimohon
- Daftarkan ke loket Pendaftaran
- Petugas memeriksa berkas pemohon
- Entry data komputer
- Membuat resi tanda bukti penerimaan permohonan
- Tim teknis masing-masing izin melakukan pemprosesan sampai pencetakan dokumen izin
- Proses penandatanganan dokumen izin oleh Kepala Badan
- Penyerahan dokumen izin kepada pemohon oleh petugas penyerah izin
Sumber: Data BP2TPM Banjarmasin

More about → Urusan Perizinan Cukup Sehari

Pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja

    OPEN YOUR MIND. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, menyesalkan sebagian perusahaan dan pengusaha di  kota ini masih tidak menghiraukan Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi para pekerjanya.
    "Padahal tak memperhatikan keselamatan kerja bagi karyawan atau pekerja atau  itu nanti ruginya jauh lebih banyak," ucap Purwoko,  Kabid  Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, dikutip dari Metro Banjar.
    Menurut Purwoko, K-3 seharusnya benar-benar dipahami oleh para pimpinan dan petinggi di perusahaan sehingga ada kesadaran untuk menerapkan K-3 di semua unit atau bidang kerjanya. Objek pengawasan dinas tenaga kerja, yakni meliputi  hal sifatnya normatif seperti upah dan pengawasan K-3.
    "Untuk K-3, kita awasi  masalah orang, alat dan lingkungan kerja di perusahaan," ujar Purwoko.
    Purwoko mencontohkan di sebuah perusahahan tambang wajib memberikan alat perlindungan diri seperti  sepatu, helm, makser dan sarung tangan. Dan alat perlindungan diri itu harus diberikan gratis ke pekerjanya.  "Alat  perlindungan diri untuk karyawan tak boleh dijualbelikan," ucapnya.
    Dijelaskan Purwoko, sesuai peraturan menteri transmigrasi RI, No 8/MEN/VII/2010, alat perlindungan diri wajib diberikan gratis untuk karyawan. Dengan memberikan alat perlindungan diri ke karyawan, maka resiko kecelakaan kerja dan biaya untuk pengobatan akan lebih kecil.
    Selama ini, sambung Purwoko, sebagian perusahaan masih menganggap  masalah K-3 itu sebagai biaya tinggi. Akibatnya K-3 dinomertujuhbelaskan. Padahal, kalau sudah terjadi kecelakaan kerja biayanya bisa jauh lebih mahal. "Uang triliunan rupiah bisa lenyap dalam sekejab dan aset perusahaan bisa musnah seketika," ujarnya.
    Purwoko menambahkan kecelakaan yang terjadi karena perusahaan tak melakukan pelatihan terhadap karyawan untuk menggunakan alat-alat yang beresiko kebakaran. Begitu dioperasikan oleh pekerja yang tidak terampil, alat pun membakar kantor dan gedung.
    Sama halnya perusahaan yang memakai lift untuk akses ke lantai di atasnya. Dengan alasan penghematan, perusahaan tidak melakukan service rutin terhadap lift. Suatu saat ini liftnya rusak dan anjlok.
    "Karyawan yang berada di lift  tewas semua. Akhirnya, kerugian materi dan non materi yang tak terhitung pun terjadi. Siapa yang rugi. Kan perusahaan," ucap Purwoko.     Ada tiga cara pencegahan sebelum memakai alat perlindungan diri. Pertama, teknis substitusi, yakni mengganti  bahan-bahan berbahaya dengan persamaannya yang aman bagi pekerjanya.
    "Seperti pabrik lem itukan memakai bahan berbahaya. Bagaimana salah satu bahan berbahaya itu diganti bahan sejenis agar tidak membahayakan para karyawannya. Jadi bahan fungsi sama tapi lebih aman,"  ucap Purwoko,  Kabid  Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
    Ditambahkan Purwoko, teknik pengendalian. Perusahaan wajib mengurangi dan meminimalisasi dampak buruk dari sebuah ruangan atau pabrik berisiko kesehatan bagi pekerjanya.  Misalnya pabrik itu sangat pengap. Akibatnya, sebentar-bentar karyawan  mencari minum dan keluar keringat.
    "Kondisi ini bisa diakali dengan membuat ventilasi yang cukup di pabrik tersebut. Selain itu memasang  alat penyedot panas," ujar Purwoko.
    Cara yang ketiga, lanjut Purwoko, teknis penyadaran. Perusahaan memberikan pelatihan  K-3 kepada semua pekerja di perusahaannya. Dengan melakukan pelatihan K-3, resiko kecelakaan kerja bisa dikendalikan.
    Dinas tenaga kerja, imbuh Purwoko, senantiasa  melakukan pengawasan berkala kepada perusahaan dan para pengusaha. Khusus pemeriksaan perusahaan, dimana ada kecelakaan kerja aparat dinas tenaga kerja akan ke lokasi terjadinya kecelakaan kerja tersebut.
    "Kita melakukan pengawasan baik manusia, alat dan lingkugannya," ucap Purwoko.
Perusahaan pun, kata Purwoko, wajib membuat standar operational prosedure (SOP) di setiap bidang perusahaan. Diharapkan jika terjadi kecelakaan kerja, baik perusahaan maupun pengawas tenaga kerja dapat dengan mudah dimana penyebabnya karena ada SOP. "Evaluasi dan pembenahan sistem kerja pun akan lebih mudah," ucapnya. (*)

Jika Terjadi Kecelakaan Kerja:
* Petugas pengawas tenaga kerja ke lokasi kejadian.
*  Dilengkapi surat tugas, pengawas tenaga kerja memeriksa siapa pimpinan perusahaan, alamat, dan

    saksi-saksi
* Petugas mencari penyebab kecelakan kerja
* Empat usur yang diperiksa pengawas, yakni alat, orang, lingkungan dan manajemen.
*  Penyebab dari faktor manajemen seperti jika karyawan sudah berkali-kali minta alat

    perlindungan dari tapi tak dihiraukan oleh perusahaan
* Faktor penyebab dari lingkungan jika oli tercecer di beberapa lingkungan perusahaan,
* Faktor alat jika seperti lift tak pernah diservice sehingga menimbulkan karyawan meninggal

   dunia karena lift-nya anjlok
* Faktor manusia jika pekerja tak pernah diberi pelatihan keselamatan kerja

More about → Pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Denda Rp 1 Juta untuk Timbangan Tak Standar

    OPEN YOUR MIND. Balai Pelayanan Kemetorologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalsel, mengamati sebagian besar timbangan basah untuk ikan di sejumpah pasar tradisional tak memenuhi standar sehingga hasil timbanganya tak akurat.
    "Jadi, yang dirugikan adalah konsumen. Banyak sekali timbangannya tak standar. Ini membuat kita prihatin," ucap  Sanusi Anwar, Kepala Balai Pelayanan Kemetorologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalsel, dikutip dari Metro Banjar.
    Menurut Sanusi, pihaknya terus gencar melakukan sosialisasi tera terhadap timbangan kepada para pedagang. Sayangnya para pedagang seperti di Pasar Lima kurang merespon. Pihaknya sudah datang ke pasar, namun yang merespon sedikit. "Padahal ini kesempatan untuk menera ulang timbangan yang dilakukan satu tahun sekali," ucap Anwar.
    Untuk timbangan  kering selama ini sebagian besar masih dalam kondisi baik selama pemantuan. Bila timbangan yang sudah dilakukan tera dan masih standar, maka akan diberi segi lima yang dicap pada badan timbangan. Tanda itu sebagai kode timbangan itu bisa digunakan.
"Cap itu masuk ke badan besi dan tidak bisa dihapus," ucap Sanusi.
    Sebaliknya, pihaknya tak bisa melakukan tera jika timbangannya sudah tak standar. Sebelum ditera, maka timbangan yang tidak standar itu harus diperbaiki dulu.  Saat  razia beberapa kurun terakhir ini banyak ditemukan timbangan tak standar.
    "Jika tak standar, timbangan itu langsung diberi kode segitiga atau cap batal dan tidak bisa dihapus. Menghapusnya harus memakai digerinda saat timbangan sudah diperbaiki," ujar Sanusi.
    Diitambahkan Sanusi, pada 1986 hingga 1990-an, razia terhadap timbangan sangat gencar. Di atas 1990-an, sangat  berkurang dan jarang. Sosialisasi tera timbangan terhadap para pedagang tak akan banyak berarti jika tanpa diimbangi oleh penegakan hukum.
    "Dulu kita menera timbangan juga pengawasan. Untuk pengawasan sekarang ada di bidang perdagangan dalam negeri (PDN)  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalsel. Untuk pengawasan dan penertiban  timbangan tak standar kewenangannya ada di PDN," tegasnya.
    Dijelaskan Sanusi, sesuai UU No 2 Tahun 1981, tentang meteorologi legal  timbangan yang tidak standar dan diberi kode segita masih dipakai pedagang, maka bisa langsung diangkut oleh petugas pengawas PDN bersama aparat kepolisian. “Dendanya Rp1 juta dan hukuman 1 tahun penjara jika ada yang  kedapatan memakai timbangan tak standar," ujarnya. (*)
Tahapan Razia Timbangan tak Standar:
* Petugas Balai Pelayanan Kemetorologian menggelar tera timbangan
* Pedagang menera timbangannya masing-masing
* Timbangan yang masih standar akan ditera dan diberi kode segilima. Artinya masih bisa
  digunakan
* Timbangan standar tak akan ditera dan disuruh memperbaiki dan diberi kode segitiga
* Dua kode itu tak bisa dihapus karena tok masuk ke badan besi  timbangan
* Bidang pengawasasan melakukan razia timbangan tak standar di lapangan
* Jika ditemukan ada timbangan tak standar dan ada kode segitiga maka lansung
   diangkut petugas pengawas dan aparat kepolisian
* Sesuai UU No 2 Tahun 1981, tentang meteorologi legal,  dendanya Rp1 juta dan hukuman 1 tahun 

   penjara jika ada yang kedapatan memakai timbangan tak standar
Sumber: Balai Pelayanan Kemetorologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalsel

More about → Denda Rp 1 Juta untuk Timbangan Tak Standar

Waspada Beli Krim Pemutih Wajah

    OPEN YOUR MIND. Jika kaum hawa ingin memberi produk kosmetik, khususnya krim pemutih wajah, sebaiknya berhati-hati, terutama jika membeli secara online. Temuan balai besar pengawasan obat dan makananan (BPOM) Kalsel, ada lebih dari lima situs masuk dalam pengawasan.
    "Dari temuan kita ada lebih dari lima situs penjualan kosmestik secara online. Mereka kita awasi. Nomor izin edar atau notifikasinya mencurigakan. Bahkan ada yang tanpa nomor notifikasi," ucap Safriansyah, Plt Kepala Balai Besar Balai Besar POM Kalsel, seperti dikutip dari Metro Banjar.
    BPOM Kalsel sedang melakukan penyelidikan intensif terhadap situs-situs penjual kosmestik tersebut. BPOM ingin menguji kandungan  dari kosmetik secara online. "Petugas yang menyamar sudah membeli kosmestik dari situs online. Jika barang sudah dikirim, akan kita uji di laboratorium," ucap Safriansyah.
    Namun, pengawasan penjualan kosmetik secara online cukup susah. Sebab, masyarakat awalnya membuka situs pencari google dan ketemu situs tersebut. Pembeli tergiur dengan iklan berlebihan situs penjual kosmestik tersebut.  Selanjutnya, terjadi transaksi  antara dua pihak, yakni masyarakat dan penjual kosmestik
    "Begitu warga tranfer uang ke penjual kosmetik online, barang pun dikirim ke rumah pembeli lewat ekspedisi," ujar Safriansyah.
    Penjualan kosmetik secara online sangat rawan penipuan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Sebab, dari situs penjualan online itu tak jelas asal pabriknya, stok barangnya, nomor notifikasi atau izin edar dari Badan POM belum diketahui asli atau palsu. Bahkan kandungan dari kosmetik itu pun masyarakat tidak tahu.
    Menurutnya, kosmetik itu hanya untuk mempecantik diri, mengharumkan dan mengubah penampilan, bukan untuk mengobati. Kalau ada iklan-iklan menyesatkan seperti kosmestik tertentu akan membuat lembut kulit seperti bayi itu jelas tidak benar.
    Begitu BPOM Kalsel mendapat kosmestik secara online akan segera diuji di laboratorium. Jika terbukti mengandung zat berbahaya, maka akan diumukan secara luas ke publik. Selain lewat internet, penjualan kosmetik online marak melalui media sosial seperti Faecebook dan BlackBerry Messenger (BBM). Masyarakat diharapkan menjadi konsumen cerdas. Teliti dengan benar sebelum membeli dan memakai kosmetik yang akan dipakai. Sebelum membeli pastikan ada nomor izin edar dari BPOM atau nomer notifikasinya. Lebih baik, ragu-ragu terhadap nomer notifikasi  dalam kosmetik yang dijual online.
    Foto produk dan catat nomor notifikasiya. Cek ke BPOM apakah benar produk kosmetik itu mempunyai nomer notifikasi atau mungkin palsu. "Kita punya database semua kosmetik di Indonesia yang mempunyai nomer notifikasi atau  punya izin edar tersebut," ujar Safriansyah.
    Waspada pula jika ada iklan kosmetik terlalu melebih-lebihkan khasiat. Jika hasil uji laboratorium  nantinya terbukti mengandung bahan berbahaya seperti merkuri pada kosmestik yang dijual secara online, BPOM Kalsel akan merokemendasikan penutupan situs penipuan masyarakat tersebut.
    KPI sudah menutup bebeberapa situs penjualan kosmestik online di Indonesia karena mengandung bahan berbahaya. Rata-rata situs online itu tak ada alamatnya dan hanya mencantumkan nomer telepon. (*)

Membeli kosmestik yang aman:
-------------------------------------------
* Periksa ada tidaknya nomor edar dari BPOM atau notifikasi
* Penjualan kosmetik paling rawan penipuan itu secara online baik lewat situs atau BBM
* Nomer notifikasi di penjualan online  bisa dipalsukan
* Sebaiknya segera periksakan nomor notifikasi kosmetik yang dijual ke BPOM
* Di BPOM, tinggal memasukkan kata kunci nama kosmestik langsung keluar nomor
  notifikasinya
* Belilah kosmetik yang jelas nomer notifikasi, kandungan, khaziat dan jelas nama pabriknya.
* Tak tergiur iklan kosmestik yang melebih-lebihkan kasiat seperti memjadikan kulit seperti
   kulit bayi
Sumber: Balai Besar POM Kalsel

More about → Waspada Beli Krim Pemutih Wajah

Jika Ijazah Anda Salah Tulis

     OPEN YOUR MIND. Penerima ijazah dan  Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari tingkat SD hingga SLTA 2014 sebaiknya mengecek kembali kebenaran dari  nama dan tanggal lahir pada  ijazah serta SKHUN agar bisa segera direvisi.
     Khusus di Kalsel, seperti dikutip dari Metro Banjar, batas akhir  untuk revisi ijazah dan SKHUN hingga April 2015. Penulisan nilai ijazah dilakukan oleh pihak sekolah. Kesalahan tulis rata-rata pada nama dan ejaannya. Masih saja ada permohonan pergantian blangko ijazah dan SKHUN ke Dinas Pendidikan Kalsel dari dinas pendidikan kabupaten kota setempat.
     Bahkan, ada satu kelas yang penulisan ijazahnya salah semua sehingga mengajukan pergantian blangko ijazah ke Disdik.    Oleh karena itu, kebenaran ijazah dan SKHUN lebih baik dicek mulai sekarang dan jangan ditunda. Sesuaikan nama dan tanggal lahir dengan akte kelahiran sehingga sinkron. Bisa juga dicocokan ke data peserta ujian nasional.
     Saat pengambilan ijazah, sebaiknya orangtua atau wali murid mendampingi anak ke sekolah. Anak tidak dibiarkan sendiri mengambil ijazah dan SKHUN di sekolah. Kadang terjadi, pelajar dibiarkan mengambil ijazah sendiri ke sekolah.
     Bagi pelajar atau sekolah yang mengajukan penggantian blangko ijazah dan SKHUN  melewati April 2015, maka tak  bisa lagi diproses atau hangus. Sebab, ujian nasional pada tahun berikutnya sudah berlangsung.
     Dinas Pendidikan hanya bisa membantu membuatkan surat keterangan bahwa ijazah yang salah tersebut tetap berlaku dan pada surat keterangan tersebut ada revisi baik kesalahan nama atau tanggal lahir.
     Bagi penerima ijazah yang salah ejaan nama dan tanggal lahir langsung diproses dinas pendidikan setempat. Sepanjang sekolah langsung melaporkan, dinas pendndikan langsung memprosesnya.
     Untuk mengajukan pergantian blangko ijazah yang salah, cukup mudah.  Pelajar cukup melampirkan bukti fisik ijazah yang salah ke sekolah. Dari sekolah membuat permohonan pergantian blangko ijazah ke dinas pendidikan kota.
     Ijazah pengganti memiliki nomor seri berbeda dengan ijazah yang sebelumnya salah tulis. Ijazah adalah dokumen negara, jadi jika terjadi kesalahan tulis maka  langsung ditarik negara dan diganti yang baru. (*) 

Jika Ijazah yang Diterima Salah:
 -------------------------------------------
* Langsung laporkan ke sekolah setempat, baik tingkat SD, SLTP, dan SLTA serta pendidikan 

   nonformal
* Sertakan bukti fisik ijazah yang salah ke sekolah
* Dari sekolah akan mengajukan pergantian blangko ijazah baru ke dinas pendidikan kabupaten

   kota setempat
* Dinas pendidikan kabupaten kota meneruskan pengajuan penggantian blangko ijazah ke Dinas 

   Pendidikan Provinsi Kalsel
* Batas akhir pengajuan penggantian ijazah yang salah pada April 2015 ini
* Jika pengajuan melewati April 2015, permohon penggantian ijazah baru hangus dan tidak bisa 

   diproses
* Dinas Pendidikan Kalsel akan mengeluarkan surat keterangan bahwa ijazah yang salah itu tetap 

   berlaku dan revisi kesalahan di ijazah di surat keterangan tersebut

More about → Jika Ijazah Anda Salah Tulis