Mendirikan Fasilitas Pendidikan

PADA 2005, M Shakir berminat mendirikan TK Islam Al Azhar di Jalan Teluk Tiram Darat Banjarmasin. Saat itu, lembaga pendidikan setingkat taman kanak-kanak (TK) tidak sebanyak sekarang.

Motivasi Shakir mendirikan taman kanak-kanak adalah ingin menyekolahkan anaknya. Tapi, karena sang anak masih berusia dua tahun, tak ada taman kanak-kanak yang mau menerima.
"Timbul niat mendirikan taman bermain dan TK. Sebelumnya, saya berkonsultasi dulu dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin supaya tahu apa saja yang harus disiapkan," kata Shakir.

Persyaratan umum yang diminta, antara lain memiliki lahan, bangunan, fasilitas meja dan bangku, akte yayasan, NPWP dan surat keterangan tempat usaha (SKTU). Sedangkan syarat khusus, sudah mempunyai murid dan guru. Termasuk, surat pernyataan bersedia tidak minta bantuan selama tiga tahun.

Saat itu menurut Shakir, tidak ada disinggung masalah jarak dengan tempat pendidikan lain. Meskipun lokasi TK Islam Al Azhar dekat dengan TK Darul Ulum, namun Depag tetap mengeluarkan izin.

"Mungkin lantaran pangsa pasar kita bukan kebutuhan masyarakat Jalan Teluk Tiram. Jadi, murid TK Al Azhar tidak tinggal di Jalan Teluk Tiram. Mereka anak-anak yang orangtuanya kebetulan berkantor di sini. Konsep kita bisa dipahami Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin," ujar Shakir.

Begitu membuka TK Islam Al Azhar untuk masyarakat umum, dia langsung mengajukan izin operasional. Tapi, izin tersebut tidak serta-merta dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Enbam bulan kemudian baru Shakir mengantonginya.
Menurut Shakir, usaha apapun memang harus ada izin. Manfaat izin operasional TK juga banyak. Sebuah TK bisa mendapat bantuan dana block grand dari pemerintah pusat atau hibah dari pihak lain jika memiliki izin operasional.

"Banyak pengelola sekolah lalai mengurusnya, kemudian bikin izin operasional berlaku mundur. Sebab, setelah tiga tahun berjalan, baru sekolah bisa terima bantuan," ujar Shakir.
Kabid Bina TK, SD dan PLS, Disdik Kota Banjarmasin, Muhammad Sarwan, mengatakan, ada 19 item persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mendirikan TK atau SD. Paling tidak, ada rekomendasi dari RT dan lurah setempat.

Termasuk pernyataan mampu untuk menggaji guru. Menurut Sarwan, jangan sampai gara-gara formasi guru dan gaji kurang, para pengajar jadi mengundurkan diri dan merugikan siswa.
"Jaraknya sekitar 500 meter dari sekolah yang ada. Jika kurang dari itu, harus ada pernyataan tertulis tidak keberatan dari sekolah terdekat untuk mengantisipasi dampak di kemudian hari. Menghindari terjadi kecemburuan sosial," kata Sarwan.

Sarwan mengatakan, biasanya berkas yang masuk ke Disdik sudah lengkap, karena lebih dulu dikontrol di kecamatan. "Setelah berkas masuk, kita akan tinjau ke lapangan. Jangan sampai masih ada fasilitas pendidikan yang belum terpenuhi," ujarnya.
Proses mengurus izin operasional pendirian TK atau SD, maksimum sebulan. Namun, kalau kepala Dinas Pendidikan tidak berada di tempat, proses jadi terhambat. Sebab izin operasional harus ditandatangani kepala dinas pendidikan. (mtb)

Konsultasi ke Disdik
BEBERAPA tahun terakhir, perkembangan taman kanak-kanak di Banjarmasin cukup pesat. Kabid Bina TK, SD, PLS, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, M Sarwan, mengatakan, setiap kali dibuka perumahan baru, ada saja warga yang berinisiatif mendirikan TK.Beda dengan pertumbuhan SD swasta yang agak terbatas.

Baik TK maupun SD swasta, jika sudah beroperasi selama enam bulan, pengelola wajib melegalkannya. Tujuannya agar tidak ada tekanan dari masyarakat.

"Contoh, ada sekolah yang banyak diminati, orang berbondongbondong ke sana. Siswanya bukan hanya dari lingkungan sekitar, juga banyak yang dari jauh. Akibatnya, arus lalu lintas jadi terganggu. Tapi, karena sudah mengantongi izin, masyarakat tidak bisa menggugat," kata Sarwan.

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tidak memungut biaya dalam pengurusan izin operasional. Menurut Sarwan, kalau sudah mengantongi izin, Insya Allah lembaga pendidikan itu tidak akan bubar.

Dia mengimbau, bagi masyarakat yang ingin mendirikan TK atau SD swasta hendaknya datang dulu ke dinas pendidikan setempat untuk berkonsultasi. Jadi, calon pengelola sekolah tahu prosedur dan persyaratan yang mesti dipenuhi.

Kadang, ada yang membuka sekolah lebih dulu baru mengurus izin. "Kalau masyarakat sekitar atau sekolah terdekat komplain ke kelurahan, otomatis dia akan sulit mendapat rekomendasi dari masyarakat," katanya. (mtb)

Bisa Belajar Sambil Bermain
TAMAN Kanak-kanak (TK) adalah jenjang pendidikan anak usia dini (yakni usia ENAM tahun atau di bawahnya) dalam bentuk pendidikan formal.

Kurikulum TK, ditekankan pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Lama masa belajar seorang murid di TK biasanya tergantung pada tingkat kecerdasannya yang dinilai dari rapor per semester. Secara umum untuk lulus dari tingkat program di TK selama 2 (dua) tahun, yakni TK nol kecil (TK kecil) dan TK nol besar. Lama pendidikan masing-masing selama setahun.

Umur rata-rata minimal anak-anak mula dapat belajar di sebuah TK berkisar empat sampai lima tahun. Sedangkan umur rata-rata untuk lulus dari TK berkisar enamsampai tujuh tahun.

Setelah lulus dari TK atau pendidikan formal dan pendidikan nonformal lainnya yang sederajat, murid kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi di atasnya yakniSD atau yang sederajat.

Pembelajaran di TK, anak-anak diberi kesempatan belajar dan kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan usia tiap tingkatannya. Siswa diajarkan mengenai agama, budi bahasa, berhitung, membaca (pengenalan aksara), bernyanyi, bersosialisasi dan keterampilan.

Tujuan pendidikan di TK adalah meningkatkan daya cipta anakanak dan memacunya untuk belajar mengenal bermacam-macam ilmu pengetahuan melalui beberapa pendekatan. Di antaranya nilai budi bahasa, agama, sosial, emosional, fisik atau motorik, kognitif, bahasa, seni, dan kemandirian.

Semua dirancang sebagai upaya menumbuhkembangkan daya pikir dan peranan anak kecil dalam kehidupannya. Semua kegiatan belajar ini dikemas dalam model belajar sambil bermain. (wpi)

---------------------------------------
Syarat Mendirikan TK dan SD
* Memiliki akte pendirian yayasan pendidikan
* Memiliki Struktur organisasi
* Punya hasil studi kelayakan
* Punya calon tenaga pendidik
* Adanya peserta didik
* Tersedianya sarana dan prasarana penunjang
* Rekening sumber dana untuk anggaran operasional
* IMB sekolah atau surat perjanjian (kontrak) sewa gedung
* Pernyataan tertulis akan menaati ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan sekolah
* Jarak lokasi dengan sekolah lain yang serupa kurang lebih radius 500 meter
* Dilengkapi dengan NPWP
* Ada surat keterangan tempat usaha
* Bersedia tidak minta bantuan selama tiga tahun
------------------------------------------------------------

More about → Mendirikan Fasilitas Pendidikan

Mendirikan Pelatihan Tenaga Kerja

TAK semua lulusan SMA atau sederajat berminat melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Ada yang ingin langsung bekerja atau bekerja sambil kuliah. Apalagi lulusan SMK, kebanyakan memilih mencari pekerjaan ketimbang melanjutkan pendidikan.

Melengkapi keterampilan yang telah dimiliki, lulusan SMA maupun SMK yang ingin langsung bekerja bisa mengikuti training yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja (LPK).
Di Kota Banjarmasin cukup banyak terdapat lembaga pelatihan kerja. Salah satunya LPK Kharisma di Jalan Hassan Basery Banjarmasin. Sejak 2001 lembaga pelatihan mendidik teknisi otomotif, teknisi komputer dan jaringan, elektronika, akuntansi perbankan serta manajemen administrasi rumah sakit.

"Sekarang perusahaan-perusahaan memerlukan tenaga siap pakai. Makanya, di lembaga ini kita perbanyak praktik ketimbang teori," ujar Direktur LPK Kharisma, Joko Margono.

Biaya pendidikan tidak mahal sementara waktu pelatihan tidak lama. Tapi, peserta pelatihan memperoleh kemampuan yang bisa digunakan untuk modal bekerja. Pelatihan yang banyak diminati adalah otomotif karena pertumbuhan sepeda motor dan mobil akhirakhir ini sangat tinggi.

Lembaga pelatihan juga bisa menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan, baik sebagai tempat praktik lapangan maupun untuk merekrut tenaga kerja.
Pengalaman Joko Margono, untuk memperoleh izin mendirikan LPK tidaklah rumit. Hanya perlu waktu sekitar dua minggu. Petugas dinas tenaga kerja setempat lebih dahulu melakukan survei fasilitas LPK, lalu dibandingkan dengan isi proposal. Selain itu, kualitas tenaga pengajar juga jadi bahan pertimbangan.

"Sedangkan izin perpanjangan LPK, lebih mudah lagi. Asalkan persyaratan lengkap, dua atau tiga hari bisa selesai," katanya.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Banjarmasin, Syamsul Rizal mengatakan berkomitmen untuk memberdayakan pelatihan kerja. Termasuk menempatkan para pencari kerja ke beberapa LPK swasta. Semua biaya kegiatan pelatihan ditanggung oleh pemerintah.

"Tahun ini ada lima paket program kerj asama dengan LPK yakni untuk teknisi komputer, teknisi handphone, montir sepeda motor dan perbaikan mobil. Biaya kami transfer langsung ke lembaga pelatihan kerja bersangkutan," kata Syamsul.

Bagi warga yang berminat mendirikan LPK, menurut Syamsul harus memenuhi kriteria three in one, yakni melaksanakan pelatihan, memberikan sertifikat dan mengupayakan penempatan kerja para lulusan.

"Para penyelenggara LPK dalam menentukan jurusan supaya berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. Mereka punya tugas untuk memikirkan lapangan pekerjaan untuk peserta didiknya," imbau Syamsul.

Kalau lembaga pendidikan di bawah diknas berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, menurut Syamsul LPK bertujuan untuk mengisi lapangan pekerjaan. Masa berlaku izin LPK selama dua tahun, setelah itu bisa diperpanjang lagi. Penyelenggara LPK berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan enam bulan sekali ke Dinsosnakertrans Kota Banjarmasin. (mtb)


Narapidana Pun Dibekali Keterampilan
SELAIN menempatkan pencari kerja di lembaga-lembaga pelatihan swasta, Dinsosnakertrans Kota Banjarmasin juga melaksanakan program untuk peningkatkan keterampilan calon tenaga kerja.

Salah satunya mengirim warga Banjarmasin ke BLK Provinsi Kalsel yang ada di Banjarbaru. Di sana mereka dibimbing dan tinggal di asrama selama dua bulan. "Kita juga melakukan mobile training unit di beberapa kelurahan. Kita yang mendatangi masyarakat untuk memberi keterampilan," kata Kepala Dinsosnakertrans Kota Banjarmasin, Syamsul Rizal.

Instruktur, peralatan dan anggaran berbagi dengan BLK. Ada lima paket pelatihan, yaitu otomotif, proses hasil pertanian, cara membikin kue, tata rias, dan menjahit.

"Termasuk memberikan pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana yang akan keluar atau masa kurungannya tinggal beberapa bulan, kita bekali keterampilan supaya setelah bebas dari lapas bisa membuka usaha mandiri," ujarnya. (mtb)


-----------------------------------------
Syarat Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja
* Mengisi izin permohonan bermaterai Rp 6 ribu
* Melampirkan KTP
* Foto penanggung jawab
* Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
* Tanda daftar perusahaan
* Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
* Fotokopi akte yayasan atau badan hukum
* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
---------------------------------------------

More about → Mendirikan Pelatihan Tenaga Kerja

Izin Dulu Baru Gelar Acara

PENYELENGGARA hiburan umum harus mengantongi izin dari instansi berwenang sebelum menggelar acara. Ketentuan itu berlaku baik pertunjukkan gratis maupun berbayar.

Selama ini, sebagian masyarakat sudah sadar untuk mengajukan izin rekomendasi hiburan ke dinas pariwisata setempat. Tapi, sebagian lagi masih ada yang belum mengerti.

Seperti diutarakan Masrani. Dia pernah mengadakan kegiatan karaoke untuk memeriahkan acara pengantin. Tapi, dia tidak mengajukan izin ke dinas pariwisata. Masrani hanya mendapat persetujuan dari ketua RT dan lurah.

"Soalnya yang menonton hanya undangan perkawinan. Lain halnya sampai mengundang warga dari berbagai penjuru," dalih warga Loktabat ini.

Beda dengan Sutrisno, ketika menggelar hiburan wayang kulit dalam rangka syukuran Paguyuban Ngesti Budoyo di Balai Tani Haji Idak, Jalan RO Ulin, Banjarbaru pekan tadi, dia lebih dulu mengajukan izin.

Kabid Pariwisata, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dinparpora) Kota Banjarbaru, Laily Chairani, mengatakan, hiburan apapun yang bersifat mengumpulkan orang banyak seharusnya punya izin. Seperti orkes, pertunjukan band, membuka taman bermain anak di lapangan terbuka. Termasuk pula karaoke untuk memeriahkan acara perkawinan.

Menurut Laily, walaupun skala kegiatan hiburan itu kecil, tapi karena dihadiri banyak orang, tetap dikhawatirkan terjadi kekisruhan. Berbagai kemungkinan bisa saja terjadi."Kalau terjadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Tujuan pemberian izin memudahkan aparat keamanan untuk memantau," ucap Laily.

Rekomendasi izin hiburan dilakukan secara berjenjang. Dimulai dari ketua RT dan lurah. Tak kalah penting adalah adanya izin keramaian dari kepolisian. Pemohon wajib menjaga keamanan dan ketertiban. Panitia acara juga tidak melakukan kegiatan lain yang bertentangan atau menyimpang dari tujuan pertunjukan, seperti dinyatakan tertulis dalam surat permohonan.
Selain itu, penyelenggara wajib melapor tiga kali 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan pada polsek setempat. Apabila terdapat penyimpangan dan pelanggaran, maka aparat kepolisian dapat membubarkan atau menghentikan acara hiburan itu.

Laily mengatakan, setelah selesai pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab harus melaporkan hasilnya selambat-lambatnya satu minggu kemudian. Rekomendasi dari dinas pariwisata bisa didapat tanpa biaya alias gratis. Menurut Laily, berdasarkan pengalaman, dalam sebulan bisa 20 orang yang mengajukan izin hiburan, terutama pada musim liburan.

"Khusus Banjarbaru, kebanyakan mengadakan kegiatan hiburan di Lapangan Murjani. Alhamdulillah, selama ini jarang terjadi keributan. Lebih aman, karena tingkat pendidikan masyarakatnya cukup bagus," ujar Laily.

Tak heran, jika kegiatan Provinsi Kalsel juga sering dilaksanakan di lapangan ini. Pasalnya, lokasi tersebut lumayan strategis. Banyak akses untuk keluar masuk, sehingga tidak terjadi kemacetan. (mtb)

Minimal Tiga Hari
TAK jarang, masyarakat mengajukan rekomendasi izin hiburan dekat waktu pelaksanaan. Besok pertunjukan, baru hari ini mengusulkan. "Apalagi kalau itu event besar, seharusnya jauh-jauh hari minta izin. Jangan mengajukan izin mepet waktunya. Minimal tiga hari sebelumnya," kata Kasi Pelayanan Pariwisata Dinparpora Kota Banjarbaru, Rizali Hadi.

Rizali mengatakan, kadang terjadi kekeliruan komunikasi, kemudian dinas pariwisata dianggap mempersulit. "Pertunjukan karaoke biasa semestinya pakai izin. Apalagi yang diselenggarakan oleh Event Organizer, banyak lagi dampak yang ditimbulkan," ujarnya.

Menurut Rizali, untuk pemberian izin hiburan banyak instansi yang terlibat, mulai ketua RT, lurah, camat, dinas pariwisata, kepolisian, dinas tata kota, dinas perhubungan sampai Satpol PP. Dia berharap, instansi yang terkait dalam pemberian izin hiburan, hendaknya saling berkoordinasi. Jangan setelah ada masalah, baru menggelar rapat.

"Paling tidak, rutin tiga bulan sekali ada rapat evaluasi. Kalau ada masalah, jangan menyalahkan satu instansi karena ini kerja tim," ujarnya. (mtb)

More about → Izin Dulu Baru Gelar Acara

Belilah Obat di Apotek

DEMI memperoleh kesembuhan, berbagai upaya siap dilakukan seseorang dan keluarganya. Salah satunya mengonsumsi obat paten yang diresepkan dokter. Untuk mendapatkan obat yang bermutu, apotek adalah tempatnya.
Sabri mengaku pernah kelabakan mencari obat yang sesuai dengan resep dokter. Saat itu jumlah apotek di daerah asalnya Barabai, HST sangat terbatas. Terpaksa dia pergi ke Kandangan, HSS mencari insulin untuk mengobati ibunya yang menderita diabetes melitus.
"Ternyata di sana juga tidak ada sehingga saya harus berangkat ke Banjarmasin. Repotnya lagi, saat membawa insulin itu harus dimasukkan ke dalam termos berisi es," cerita Sabri.
Berdasar pengalaman tersebut, dia merasa keberadaan apotek sangat penting. Ada jenis obat tertentu yang sudah ditemukan di pasaran. Jadi, semakin banyak apotek semakin memudahkan bagi masyarakat.
"Saya juga pernah berkeliling dari satu apotek ke apotek lain, mencarikan obat untuk mertua yang mengidap radang paru-paru. Hampir semua petugas apotek besar yang saya masuki bilang jenis obat itu sudah tidak beredar. Ternyata, justru dapat di apotek kecil," kata warga Martapura ini.
Selain itu, semakin banyaknya apotek membuat masyarakat bisa membeli obat dengan harga relatif lebih murah. Kalau di suatu tempat hanya ada satu apotek, maka pengusaha farmasi itu bakal seenaknya memasang harga dengan mahal.
"Apalagi obat itu merupakan kebutuhan yang bersifat mendesak. Orang kalau sudah sakit, tidak mungkin menunda untuk membeli obat," ucapnya.
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Banjar, H Gusti Abidinsyah, mengatakan, sekarang di Martapura banyak orang membuka usaha apotek.
"Bertambahnya jumlah apotek menandakan kesadaran dan kepedulian warga terhadap kesehatan kian meningkat. Artinya, mereka tidak mau sembarangan mengonsumsi obat. Warga cenderung membeli di apotek, karena di sana kualitas obatnya lebih terjamin," kata Abidinsyah.
Dia mengimbau, kepada siapa saja yang hendak mendirikan apotek agar lebih dahulu mengurus izin. Siapkan syarat-syarat dasar, terutama menyangkut jaminan kualitas obat.
Pihaknya tidak berani mengeluarkan izin, sebelum ada rekomendasi dari tim teknis. Salah satunya melibatkan petugas dinas kesehatan yang akan melihat lokasi dan kelengkapan peralatan apotek. "Terutama harus punya apoteker pengelola dan daftar asisten yang bertanggung jawab terhadap masalah obat," ujarnya.
menurut Abidinsyah, warga tidak bisa sembarangan mendirikan apotek karena jika sampai salah memberikan obat, bisa berakibat fatal, menyangkut keselamatan pasien. Tapi, sepanjang persyaratan dipenuhi, insya Allah tidak jadi kendala.
Abidinsyah berkomitmen, lama pengurusan izin apotek sesuai dengan waktu yang dijanjikan, yakni 14 hari kerja. Kalau lebih dari itu, petugas BP2T siap mengantarkan surat izin kepada si pemohon. (ali/metro banjar)

Ruang Tunggu Harus Nyaman
SEBELUM izin apotek dikeluarkan, tim teknis terlebih dahulu melakukan survei ke lokasi. Menurut Kasi Farmasi Dinas Kesehatan Banjar, Arief Rahman, pihaknya akan mengecek kelengkapan apotek seperti alat pengolahan dan peracikan, timbangan, mortir dan alu. Termasuk lemari obat, lemari khusus, dan wadah pembungkus.
Bahkan, ketersediaan keranjang sampah untuk staf maupun pasien, juga jadi bahan pertimbangan. Sekarang persyaratan jarak minimum antarapotek tidak dipermasalahkan lagi. Tergantung jumlah penduduk. Juga demi pemerataan pelayanan kesehatan.
Apotek harus mempunyai luas yang cukup dan memenuhi persyaratan teknis. Luas bangunan untuk standar apotek minimal 4x 15 meter persegi. Selebihnya dapat diperuntukan bagi ruang praktek dokter.
Sekurang-kurangnya memiliki ruang tunggu yang nyaman, tempat untuk menyampaikan informasi kepada pasien serta untuk penempatan brosur atau materi informasi.
"Bangunan apotek harus dilengkapi dengan sumber air yang memenuhi syarat kesehatan, penerangan yang memadai, ventilasi dan sanitasi yang baik serta papan nama apotek," ujar Arief.
Selain itu, apotek diperbolehkan melakukan kegiatan pelayanan komoditi yang lain di luar sediaan farmasi. Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332 Tahun 2002, menurut Arief, apotek harus menyediakan peronil. Di antaranya, apoteker pengelola, apoteker pendamping yang bertugas menggantikan pada jam-jam tertentu dan asisten apoteker. (ali/metro banjar)

----------------------------------------------
Begini Cara Mendirikan Apotek
* Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6 ribu
* Fotokopi KTP
* Fotokopi surat izin kerja apoteker
* Denah bangunan
* Pernyataan status bangunan dalam bentuk akte hak milik, sewa,
atau kontrak
* Daftar asisten apoteker dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal
lulus dan nomor izin kerja
* Asli dan fotokopi daftar teperinci alat perlengkapan apotek
* Surat pernyataan dari apoteker pengelola bahwa tidak bekerja
tetap pada perusahaan farmasi dan tidak menjadi apoteker di
tempat lain
* Asli dan fotokopi surat izin atasan (bagi pegawai negeri/anggota
TNI)
* Akte perjanjian kerjasama apoteker pengelola dengan pemilik
sarana
* Surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran
perundang-undangan di bidang obat
* Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
* Tanda lunas PBB tahun terakhir
* Surat rekomendasi dari organisasi profesi ISFI
-------------------------------------------------------------
Sumber: BP2T Banjar

More about → Belilah Obat di Apotek

Militer versus Sipil

IRFAN Bachdim mangkir dari pemusatan latihan Program Latihan Pembangunan Karakter Atlet SEA Games 2011 di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat.
Meski telah kembali bergabung dan menyelesaikan program latihan, namun pemain hasil naturalisasi asal Belanda ini mengakui berada di Batujajar adalah sangat berat.
Sempat terjadi polemik terkait kepergian Irfan selama seminggu, namun pada khirnya dipastikan penyerang klub peserta Liga Primer Indonesia (LPI), Persema Malang ini dipastikan tidak dicoret dari Timnas Indonesia U-23.
Dibanding pemusatan latihan terdahulu, PSSI mengambil pendekatan berbeda. Kali ini Komando Pasukan khusus (Kopasus) digandeng untuk menempa fisik dan mental pemain agar memiliki karakter yang kuat.
Tapi jika pendekatan militer dianggap bisa meningkatkan kedisiplinan, terbukti tidak sepenuhnya benar. Sebagai bukti, Irfan Bachdim bisa tidak mengikuti latihan selama seminggu.
Artinya, bukan pola latihan yang harus disalahkan. Tapi pemain itu sendiri yang harus membangun karakter pribadinya. Ketika pelatih Timnas senior Alfred Riedl memimpin pemusatan latihan, pemain yang mangkir pun ada seperti Oktovianus Maniani dan Boaz Salossa. Padahal, Alfred Riedl tidak melatih ala militer.
Nuansa militer akhir-akhir ini akrab dengan PSSI. Dimulai dengan masuknya nama Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal George Toisutta dalam bursa pencalonan ketua umum induk organisasi olahraga sepak bola itu.
Kemudian muncul rumors penggalangan dukungan besar-besaran oleh Toisutta yang berduet dengan pengusaha Arifin Panigoro melalui komando resort militer (korem) dan organisasi massa (ormas) underbow-nya. Meskipun Toisutta membantah melakukan penggalangan.
Geeorge Toisutta-Arifin Panigoro memang terganjal untuk mencalonkan diri jadi ketua dan wakil ketua PSSI pada Kongres yang digelar Jumat (20/5). Namun, mereka yang dinyatakan gugur dalam pencalonan oleh Komite Pemilihan, mengupayakan beberapa langkah resmi salah satunya melalui Mahkamah Arbitrase Olahraga Internasional (CAS).
Sebenarnya, tak ada yang salah jika ada militer di tubuh PSSI. Namun, langkah yang bersangkutan harus sesuai prosedur. PSSI adalah kepanjangan dari FIFA, induk organisasi sepakbola dunia. Statuta FIFA adalah aturan yang wajib ditaati oleh organisasi sepak bola manapun, tak terkecuali PSSI.
Kengototan Toisutta untuk tetap mencalonkan diri jadi ketua umum PSSI menimbulkan persepsi ada 'kepentingan' di balik itu. Kengototan itu mencerminkan prilaku militer yang kaku dan harus mendapat 'sesuatu' yang diiinginkan.
Secara tidak langsung, melalui Toisutta, TNI atau militer terseret lingkaran konflik, kisruh di tubuh organisasi nonmiliter. Pada akhirnya terbentuk dikotomi, calon militer dan calon sipil. Dikotomi ini malah membawa citra buruk bagi militer.
Militerisasi atau cara-cara militer seharusnya tidak ada lagi di dalam organisasi sipil. Kalaupun ada, hanya sebatas figur calon, bukan cara pengelolaan organisasi atau pelatihan timnasnya.
Selepas Nurdin Halid dilengserkan FIFA, begitu sulitkan mencari calon ketua umum PSSI yang benarbenar berkompeten? Dari sekitan ratus jiwa penduduk Indonesia, tidak adakah calon yang benar-benar pantas menduduki posisi itu? Siapa pun yang terpilih, militer atau bukan, beban berat disandangnya untuk mengangkat prestasi sepakbola Indonesia yang tengah terpuruk.

More about → Militer versus Sipil